Pada beberapa tahun silam. Di salah satu kota Kalimantan Tengah. Terdapat sebuah premanisme dengan mengatasnamakan jalan setapak.
Semua orang, entah itu truck, mobil dan motor harus membayar biaya ketika melintasi jalan tersebut.
Harga dikenai mulai dari Rp 1.000 perak - Rp 2.000 perak rupiah.
Waktu itu, pemerintah daerah setempat belum membangun jalan disana karena masih banyak hutan.
Agar penduduk dari A menuju ke tempat lokasi B.
Maka penduduk harus memutar jarak mengelilingi hutan dan sawah tersebut hingga jauh lebih dari 5 km.
Tetapi dengan adanya jalan setapak yang dibangun oleh swasta tersebut. Maka jarak dari A ke B dan sebaliknya dari B ke A dapat dipangkas dari yang tadinya harus memutar jauh banget hingga 5 km menjadi dipersingkat 100 meter saja.
Kehadiran jalan yang dibangun oleh swasta memang membantu memotong perjalanan.
Tetapi swasta meminta tarif atau pungli biaya yang meresahkan penduduk.
Pada masa kini, pemerintah daerah di Kalimantan Tengah melalui BUMN akhirnya telah membangun jalan setapak tandingan di area yang berdekatan dengan jalan setapak buatan swasta. Tetapi kali ini, jalan itu bebas biaya tanpa pungutan sama sekali. Sehingga penduduk dari A ke B dan dari B ke A menjadi senang dan riang tanpa dipalak tarif lagi.
Seluruh jembatan dan jalan tol di Indonesia seharusnya gratis [ tidak boleh dikenai sepeserpun tarif dan perusahaan swasta tidak boleh ikut proyek infrastruktur ] [ 100% BUMN ] ( 2023 )
Jembatan, jalan dan jalan tol merupakan salah satu infrastruktur strategis. Demi kemakmuran bangsa dan negara, selayaknya menjadi perhatian pemerintah.
Namun, di lapangan nampak masih banyak jalan tol dan jembatan yang mengenakan atau memberlakukan tarif.
Cara penerapan dengan skema itu malahan sungguh terbukti dapat menghambat roda transportasi dan membuat biaya mobilitas logistik menjadi tinggi membengkak.
Membangun infrastruktur memang membutuhkan anggaran besar yang bersumber dari pajak APBN.
Masih maraknya pungutan tarif transportasi di jembatan dan jalan tol membuktikan bahwa ada yang keliru dan salah dalam tata kelola perpajakan di Indonesia dalam pembangunan. Padahal pajak di Indonesia ada yang sampai hingga 35%.
Uang pajak jika dikelola dengan benar dan terpercaya.
Seharusnya sudah dapat digunakan untuk membangun lebih banyak jembatan, jalan dan jalan tol bahkan APBN dapat digunakan hingga ke manajemen pemeliharaan rutin sehari hari tanpa harus masyarakat dikenai tarif biaya masuk untuk akses di perjalanan.
Dengan demikian, ada peningkatan kualitas hidup yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan biaya transportasi yang lebih rendah, masyarakat dapat menikmati lebih banyak manfaat dan berdampak positif bagi perekonomian.
Tetapi tarif jalan tol dan tarif jembatan yang dibebankan ke masyarakat membuat biaya transportasi di Indonesia menjadi lebih tinggi.
Hal ini menyebabkan peningkatan biaya dan mengurangi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus meninjau ulang kebijakan tarif jalan tol dan tarif jembatan yang dibebankan kepada masyarakat, dimana ide saya seharusnya 100% infrastruktur transportasi di seluruh Indonesia gratis ( FREE ).
Karena bersifat strategis. Pemerintah Indonesia melalui presiden juga harus tegas untuk melarang seluruh perusahaan swasta yang bergerak di bidang infrastruktur pembangunan jalan & tol agar tidak diperbolehkan atau dilarang ikut terlibat dalam proyek apapun. Karena mayoritas perusahaan swasta hanya ingin mencari cuan cuan cuan yang kadang kala merugikan masyarakat.
Pemerintah harus menjamin bahwa proyek proyek infrastruktur jalan & tol dibangun hanya oleh BUMN. Agar menjadi keuntungan bagi 280.000.000 juta rakyat di Indonesia.
Pertanyaan selanjutnya....?
Mau tidak uang pajak APBN digunakan dengan sebaik baiknya untuk kepentingan ini.
Atau pejabat malah berkata, oh tidak bisa. !!!
Uang pajak harus masuk beberapa persen dulu ke kantong dompet pejabat kleptokrasi.
Jadi menggratiskan tarif jalan tol dan jembatan di tunda dulu ya, alasannya banyak deh ada 1.000 alasan.
Jadi mana yang lebih penting, Pajak untuk membuat proyek dan pemeliharaan infrastruktur jalan & tol semuanya 100% gratis
Atau pajak APBN untuk membuat dompet pejabat politik kleptokrasi bertambah banyak dulu.
Yang pasti, pilihan yang paling menguntungkan adalah pilihan yang menguntungkan kekayaan pejabat politik terlebih dahulu.
Ebnarkan. Wkwwkwkwkwkwk.......,
Tapi kan mas Afrid, ini terjadi di negara lain juga ya.
Iya sih sama aja kelakuan pejabat politik di seluruh dunia ya. Wkwkwkwkw.....,
 |
| Foto : Pahlawan Robinhood |
Andai, sosok pahlawan Robinhood itu ada.
Maka keadilan dapat ditegakkan untuk memberantas pejabat kleptokrasi.
Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. GBU.
