Bantuan sosial untuk bocil bocah cilik kecil umur 8 - 18 tahun itu layak dengan menganggarkan porsi 50% APBN untuk bansos dan mencabut seluruh bentuk subsidi di Indonesia demi mendukung terbentuknya circular economy yang berkelanjutan dan adil dalam mengurangi dampak kesenjangan sosial akibat kemiskinan [ upgrate version II ] ( 2023 )
Artikel ini merupakan kelanjutan versi dari :
Entah apa yang ada di benak saya kemaren, sampai masalah ini luput dari perhatian.
Waktu itu saya berpikir bahwa HBS ( half basic income ) tidak dapat diberikan, dibagikan atau didistribusikan kepada anak kecil atau bocah cilik yang duduk di bangku SD, SMP dan SMA.
Alasan saya ketika itu yaitu karena pendidikan ilmu finansial mereka masih rendah. Sehingga tidak pantas untuk mendapatkan sebagai penerima bansos.
Tetapi ketika saya mengamati anak anak zaman sekarang. Mereka yang duduk di bangku SD kelas 3 sudah piawai dan jago mengakses internet, bermain tiktok, menonton Youtube dan menggunakan smartphone. Mereka sudah dapat membaca dan menghafal password login.
Oh jadi, kalau begini tingkah laku bocil zaman sekarang. Berarti bisa dong mereka mengakses internet banking. Oh secara jelas memang layak. Apalagi untuk anak anak yang duduk di bangku SMP dan SMA. Tentu mereka sudah piawai menggunakan smartphone untuk menonton bokep.
Jadi ini merupakan artikel pembaharuan versi upgrate II yang menyatakan bahwa anak kecil umur 8 - 18 tahun itu layak mendapatkan bansos setiap bulan per individu. Tetapi itu tetaplah bernama HBS ( half basic income ). Karena terkhusus untuk golongan pekerja government ( meliputi polisi, ASN, PPPK, tentara, karyawan BUMN, menteri, pejabat dan presiden ) tidak boleh menerima bansos. Karena telah menerima gaji setiap bulan secara rutin.
Dan terkecuali untuk anak anak bocil umur 1 tahun - 8 tahun. Tetap tidak perlu diberikan bansos, karena mereka tidak dapat menggunakan internet banking, tidak dapat membaca dan tidak ingat password.
Mereka yang diberikan bansos hanya untuk seluruh kalangan siswa/siswi dan pekerja non-pemerintahan.
Salah satu caranya yaitu pertama tama pemerintah harus menganggarkan 50% porsi dari APBN untuk bansos. Yaitu digunakan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Lalu sisanya meliputi 10% untuk anggaran pendidikan, 10% untuk anggaran infrastruktur, 5% untuk anggaran biaya cicilan pinjaman & bunga utang, 5% untuk anggaran kesehatan, 3% untuk anggaran militer, 1% untuk anggaran penelitian R&D, 2% untuk anggaran administrasi birokrasi, 5% anggaran suntikan modal BUMN, dll sebagainya.
Kemudian menghapus semua program yang tidak produktif dan tidak tepat sasaran seperti mencabut seluruh bentuk subsidi seperti subsidi pupuk, subsidi tiket kereta, subsidi listrik, subsidi BBM, subsidi moblist dan subsidi lain lain sebagainya agar diganti ke penerimaan bansos yang lebih tepat sasaran per individu.
Pemerintah juga harus mencabut atau menghapus segala bentuk bansos yang berupa sembako, pelatihan prakerja dan dana desa. Karena ini terbukti rawan menjadi permainan korupsi pejabat kleptokrasi di daerah.
Pemerintah Indonesia harus melakukan upaya demi mendistribusikan uang bansos secara tepat dan bijak terarah, efektif, murah tanpa perlu menyusun bigdata yang rumit dan efesien agar tidak lagi menimbulkan korupsi oleh pejabat.
Sebagai bukti : program dana desa yang seharusnya disalurkan ke desa. Terbukti malah 40% anggaran dana desa masuk ke kantong pejabat desa kleptokrasi. Ini membuktikan tidak efektif.
Maka satu satunya cara yaitu dengan menggunakan Bank BUMN seperti BRI, BTN, Bank Syariah ( BSI ) dan Bank BNI.
Orang orang mulai dari umur 8 tahun - usia lanjut hingga diatas umur 50 tahun. Dapat mengunjungi kantor cabang bank terdekat di kota masing masing untuk mendaftarkan diri sebagai penerima bansos.
Kartu bank langsung dapat bertindak seperti KTP digital dan NPWP juga.
Nanti dari bank BUMN menyalurkan uang bansos tersebut yang diedarkan oleh pemerintah setiap bulan kepada masyarakat dari umur bocil mulai 8 tahun, dewasa hingga orang orang lanjut usia secara langsung ke rekening bank masing masing tanpa gangguan, tanpa kesulitan dan pemerintah Indonesia dilarang atau tidak boleh pejabat kleptokrasi mencoba untuk mempersulitnya.
Dengan cara ini maka tak ada lagi alasan pemerintah mengalami kesulitan akibat menyusun bigdata yang mahal.
Semua tugas tentang bigdata tidak ada lagi mengalami kesulitan sehingga masalah pendataan telah diselesaikan dengan ide yang sederhana yaitu bekerjasama dengan pihak Bank BUMN. ( Disini pemerintah Indonesia tidak boleh menggunakan bank swasta ). Penyaluran bansos juga menjadi efektif karena pihak bank hanya tinggal klik mouse. Dan tentu saja, para penerima bansos tidak perlu antri berjam jam kepanasan sampai pingsan untuk mendapatkan uang tunai BLT, beras 5 kg, sarden, mie instan 1 kardus dan telur 1 kg.
Sekarang penyaluran bansos cukup menggunakan :
Just one click of the mouse in Bank and all your problems are solved. He he...,
Besaran uang bansos dikategorikan berdasarkan umur :
Ini merupakan contoh hitungan kasar saja. Tidak mutlak harus sama persis. Jadi besaran bansos juga mesti disesuaikan berdasarkan umur. Seperti :
Umur 8 - 12 tahun mendapatkan bansos sebesar Rp 250.000 ribu perbulan per orang.
Umur 13 - 15 tahun mendapatkan bansos sebesar Rp 500.000 ribu perbulan per orang.
Umur 16 - 18 tahun mendapatkan bansos sebesar Rp 750.000 ribu perbulan per orang.
Umur 19 - usia lanjut mendapatkan bansos sebesar Rp 1.500.000 ribu perbulan per orang.
Sebagai informasi. Bahwa bansos memang tidak dapat mengurangi kemiskinan, ini hanya dapat meminimalkannya saja dan mencegah dari terjadi kesenjangan sosial yang makin hari kian meningkat pesat saja, ketimpangan serius makin melebar akibat 80% disebabkan oleh kesalahan kebijakan pemerintah secara terstruktur yang tidak hati hati mengelola perencanaan negara dan untuk membangun perputaran economy circular agar perekonomian di Indonesia dapat berputar semana mestinya dalam konsumsi masyarakat yang terjaga dan tidak hanya mengendap atau membeku di dompet orang orang kaya.
Tapi nantikan uang ini bakal masuk lagi ke tangan orang kaya lho sehingga orang kaya makin tambah kaya raya lagi. Emang benar. he he..., Makanya saya katakan dari awal bahwa bansos tidak dapat menyelesaikan kemiskinan apalagi menghapusnya, bansos hanya sedikit mengurangi dan meminimalkan dari dampak kesenjangan sosial sebagai bantalan keuangan.
Disini, pentingnya pemerintah adalah sebagai aktor politik utama satu satunya yang harus berkontribusi kepada rakyat dalam mewujudkan ide saya ini secara berkeadilan. Dibutuhkan seorang presiden pemberani yang mau menegakkan keadilan yang tidak menutup mata terhadap keadilan. Dan pejabat kleptokrasi yang ingin berusaha mencari celah dan mengeruk keuntungan diri sendiri demi mengambil uang bansos, tidak boleh mempersulitnya, tidak boleh mengagalkan rencana ide ini dan tidak boleh dengan sengaja memperumitnya dengan 1.000 alasan agar anggaran bansos diperkecil kurang dari 10% dari APBN bukan 50%.
Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. GBU.