Birokrasi dan sistem pemerintahan di seluruh dunia saat ini 'CACAT' dan 'BERKUALITAS BURUK'. Penyelenggaraannya mahal, boros, tidak efektif dan sering kali terlibat kasus korupsi dan kleptokrasi yang merajalela di lakukan oleh para oknum pejabat tak berwenang.
Selama berdekade dekade. Bahkan sejak awal Indonesia merdeka telah menerapkan paham dan aturan yang kaku pada sistem pemerintahannya.
Tak hanya sekedar Indonesia saja. Saya juga melihat hal yang sama pada negara lainnya, seperti Amerika Serikat, Jepang, Arab Saudi, Kanada, China, Australia, Korea Utara, Israel, Iran, Vietnam, dll.
Mereka semua menerapkan hal yang salah dalam pemerintahannya.
Salah satu yang saya titik beratkan yaitu penggunaan 'PARTAI POLITIK' sebagai roda penggerak negara yang dari awal seharusnya tidak boleh dijalankan karena itu keliru.
Partai politik seharusnya tidak boleh ada.
Kehadiran DPR, MPR, DPRD, MK dan lembaga lain lain sebagainya hanyalah pelengkap kecacatan yang justru memperlambat gerak jalan maju sebuah akselerasi negara.
Perubahan menuju sebuah keseimbangan di dalam peraturan pemerintah adalah suatu keperluan yang mutlak tanpa dapat ditawar tawar. Akibatnya adalah kehadiran yang mengatasnamakan demokrasi dan mengatasnamakan keseimbangan politik justru malam menambah dampak buruk bagi pemerintah dan menjadi beban yang tak terselesaikan, selain itu juga memboroskan banyak uang untuk keperluaan rapat internal tidak berguna yang bertele tele, rapat berhari hari bahkan rapat bertahun tahun hanya membahas berputar putar disitu saja.
Ada baiknya, mulai saat ini. Seluruh negara di penjuru dunia mulai menyadari, merobek dan membakar bendera partai politik dan segala lambang atribut atributnya dan turut pula merampingkan jajaran lembaga penghambat yang sesungguhnya tidak berguna untuk diganti dengan sesuatu sistem pemerintah yang baru.
Saya percaya, ini sedikit dapat memperbaiki sistem pemerintahan menjadi keuntungan besar dalam mengaktifkan reformasi ini dan menghasilkan sebuah pemerintahan yang sedikit agak adil bagi semua lapisan masyarakat Indonesia dan internasional, lebih terorganisir secara mulus dari pegawai pemerintahan terbawah hingga informasi dapat disampingkan dengan cepat dari bawah ke atas tanpa ada lagi banyak basa basi atau sebaliknya dari atas ke bawah tanpa banyak basa basi.
Ini turut menggunakan teknologi AI sebagai pelengkap pembantu pemprosesan kepemerintahan.
AI merupakan penghasil data, pemprosesan data dan pengolah data yang akurat dan cepat. Pemerintah yang dipimpin oleh seorang presiden dapat bekerjasama dengan AI untuk membangun pembangunan nasional.
Struktur organisasi juga dirampingkan menjadi tahapan berikut ini :
1]. MT ( ide lembaga baru dengan kontrol AI yang ingin saya sampaikan kepada anda )
2]. Presiden
3]. Menteri
4]. Pegawai per 10
5]. Pegawai per 100
6]. Pegawai per 1000
Pada struktur kali ini, tidak ada lagi wakil presiden, tidak ada wakil menteri, tidak ada DPR, tidak ada DPRD, tidak ada MK, tidak ada MPR, tidak ada gubernur, tidak ada camat, tidak ada kepala RT, tidak ada bupati, tidak ada walikota dan lain lain sebagainya dihapus.
Wakil presiden itu jabatan tidak berguna.
Presiden seorang diri dapat melakukannya.
Pada jenis pemerintahan kali ini, presiden dapat memerintah seorang diri tanpa hambatan.
Semua 100% keputusan final ada di pundak presiden.
Tidak ada lagi yang dapat menghalangi presiden.
Dengan cara ini, maka presiden tunggal dapat bergerak lebih cepat, lebih lincah dan lebih gesit. Tetapi presiden tetap bakal dibantu oleh 20 - 25 menteri untuk menghasilkan keputusan. Setiap menteri berdasarkan bidangnya masing masing mendapatkan data informasi dari pegawai per 1000 diteruskan ke pegawai per 100 lalu diteruskan lagi ke pegawai per 10 dan berakhir ke menteri. Lalu menteri menyampaikan informasi ke presiden.
Menteri dipilih sendiri oleh presiden yang memenangkan pemilu kepresidenan.
Sedangkan presiden di pilih oleh rakyat setiap 5 tahun sekali atau dapat diperpanjang hingga 2 periode jika kinerjanya dianggap baik. Tentunya tetap melewati pemilu.
Presiden tidak lagi butuh kendaraan partai politik. Karena lembaga MT yang dilengkapi oleh AI memindai seluruh penduduk satu per satu, entah itu pejabat, tentara, entrepreneur, aktivis, bahkan tukang becak sekalipun, guru, dosen, sopir angkut, dokter, dll sebagainya.
Kali ini, presiden benar benar seperti individu 'LONE WOLF'
Ditemukan oleh AI dari antara ratusan juta orang
Diseleksi oleh AI dari antara ratusan juta orang
Diciutkan oleh AI dari antara ratusan juta orang
Seluruh masyarakat dipindai oleh AI untuk dicari 3 sosok orang pria kuat berumur 40 tahun ke atas yang dianggap dapat menjadi kandidat presiden berikutnya, kemudian calon nama yang layak itu dipilih melalui polling di internet dan daftar nama diciutkan lagi hingga berakhir ke pemilu ( pemilihan umum ).
Pada tahap ini, partai politik sudah tidak dibutuhkan lagi.
Atau masyarakat sendiri dapat menyarankan nama peserta calon capres ke formulir AI tersebut yang telah disediakan di website MT. Kemudian nanti ditampilkan oleh MT ke publik untuk dilihat oleh seluruh masyarakat tentang biodata orang tersebut.
Lembaga MT juga punya kuasa untuk menjatuhkan presiden. Jika kedapatan kinerja presiden tidak memuaskan hingga level kemarahan rakyat diatas 80%. Presiden dapat digulingkan oleh MT.
Jumlah anggota MT hanya ada 100 orang pegawai saja. Mereka hanya pegawai penyelenggara biasa saja tetapi dilengkapi alat bantu AI. MT juga dapat diawasi oleh masyarakat. MT juga dapat menerima masukan aspirasi masyarakat. Sehingga sistem demokrasi terbentuk. Jadi dengan adanya MT, presiden tidak dapat menjadi otoriter. Oleh sebab itu presiden wajib hukumnya untuk melayani masyarakat dengan bekerja sebaik mungkin karena diawasi oleh MT untuk agar presiden dapat melaksanakan amanat undang undang ( UUD ) dan Pancasila dengan baik.
Tetapi MT tidak ikut campur sama sekali atas kebijakan presiden saat berkuasa.
MT bertindak mengawasi dan MT menyampaikan daftar kebijakan presiden yang telah dilakukan dari hari ke hari, progressnya untuk diinformasikan ke khalayak masyarakat ramai.
Dan, karena DPR, DPRD, MPR, MK, dll tidak ada. Keputusan menjadi mutlak milik presiden seperti pembahasan diatas.
Presiden dapat merencanakan keuangan, presiden dapat merencanakan infrastruktur, presiden dapat merencanakan apa pun yang diinginkan oleh presiden itu sendiri untuk kebaikan masyarakat.
Tanpa presiden harus ikut rapat yang panjang dan melelahkan ke berbagai lembaga seperti cara kuno tradisional.
Semua data keuangan APBN, data informasi, data pajak, data ekspor impor, data militer dan data lain lainnya dipegang oleh presiden yang dibantu oleh menteri dan jenderal yang sudah beliau pilih sebelumnya sebagai teman rekan bekerja mengambil keputusan internal.
Presiden punya kewenangan mutlak memilih pejabat menteri menteri pendampingnya. Tetapi disisi lain juga punya kewenangan istimewa mencopot menteri, mencopot petinggi BUMN, mencopot petinggi Bank Sentral & mencopot jenderal TNI/Polri.
Gubernur, Walikota, Bupati, Camat, dll sudah tidak dibutuhkan lagi.
Sebagai pengantinya yaitu
4]. Pegawai per 10
5]. Pegawai per 100
6]. Pegawai per 1000
Artinya pegawai 1000 terdiri dari 1000 orang yang mengumpulkan data informasi. Lalu dibagikan ke atas yang berada di pegawai per 100. Lalu lanjut ke pegawai per 10 dan disampaikan ke menteri lalu ke presiden.
Dan satu hal lagi. Tidak ada yang namanya pemerintah daerah. Karena semua menjadi terpusat dan terintegrasi tersentralisasi ke presiden. Bukan lagi menganut paham terdesentralisasi di mana daerah dapat mengambil keputusan masing masing. Kali ini, presiden menjadi pemimpin di semua lini secara terpusat.
Presiden selain bertindak sebagai Presiden. Juga bertindak sekaligus merangkap sebagai panglima militer perang dengan pangkat level lebih tertinggi dibandingkan jenderal TNI/Polri.
************ %%%%%%%%%%%%%% **************
Sungguh menarik jika ada yang membahas hal ini lebih lanjut.
Tertarik dengan ide ini.
Sampaikan pesan anda untuk memperbaharui pemerintah menjadi lebih baik lagi.
Presiden yang tidak becus, harap mundur
Presiden yang bodoh dalam mengambil kebijakan, harap mundur.
Presiden yang mengaku melaksanakan tugas amanah ini merasa berat dan tidak kuat, harap mundur.
Karena dunia tidak butuh presiden lemah.
Dunia membutuhkan kepemimpinan presiden yang tegas, cerdas, cakep, cekatan, kuat, inovator, pemberani, adil dan murah senyum dalam merangkul, peduli dan melindungi rakyat.
Sungguh indah dunia tanpa sampah partai politik.
Jalanan jadi bersih dari sampah spanduk politik, bersih dari sampah baliho politik dan bendera partai tidak akan ada lagi dalam beberapa tahun mendatang.
Karena wajah, foto dan gambar yang berhak untuk dipajang dikepemerintahan hanya wajah presiden. Tidak boleh ada yang lain di politik selain foto wajah presiden.
Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. GBU.
