Lompat ke konten Lompat ke footer

Saran saya buat pemimpin presiden baru di Indonesia 2024 : Bentuk kementerian perkotaan, kementerian bantuan sosial, pisahkan kementerian pertanian dan perternakan dan pisahkan kementerian keuangan dari penerimaan negara APBN yang langsung berada di kendali komando presiden, tidak boleh lagi berada di tangan kemenkeu ( 2024 )

Selama ini, Indonesia tidak punya kementerian perkotaan. Padahal Indonesia memiliki 98 kota yang tersebar di 34 propinsi. Terdiri dari kota kecil, kota menengah dan kota besar metropolitan. 

Bertahun tahun, pembangunan kota selama HUT RI ke 78 dibiarkan tanpa ada arahan pasti sehingga terhuyung huyung dan integrasinya menjadi kacau balau. 

Jadi selama hampir mendekati 8 dekade. Pembangunan kota di Indonesia tanpa arahan yang jelas. Oleh sebab itu, penting rasanya pemimpin presiden baru di Indonesia untuk mulai memikirkan betapa krusial dan mendesaknya masalah ini untuk membangun kementerian tersendiri di bidang perkotaan. 

Kota adalah tempat populasi orang orang banyak hidup dan bertempat tinggal. Apalagi kelak 95% orang di Indonesia dipastikan tinggal di kota dibandingkan memilih tinggal di desa. 

Menurut saya sendiri secara pribadi, tak terelakkan di masa depan. 95% orang di Indonesia pada beberapa dekade bakal lebih pilih tinggal di kota. Alih alih tinggal di desa itu hanya di huni oleh kalangan profesional di bidang pertanian, perternakan, perkebunan, pertambangan dan perikanan.

Desa tidak dapat bertahan lagi di era perubahan zaman modern. Ini berubah menjadi sesuatu yang lebih kecil hanya untuk kalangan terbatas. Semacam komunitas, zona industri khusus atau tempat tinggal para pekerja terpilih. 

Maka melalui perubahan, kota harus mampu menyediakan kebutuhan pangannya sendiri terutama di pinggiran suburban sebagai penyedia lumbung makanan dan lainnya. Sehingga tidak perlu lagi, kota terlalu tergantung dengan desa, melainkan terjadinya perubahan dinamika dimana kota yang satu menyuplai ke kota yang lainnya. Trend seperti kota yang disuplai oleh desa tidak lagi berlaku di masa depan. Tapi kota antar kota. 

Dalam beberapa tahun ke depan. Saya juga percaya jumlah kota di Indonesia meningkat dari 98 kota menjadi 150 kota baru. 

Inilah yang menyebabkan mengapa presiden baru wajib dari saat ini untuk mulai mendirikan kementerian perkotaan. 

Pemisahan kementerian pertanian dan perternakan. 

Pertimbangan lainnya yaitu memisahkan kementerian pertanian dan perternakan.  

Selama ini di Indonesia. Pejabat menggabungkan tugas di kebijakan pada kementerian pertanian dan perternakan menjadi satu adalah perbuatan yang kurang tepat.

Saya berharap pemimpin presiden baru di Indonesia untuk mulai memisahkan hal kekeliruan ini. 

Pertanian dan perternakan merupakan 2 hal yang berbeda. Sehingga perlu dipisah masing masing antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi tidak boleh disamakan. 

Bangunanlah identitas :

Kementerian pertanian

Kementerian perternakan

Lakukan secara terpisah, dengan cara ini maka terjadi tugas tugas yang lebih terarah berdasarkan niche spesifiknya masing masing. Sesungguhnya mustahil menyatukan pertanian dan perternakan di dalam 1 kementerian. Jika itu yang terjadi maka menghasilkan kehancuran di bidang ini. Itu sudah terlihat nyata saat artikel ini ditulis. Semberawutnya bidang pertanian dan perternakan di Indonesia.

Impor daging sapi makin merajalela dan beras sulit swasembada.  

Pemisahan penerimaan negara APBN dengan kementerian keuangan ( kemenkeu ). 

Memisahkan penerimaan negara dari kementerian keuangan bukanlah ide baru, ini sudah lama terjadi 20 tahun yang lalu. Tapi selalu ditolak dengan berbagai macam alasan. 

Logika saya juga tidak nyampai. Kenapa penerimaan keuangan APBN malah dipegang oleh sang mahadewi. Seharusnya di komando langsung atas perintah presiden bukan bawahannya. Eh yang terjadi sekarang malah bawahan memerintah atasan di bidang keuangan. Kebalik. Lucu banget kan. 

Padahal presiden yang benar dituntut harus serba jago di bidang finansial dan bidang apapun juga. 

Bahkan presiden harus wajib lebih jago dibandingkan otak kemenkeu. Kalau sang presiden tidak jago di bidang finansial lebih baik mundur jadi presiden. Hancur negara seperti ini jika dikelola apa apa disuruh bawahnya aja yang kerja, disuruh bawahnnya aja yang mikir, eh presidennya ngga ngerti apa apa. 

Saya tidak tahu kenapa hingga sekarang jadi kebalik. Apakah karena tidak tegas atau tidak berani mengurus APBN sehingga dialihkan ke bawahannya saja, jadi jika ada kesalahan maka yang kena tegur bawahannya. Walhasil terlepaslah beban dari masalah keuangan untuk dilampiaskan ke pihak lain agar terlihat pintar. 

Oh jangan begitu. Presiden yang benar harus bertanggung jawab terhadap seluruh laporan penerimaan APBN negara dan alokasi porsi porsinya semestinya dipertanggung jawabkan langsung oleh presiden yang dibantu oleh staff staff pejabat bawahannya sekedar memberi saran & opini bukan keputusan mutlak yang mengikat. Keputusan utama tetap diambil oleh pemimpin presiden bukan bawahannya sambil juga menghargai dari pihak lain.  

Kementerian bantuan sosial

Agar tidak dipolitisasi. Maka kementerian bantuan sosial harus dibentuk sendiri. 

Bansos atau kementerian bantuan sosial diperlukan wajib oleh pemerintah agar anggaran uang yang tersebar secara makro ekonomi di dalam negeri tidak membeku, tidak mengendap permanen dan tidak membatu di kalangan pengusaha kaya yang dimana dari 10% entrepreneur terkaya di Indonesia telah terbukti membekukan uang hampir 90% kekayaan rakyat orang orang Indonesia terpusat di tangan orang orang sepuluh persen terkaya di Indonesia.

Itu baru di Indonesia, kalau di internasional lebih parah lagi. 

( Kekayaan 1 Persen Orang Kaya Dunia Setara dengan Gabungan Kekayaan 99 Persen Penduduk Dunia )

Orang orang pengusaha entrepreneur kaya di Indonesia bahkan semakin kaya raya ketika mereka membekukan lagi uang di industri saham dan di bank dengan suku bunga deposito hampir 6% membuat pengusaha tajir semakin tambah kaya raya. Sehingga terciptalah dimana orang kaya tambah kaya raya. Tetapi orang miskin dan orang kalangan menengah semakin tambah sulit mencari uang. Karena uangnya sudah terbekukan oleh pengusaha. 

Ditambah lagi beban kredit suku bunga 6% menyulitkan UKM lokal untuk bertumbuh dan tertekan keras. 

Saya bahkan percaya dengan nilai 6% saja sudah cukup untuk membunuh, mematikan dan menewaskan banyak UKM lokal di Indonesia. Tetapi disisi lain malah memperkaya pihak pengusaha dan terbukti menghentikan aliran circular economy. 

Jangan sampai bunga naik lagi hingga 7%. Itu saya pastikan bakalan banyak industri level bawah dan UKM gulung tikar bangkrut dimana mana.

Ingat juga hukum prikitiw yang aneh di perbankan. Orang orang kaya yang punya kekayaan yang berlimpah ruah malah dapat privilege suku bunga istimewa dari industri bank. Artinya bahwa pelipatgandaan hasil keuanganya semakin membesar tapi efeknya membebankan UKM untuk menjadi sapi perah melunasi kredit. 

Inilah yang saya sebut, cara sempurna untuk membatukan keuangan. 

Oleh sebab itu, peran andil pemerintah di Indonesia sebagai pihak penengah yang kuat untuk meneteskan aliran distribusi kekayaan itu atau memecahkan batu itu di perbankan dan menggunakan anggaran APBN untuk memberikan saingan setimpal dan memberikan tambalan bantalan keuangan setiap bulan bagi orang orang yang tidak mampu ( miskin ). Pemerintah pun harus aktif mengerahkan cadev ( cadangan devisa ) pun dikerahkan untuk menerapkan sistem circular. Tidak hanya sekedar menahan laju peredaman mata uang.

Bansos tidak boleh dipolitisasi dan jangan dijadikan ajang politik. 

Membentuk kementerian bantuan sosial dapat menghalangi dari sikap politik mempolitisasikan anggaran bansos. Dan satu hal lagi, nilai bansos harus didistribusikan oleh pemerintah hingga antara 30% - 50% dari anggaran APBN setiap tahunnya. 

Jangan kurang dari porsi alokasi 30% tapi juga jangan lebih dari 50%. Karena dana APBN memang terbatas. Jika ingin lebih lagi, penerimaan APBN dapat ditingkatkan dengan usaha mencari sumber pendapatan baru. Contoh seperti meningkatkan ekspor, meningkatkan swasembada pangan, merevolusi industri dan memperkuat hilirisasi. Jangan kebalik, pejabat malah doyan impor. 

Ingat juga bahwa pajak berasal dari konsumsi masyarakat. Jika uang terbekukan oleh pengusaha, maka harga barang, produk dan jasa menjadi terasa makin mahal bagi banyak orang orang bahkan tidakkan dapat terbeli lagi untuk beberapa barang. Akibatnya menjadi seret yang mengakibatkan pajak juga seret dan dunia usaha jual beli menjadi melambat. Inilah mengapa bansos penting untuk stimulan dan meningkatkan gairah konsumsi masyarakat lokal dan memecahkan aliran tetesan uang yang terkristalkan oleh pengusaha melalui peran strategis dan taktis yang dilakukan oleh pemerintah.

Presiden baru di Indonesia, jangan ragu untuk membangun kementerian baru di bidang menteri bantuan sosial ( bansos ). 

Karena bansos itu mutlak diperlukan. Bahkan negara sekelas superpower Amerika Serikat saja menyalur hampir mendekati 30% anggaran APBN untuk tunjangan bantuan sosial kepada rakyatnya per individu. Walaupun sebenarnya AS masih bisa lagi menganggarkan hingga 50% APBN untuk bansos. Tergantung dengan kemauan pejabat politik.  

Ingat, bedakan juga antara perbedaan bansos dan subsidi. 

Subsidi bukan bansos. 

Bansos bukan subsidi

Itu dua hal yang berbeda ya. 

Jangan samakan subsidi dan bansos ya para pejabat. 

Jika itu yang terjadi dijamin mundur Indonesia ke belakang, karena pendapatan pajak dan pertumbuhan ekonomi yang makin mundur kebelakang. Karena salah persepsi dan salah mengambil keputusan yang kecil akibatnya besar. 

Maka Indonesia membutuhkan pemimpin presiden yang tegas, berani, cerdas, bermental baja dan pintar mengambil keputusan sekecil apapun untuk membalikkan keadaan ini menjadi lebih baik dan menjauhkan diri dari bencana kehancuran karena nasib 280.000.000 juta orang Indonesia mayoritas tergantung oleh keputusan seorang presiden yang benar benar brilian.   

Presiden hebat harus paham masalah ini. Kalau tidak paham dan tidak mengerti lebih baik mundur jadi presiden. 

Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. GBU.