Mengapa kebijakan makan bergizi gratis tidak efektif, menyebabkan pemborosan, rawan korupsi, tidak berkelanjutan dan menyebabkan pembengkakan utang APBN ( 2024 )
.jpg)
Sejak pertama kali melihat, menyaksikan dan mendengar. Ada seorang calon presiden di negara Indonesia bernama bapak Prabowo dari partai Gerindra.
Beliau hendak menyelenggarakan kebijakan makan siang gratis. Sontak saja, saya langsung tidak setuju dengan ide program tersebut.
Pada tahun 2024. Presiden terpilih Prabowo subianto mengoreksi nama program makan siang gratis menjadi makan bergizi gratis.
Pada awalnya, makan siang gratis disimulasikan oleh bapak Prabowo Subianto untuk memberi makan kepada seluruh anak sekolah mulai dari SD, SMP, Madrasah, SMA hingga Pesantren.
Makan siang gratis kala pertama kali janji rencana kampanye partai politik tersebut. Memakan biaya anggaran hingga Rp 490 triliun per tahun dengan target lebih dari 83.000.000 juta anak sekolahan di seluruh Indonesia. Alasannya bertujuan baik dan mulia yaitu demi mengatasi kekurangan gizi, menghindari malnutrisi dan menggerakkan perekonomian Indonesia.
Dengan memakan makan bergizi gratis, anak anak dapat mendapatkan makanan berkualitas dari pemerintah Indonesia seperti telur, daging ayam broiler, nasi, tahu, sayur kacang kacangan, ikan dan tentu saja susu sapi yang berkualitas. Tanpa anak anak harus membayar biaya sepeserpun.
Dengan program makan gratis di tempat sekolah tersebut diharapkan juga meningkatkan konsentrasi dan daya serap kemampuan anak menyerap ilmu pengetahuan saat belajar di sekolah.
Bapak Prabowo juga menggarisbawahi bahwa kebijakan makan bergizi gratis ini juga dapat meningkat kesejahteraan warga sekitar dan orang orang yang terlibat dalam menyediakan program tersebut. Sehingga membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat UKM.
Mengapa saya tidak setuju kebijakan makan bergizi gratis.
Pada hakekatnya, ini merupakan program yang bukan bersifat produktif melainkan konsumtif.
Kemudian pada saat penyelenggarannya dan jika belajar dari masa lalu terhadap proyek bantuan pembagian sembako sebelumnya, itu terbukti begitu rawan terkena penyelewengan korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah sekitar. Apalagi sekelas makan bergizi gratis.
Pejabat dan pihak tertentu yang curang dapat memanfaatkan kesempatan dan kesempitan tersebut untuk meraup keuntungan. Bukannya malah meningkatkan peluang pekerjaan baru yang ada justru menyebabkan terjadinya pemborosan pada APBN untuk membiayai orang orang yang curang.
Mulai dari biaya transportasi, pengepakan, pengemasan, pembelanjaan hingga pemasakan.
Semua area skenario ini dapat menjadi celah bagi pejabat daerah untuk korupsi.
Sebagai salah satu contoh :
~ 1 orang anak sekolah seharusnya diberi makan dengan 1 butir telur dadar goreng. Tapi pejabat yang curang malah membagi telur dadar tersebut menjadi 4 bagian potongan kecil kecil lalu dibagi kepada 4 orang anak. Sisa telur yang lain tidak dibeli melainkan masuk ke kantong dompet pejabat kleptokrasi tersebut dianggap bukan korupsi melainkan sebagai uang tunjangan kerja lembur. Tapi cocoknya di sebut sebagai mafia telur dadar sih, kalau yang beginian ya.
~ 1 orang anak sekolah seharusnya diberi minum dengan 1 susu full dari sapi asli. Tapi pejabat yang curang malah memanipulasi kandungan susu menjadi susu full cream rasa gula pasir. Susu asli dari daging sapi dialihkan ke rekening bank miliknya sebagai uang kerja lembur.
~ 1 orang anak sekolah seharusnya diberi makan daging ayam rebus rica rica dengan berat 100 gram per 1 anak. Tapi pejabat yang curang malah dengan sengaja mengurangi timbangan berkurang menjadi setengahnya. Sehingga tiap anak di daerahnya, malah mendapatkan hanya 50 gram daging ayam rebus rica rica. Inilah yang disebut pejabat kleptokrasi, menyelewengkan uang APBN untuk memperkaya diri sendiri tapi merugikan negara dan orang lain.
~ 1 orang anak sekolah seharusnya mendapat jatah makan nasi berkualitas premium gratis. Tapi pejabat malah membeli beras kualitas rendah yang ada sedikit jamur dan ada kutunya.
Hampir semua dari ide makan bergizi dari bapak Prabowo ini sebenarnya negatif. Jika ada sisi positif dari proyek makan bergizi gratis ini malah sesungguhnya hanya menguntungkan pejabat dan mengenyangkan pejabat daerah sehingga mereka memiliki energi konsentrasi yang cukup untuk berpikir 2 kali dalam menyempurnakan langkah tindakan korupsi selanjutnya agar tidak terdeteksi dan tidak dianggap korupsi.
Selain itu, sejujurnya.
Makan bergizi gratis tidak efektif dari berbagai sudut pandang bisnis karena keefektifannya cacat berdasarkan perhitungan matematika ekonomi dan tidak dapat berkelanjutan. Dari segi distribusi transportasinya saja, banyak uang APBN terbuang sia sia. Hingga ke pekerjaan dapur & memasak. Tidak ada skema efesiensi. Ini tidak layak secara matematika. Malahan APBN terkuras percuma di udara.
Jadi masalah tersebut harus diselesaikan dengan mengambil langkah langkah yang tepat.
Salah satunya yaitu dengan tidak melanjutkan program ide cacat ini atau membatalkan gagasan ide tersebut.
Jikapun dipaksakan agar program ini dilanjutkan maka menurutku tidak dapat menyeluruh untuk memberi makan anak anak di seluruh Indonesia karena APBN sudah tipis tipis cantik karena sibuk membiayai pejabat dan membiayai 24 partai politik yang berkuasa, ataupun jika masih bersikukuh dipaksakan malah menyebabkan pembengkakan APBN sehingga memaksa pemerintah Indonesia harus berutang lebih banyak lagi untuk gali lubang tutup lubang demi membiayai makan siang gratis.
Pada akhirnya, itu dapat menyebabkan efek domino pada berbagai aspek kehidupan yang mempengaruhi kesejahteraan 280.000.000 juta rakyat Indonesia.
Pada akhirnya, generasi Alpha yang harus membayar lebih banyak suatu saat nanti dan harus dipaksa bertanggung jawab bayar pajak tinggi dan bayar utang negara akibat demi membiayai salah kebijakan yang sia sia.
Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. GBU.