Tidak perlu ada rakyat jadi korban akibat dilindas mobil polisi. Jepang resmi bubarkan DPR, seluruh kursi pejabat di DPR siap dikosongkan. Lalu bagaimana selanjutnya pemerintahan Jepang berjalan tanpa DPR ( 2026 )

Foto : Sanae Takaichi, pemimpin tertinggi #1 di Jepang

Darah dan air mata pernah tumpah di bumi Indonesia pada tahun 2025 yang lalu. 

Tragedi memilukan di depan gedung DPR Indonesia menyisakan duka mendalam bagi banyak orang orang di Indonesia. 9 nyawa melayang akibat tindakan kekerasan aparat Polisi. 

Rakyat yang datang dengan 1 tuntutan sederhana.

BUBARKAN DPR.

Justru dibalas dengan pukulan, terjangan mobil lapis baja, meriam canon air dan tembakan gas air mata aparat kepolisian. 

Di tengah kekacauan itu.

Di belahan negara Asia lainnya terjadi paradigma kontras tajam.

Jepang justru melakukan reformasi & revolusi politik secara besar besaran tanpa perlu ada 1 nyawa rakyat Jepang menjadi korban untuk membubarkan parlemen DPR.

Ironi Demokrasi di Indonesia : Kursi Mahal, Kinerja Dipertanyakan, Pekerjaan mereka sebenarnya tidak dibutuhkan rakyat, tapi gaji & tunjangan bejibun membebani APBN. 

Di Indonesia memiliki sebanyak 20.614 anggota pejabat DPR dan DPRD tersebar dari pusat hingga daerah. 

Lembaga yang dipimpin oleh ketua Puan Maharani tersebut menjadi sorotan tajam masyarakat.

Mengapa ? 

Kinerja dan fungsi sistemnya kerap dipertanyakan, pejabat kleptokrasi ini terus menerus menyebabkan beban finansial ekonomi yang berat bagi APBN negara Indonesia. Padahal sesungguhnya tanpa pekerjaan DPR & DPRD sekalipun, Indonesia bisa berfungsi dengan baik. 

Walaupun gaji pokok pejabat DPR & DPRD terlihat standar. Fakta tersembunyi menunjukkan adanya "uang gaib" berupa tunjangan ini dan itu yang membuat pendapatan rata-rata seorang pejabat mencapai Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar per bulan. 

Uang rakyat dari kas APBN yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, justru terserap untuk membiayai gaya hidup mewah para pejabat.

Ketika rakyat meminta reformasi, pejabat justru malah melawan balik dengan mengerahkan polisi untuk menghadang rakyat. Dan pejabat kleptokrasi malah menyalahkan pihak asing sebagai dalang demonstrasi. 

Langkah Berani Sanae Takaichi di Jepang

Berbeda 180 derajat dengan kejadian tragedi di Indonesia. Pemimpin tertinggi Jepang, Sanae Takaichi, secara resmi telah membubarkan DPR di tahun 2026. 

Tanpa perlu ada rakyat yang dilindas mobil polisi, tanpa perlu melukai satu pun warga.

Sanae Takaichi mengembalikan kekuasaan dan mandat tertinggi kepada rakyat. 

Kekuasaan tidak lagi ada di tangan DPR & DPRD. 

Tapi mutlak ditangan RAKYAT JEPANG. 

Lalu, bagaimana pemerintahan Jepang tanpa kehadiran DPR

1. Kursi Dikosongkan : Setelah pembubaran resmi, seluruh kursi jabatan DPR di Jepang dikosongkan. 

2. Uang Pensiun : Sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian sebelumnya, para mantan pejabat DPR diberikan uang pensiun.

3. Fungsi Eksekutif Tetap Berjalan : Kabinet kementerian di bawah kepemimpinan Sanae Takaichi tetap menjabat dan bekerja seperti biasa. Menjalankan fungsi eksekutif seperti hari biasa.

4. Kekuasaan kembali ke Tangan Rakyat: Dengan tiadanya DPR, kekuasaan tertinggi kini dikembalikan sepenuhnya ke tangan rakyat Jepang.

5. Reformasi Parlemen Baru : Meski DPR dibubarkan, Jepang masih memiliki Dewan Penasihat ( mirip seperti MPR di Indonesia ). Namun jumlah anggotanya lebih ramping). Rencana ke depan, Sanae Takaichi ingin menata ulang lembaga parlemen baru dengan jumlah keanggotaan pejabat yang jauh lebih sedikit, ramping dan efisien.

2 Keuntungan Besar Bagi Negara Jepang

Langkah berani Sanae Takaichi, sebagai orang pemimpin #1 di Jepang tentu membawa dampak positif yang luar biasa bagi Jepang. Yaitu : 

• Efisiensi APBN: Anggaran APBN Jepang akan pasti jauh lebih hemat karena tidak lagi digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan fantastis pejabat DPR. Artinya juga mampu mengurangi sedikit defisit negara untuk bayar gaji pejabat. 

• Tanpa Pemilu DPR yang Rumit: Tidak ada lagi pemilihan umum untuk DPR. Artinya, rakyat Jepang kini lebih mudah menyalurkan suara karena tidak perlu lagi bingung memilih terlalu banyak wajah asing di surat suara. Rakyat Jepang saat pemilu akan jauh lebih mudah memilih ke wajah pemimpin yang memang mereka kenal sehari hari. Ketimbang kandidat pejabat anggota DPR banyak tidak dikenal.

Jepang telah membuktikan bahwa perubahan besar untuk membubarkan DPR. Tidak harus memakan korban jiwa.

Sementara di Indonesia, masih harus bertanya, berapa banyak lagi nyawa yang harus gugur hanya untuk mempertahankan sebuah kursi jabatan yang empuk di gedung DPR & DPRD. 

Ketika wartawan bertanya. Apakah Indonesia bisa membubarkan DPR & DPRD. 

Pejabat itu malah menyerang balik. Mengatakan rakyat sebagai orang tolol sedunia. 

 

Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. GBU.