Mengapa bansos bantuan sosial harus menyentuh 166.000.000 juta populasi orang Indonesia bukan perkeluarga melainkan perorang individu. [ Program bansos presiden Jokowi terlalu banyak menggunakan kartu, rawan korupsi oleh pejabat kleptokrasi, sering tak tepat sasaran, tak efektif dan memusingkan. Bantuan sembako, prakerja, UKM, subsidi listrik, kesehatan, pendidikan, BLT dana desa, ewarung, dll selayaknya dihapus diganti bansos bank digital dengan 1 kartu saja ] ( 2022 )
Artikel ini merupakan sambungan dari link :
Silahkan teman teman simak link diatas sebelum membaca artikel di bawah ini ya.
Terima kasih.
Mengapa bansos bantuan sosial harus menyentuh 166.000.000
juta populasi orang Indonesia bukan perkeluarga melainkan perorang individu.
Bansos adalah jaminan
sosial yang merupakan skema pemberian bantuan yang dilakukan oleh pemerintah berkuasa
agar rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sesuai dengan kebutuhan
dasar.
Dari data yang saya himpun.
Jumlah penerima bansos masih simpang siur karena menggunakan sistem skema
perkeluarga bukan perorangan.
Para pejabat menghitung dengan
menggunakan asumsi bahwa perkeluarga memiliki 2 orang anak.
Padahal pada kenyataannya ada
banyak keluarga memiliki anak lebih dari 2.
Penggunaan bansos menggunakan hitungan
perkeluarga juga memiliki kendala lain untuk beberapa tipe keluarga yang
terpisah jarak dan waktu. Misal ayah berada di Kalimantan, sedangkan ibu berada
di pulau Sulawesi dan anak anaknya berada di pulau Jawa.
Bagaimanakah cara untuk
menghandle bansos tipe jenis ini yang belum terpikirkan oleh banyak pejabat
Indonesia jika skema masih menggunakan hitungan perkeluarga.
Keluarga tipe ini dipastikan
mengalami kesulitan serius.
Ada baiknya menggunakan skema individu
perorangan, bukan perkeluarga.
Memang benar ada program bansos
yang menyasar perorangan secara individu. Seperti Prakerja.
Tetapi prakerja juga memiliki
kelemahan. Yaitu standar pendidikan yang disuguhkan oleh program prakerja sesungguhnya
dapat ditemukan berlimpah ruah di Youtube dan Google secara gratis ( free ).
Pembangunan program untuk website
prakerja tentunya menguras uang APBN dalam jumlah triliun rupiah. Disisi lain, prakerja
dapat menjadi ajang permainan pejabat kleptokrasi untuk mengeruk keuntungan
dari proses maintenance website prakerja.
Mau dapat bansos dari prakerja memang dikenal ribet banget. Harus mematuhi berbagai macam peraturan yang memaksa dan tak segan segan membanned peserta.
Beberapa data ditemukan bahwa prakerja memang bersifat 'memaksa'.
Jika peserta tak mengikuti kaidah seperti menonton
siaran langsung ZOOM selama berjam jam, atau tak menyelesaikan beberapa tugas pelatihan
tertentu. Maka orang itu di banned secara permanen dan tak layak mendapatkan
bantuan gaji sosial. Ini tak sesuai dengan keadilan dan melanggar UUD.
Program prakerja selain merugikan
peserta, memboroskan APBN juga tak efektif.
Tentu selayaknya PRAKERJA harus dihapus
diganti dengan 1 kartu yang bersifat tak memaksa.
Mengapa bantuan sosial sembako, BLT dana desa, UKM dan subsidi
listrik harus dihapus diganti 1 kartu saja.
Bantuan sosial berupa sembako
terbukti secara data menjadi ajang permainan pejabat kleptokrasi dan mematikan
toko warung UKM lokal setempat.
Karena para pejabat kleptokrasi
hanya memilih perusahaan tertentu sebagai pasokan utama sembako tanpa melibatkan UKM
lokal.
Bantuan berupa bentuk sembako
hanya menguntungkan segelintir pihak dan tentu saja pejabat itu meraup miliaran
rupiah dari pendapatan proyek bantuan sembako.
Disisi lain, Tak semua penerima bansos
menyukai sembako seperti mie instan. Ada beberapa peserta juga mengeluh tak
menyukai jenis beras yang disuguhkan oleh pemerintah. Beberapa orang lain alergi
terhadap telur. Beberapa orang tak menyukai jenis merk minyak goreng di dalam
bantuan sembako tersebut.
Ini merupakan hal kompleks yang
tak terselesaikan karena kebutuhan masing masing orang berbeda beda. Jika
mereka tak menyukai sembako itu maka bantuan menjadi sia sia. Seperti yang diutarakan
di atas. UKM lokal yang berada di sekitarnya pun menjadi tak berkembang.
Bantuan sosial berbentuk sembako harus dihapus diganti dengan 1 kartu saja.
Bantuan dana desa juga harus dihapus karena menjadi ajang permainan oleh pejabat perangkat desa.
Program ewarung juga harus dihapus karena menjadi permainan politik dan bersifat memaksa.
Termasuk bantuan subsidi listrik harus
dihapus karena sering tak tepat sasaran.
Ketimbang membangun program ewarung. Sebaiknya pemerintah Indonesia bekerjasama dengan raksasa ritel perdagangan seperti Indomaret dan Alfamart yang memiliki manajemen paling efektif, canggih dan efesien di bidang niaga dengan penerapan pajak setiap terjadi transaksi penjualan.
Sebagai gantinya diganti dengan
bansos berbentuk 1 kartu bank digital.
Pemerintah dapat bekerjasama
dengan Bank seperti BRI, BNI dan Bank Mandiri. Untuk melakukan transfer setiap
bulan gaji bansos ke 60% rakyat Indonesia.
Penggunaan bansos digital
mendorong peningkatan jumlah kepemilikan rekening bank dan mengurangi kepadatan
ibu ibu kakek kakek untuk antri di kantor pos selama berjam jam. Kadang kadang
membuat mereka pusing kepala dan jatuh pingsan akibat kelamaan atau kelelahan ngantri.
Teknik atau cara sistem bansos ini merugikan peserta.
Sedangkan bantuan sosial UKM juga
harus di hapus.
Karena program ini hanya membuat pelaku UKM menjadi tak mau berinovasi.
Biarkan sistem kapitalis secara alamiah bekerja di sektor UKM. Karena pengusaha sukses di UKM tentu dapat bertahan walaupun tanpa bantuan bansos sama sekali.
Pelaku UKM di Indonesia semestinya tak perlu sama sekali diberikan bansos karena mereka sudah punya banyak uang dibandingkan rakyat jelata.
Kelemahan bansos digital per individu
Bansos digital memiliki
keunggulan dan kelemahannya tersendiri.
Jika peserta penerima bansos
diberikan uang atau gaji oleh pemerintah per bulan.
Misalkan Rp 1.000..000 juta orang
per individu untuk 166.000.000 juta orang Indonesia berusia akil baligh ( 18 tahun atau 70 tahun ke atas ) [ NB : Asumsi realisasi untuk pendapatan APBN Indonesia tahun berikutnya naik sekitar Rp 5.000 triliun rupiah pertahun )
Maka orang orang dapat seenaknya
membeli apa yang mereka suka setiap bulannya. Termasuk beli rokok, bir alkohol bahkan
open BO. Sedangkan kebutuhan pokok tak dibeli seperti ayam, telur, roti, beras,
listrik, internet, air, dll.
Ini menjadi permasalahan
tersendiri bagi pemerintah Indonesia.
Tentunya tanggung jawab di pegang
oleh masing masing individu untuk apa uang bansos digunakan.
Pastinya pemerintah telah
menjalankan kewajibannya dengan adil dan baik. Selebihnya menjadi tanggung
jawab masing masing orang terhadap pengambilan keputusan keuangan.
Jika mereka menggunakan uang hingga habis untuk Open BO.
Tetapi belum sempat membeli ayam, telur, roti, beras,
listrik, air, membayar langganan BPJS, dll.
Maka tanggung jawab di tanggung
sendiri oleh individu tersebut.
Pada intinya, pemerintah telah melakukan tugasnya dengan baik dengan mengalokasikan dana bansos secara adil dan merata untuk golongan 60% rakyat Indonesia.
Orang orang yang bertanggung jawab menggunakan uang bansos dipastikan digunakan dengan sebaik mungkin, seperti membeli 9 bahan pokok makanan, membeli pulsa internet untuk belajar pengembangan diri di Youtube university, membayar tagihan BPJS dengan rutin, membeli listrik, air, BBM, tabung gas, minyak goreng, ikan, pakan ternak, investasi saham, dll.
Uang bansos bukan digunakan untuk judi arisan berantai.
Mengapa bansos bantuan sosial berbasis bank digital itu penting
Dunia teknologi telah berkembang
pesat.
Sudah saatnya program bansos
digalangkan untuk ditingkatkan dengan cara menyentuh 60% populasi rakyat
Indonesia.
Sedangkan sisa 40% populasi
Indonesia tak perlu diberikan bansos melainkan dikenakan pajak pogressif.
Kelemahan bansos saat ini yang
dijalankan oleh presiden Jokowi adalah memiliki terlalu banyak program kartu
sehingga sering tak tepat sasaran, pada umumnya mengincar perkeluarga bukan individu
perorangan sehingga data tak efesien.
Bantuan sosial penting karena
terbukti mengurangi dari dampak kemiskinan dan kelaparan. Walaupun tak dapat
menghapus kemiskinan secara total, sekiranya mampu meminimalkan dampak negative.
Dari segi positif. Bantuan sosial
terbukti mampu meningkatkan konsumsi masyrakat, meningkatkan perkembangan
pelaku UKM lokal terutama toko sembako dan tentu saja menambah pundi pundi
pajak negara ke level selanjutnya yang belum pernah terpikirkan sebelumnya.
Bansos mampu meningkatkan pajak negara yang kemudian arus kas didistribusikan atau dialirkan kembali oleh pemerintah secara adil ke 60% rakyat Indonesia yang membutuhkan setiap bulannya.
Akibatnya terjadi perputaran roda ekonomi yang menjadi lebih baik.
Uang bansos dilarang diberikan kepada pejabat, polisi, tentara, pegawai, karyawan, pengusaha entrepreneur, dosen, dokter, perawat, ahli teknisi, insinyur, menteri, ASN (aparatur sipil negara), orang orang kaya, dll.
Uang bansos diperuntukkan untuk rakyat miskin dari umur 18 tahun - 70 tahun keatas secara perindividu bagi yang membutuhkan secara tepat sasaran menggunakan sistem bank digital dapat memudahkan pengambilan keputusan berdasarkan data komputer perbankan yang canggih dan statistik terpadu berbasis digital modern.
Jika seorang penerima bansos telah diketahui mengembangkan kekayaan dari tadinya sebagai orang miskin menjadi kaya. Maka selayaknya pemerintah harus menghapus status orang ini dari program bansos untuk diganti dengan orang lain yang kurang beruntung dan lebih membutuhkan uang bansos. Sehingga diharapkan terjadi keadilan berkelanjutan untuk rakyat Indonesia.
Terima kasih. Semoga bermanfaat
ya. GBU