Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Mengapa bansos bantuan sosial harus menyentuh 166.000.000 juta populasi orang Indonesia bukan perkeluarga melainkan perorang individu. [ Program bansos presiden Jokowi terlalu banyak menggunakan kartu, rawan korupsi oleh pejabat kleptokrasi, sering tak tepat sasaran, tak efektif dan memusingkan. Bantuan sembako, prakerja, UKM, subsidi listrik, kesehatan, pendidikan, BLT dana desa, ewarung, dll selayaknya dihapus diganti bansos bank digital dengan 1 kartu saja ] ( 2022 )

Artikel ini merupakan sambungan dari link :

50% anggaran APBN dapat dialokasikan ke perlindungan sosial bansos untuk mencegah kemiskinan dan kelaparan pada rakyat. Namun mengapa hal ini tak terjadi (2021)

Silahkan teman teman simak link diatas sebelum membaca artikel di bawah ini ya.

Terima kasih.

Mengapa bansos bantuan sosial harus menyentuh 166.000.000 juta populasi orang Indonesia bukan perkeluarga melainkan perorang individu.

Bansos adalah jaminan sosial yang merupakan skema pemberian bantuan yang dilakukan oleh pemerintah berkuasa agar rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sesuai dengan kebutuhan dasar.

Dari data yang saya himpun. Jumlah penerima bansos masih simpang siur karena menggunakan sistem skema perkeluarga bukan perorangan.

Para pejabat menghitung dengan menggunakan asumsi bahwa perkeluarga memiliki 2 orang anak.

Padahal pada kenyataannya ada banyak keluarga memiliki anak lebih dari 2.

Penggunaan bansos menggunakan hitungan perkeluarga juga memiliki kendala lain untuk beberapa tipe keluarga yang terpisah jarak dan waktu. Misal ayah berada di Kalimantan, sedangkan ibu berada di pulau Sulawesi dan anak anaknya berada di pulau Jawa.  

Bagaimanakah cara untuk menghandle bansos tipe jenis ini yang belum terpikirkan oleh banyak pejabat Indonesia jika skema masih menggunakan hitungan perkeluarga.

Keluarga tipe ini dipastikan mengalami kesulitan serius.

Ada baiknya menggunakan skema individu perorangan, bukan perkeluarga.  

Memang benar ada program bansos yang menyasar perorangan secara individu. Seperti Prakerja.

Tetapi prakerja juga memiliki kelemahan. Yaitu standar pendidikan yang disuguhkan oleh program prakerja sesungguhnya dapat ditemukan berlimpah ruah di Youtube dan Google secara gratis ( free ).

Pembangunan program untuk website prakerja tentunya menguras uang APBN dalam jumlah triliun rupiah. Disisi lain, prakerja dapat menjadi ajang permainan pejabat kleptokrasi untuk mengeruk keuntungan dari proses maintenance website prakerja.

Mau dapat bansos dari prakerja memang dikenal ribet banget. Harus mematuhi berbagai macam peraturan yang memaksa dan tak segan segan membanned peserta. 

Beberapa data ditemukan bahwa prakerja memang bersifat 'memaksa'.

Jika peserta tak mengikuti kaidah seperti menonton siaran langsung ZOOM selama berjam jam, atau tak menyelesaikan beberapa tugas pelatihan tertentu. Maka orang itu di banned secara permanen dan tak layak mendapatkan bantuan gaji sosial. Ini tak sesuai dengan keadilan dan melanggar UUD.

Program prakerja selain merugikan peserta, memboroskan APBN juga tak efektif.

Tentu selayaknya PRAKERJA harus dihapus diganti dengan 1 kartu yang bersifat tak memaksa.

Mengapa bantuan sosial sembako, BLT dana desa, UKM dan subsidi listrik harus dihapus diganti 1 kartu saja.

Bantuan sosial berupa sembako terbukti secara data menjadi ajang permainan pejabat kleptokrasi dan mematikan toko warung UKM lokal setempat.

Karena para pejabat kleptokrasi hanya memilih perusahaan tertentu sebagai pasokan utama sembako tanpa melibatkan UKM lokal.

Bantuan berupa bentuk sembako hanya menguntungkan segelintir pihak dan tentu saja pejabat itu meraup miliaran rupiah dari pendapatan proyek bantuan sembako.

Disisi lain, Tak semua penerima bansos menyukai sembako seperti mie instan. Ada beberapa peserta juga mengeluh tak menyukai jenis beras yang disuguhkan oleh pemerintah. Beberapa orang lain alergi terhadap telur. Beberapa orang tak menyukai jenis merk minyak goreng di dalam bantuan sembako tersebut.

Ini merupakan hal kompleks yang tak terselesaikan karena kebutuhan masing masing orang berbeda beda. Jika mereka tak menyukai sembako itu maka bantuan menjadi sia sia. Seperti yang diutarakan di atas. UKM lokal yang berada di sekitarnya pun menjadi tak berkembang.

Bantuan sosial berbentuk sembako harus dihapus diganti dengan 1 kartu saja.

Bantuan dana desa juga harus dihapus karena menjadi ajang permainan oleh pejabat perangkat desa.

Program ewarung juga harus dihapus karena menjadi permainan politik dan bersifat memaksa. 

Termasuk bantuan subsidi listrik harus dihapus karena sering tak tepat sasaran.

Ketimbang membangun program ewarung. Sebaiknya pemerintah Indonesia bekerjasama dengan raksasa ritel perdagangan seperti Indomaret dan Alfamart yang memiliki manajemen paling efektif, canggih dan efesien di bidang niaga dengan penerapan pajak setiap terjadi transaksi penjualan. 

Sebagai gantinya diganti dengan bansos berbentuk 1 kartu bank digital.

Pemerintah dapat bekerjasama dengan Bank seperti BRI, BNI dan Bank Mandiri. Untuk melakukan transfer setiap bulan gaji bansos ke 60% rakyat Indonesia.

Penggunaan bansos digital mendorong peningkatan jumlah kepemilikan rekening bank dan mengurangi kepadatan ibu ibu kakek kakek untuk antri di kantor pos selama berjam jam. Kadang kadang membuat mereka pusing kepala dan jatuh pingsan akibat kelamaan atau kelelahan ngantri.

Teknik atau cara sistem bansos ini merugikan peserta.

Sedangkan bantuan sosial UKM juga harus di hapus.

Karena program ini hanya membuat pelaku UKM menjadi tak mau berinovasi. 

Biarkan sistem kapitalis secara alamiah bekerja di sektor UKM. Karena pengusaha sukses di UKM tentu dapat bertahan walaupun tanpa bantuan bansos sama sekali.

Pelaku UKM di Indonesia semestinya tak perlu sama sekali diberikan bansos karena mereka sudah punya banyak uang dibandingkan rakyat jelata.

Kelemahan bansos digital per individu

Bansos digital memiliki keunggulan dan kelemahannya tersendiri.

Jika peserta penerima bansos diberikan uang atau gaji oleh pemerintah per bulan.

Misalkan Rp 1.000..000 juta orang per individu untuk 166.000.000 juta orang Indonesia berusia akil baligh ( 18 tahun atau 70 tahun ke atas )  [ NB : Asumsi realisasi untuk pendapatan APBN Indonesia tahun berikutnya naik sekitar Rp 5.000 triliun rupiah pertahun )

Maka orang orang dapat seenaknya membeli apa yang mereka suka setiap bulannya. Termasuk beli rokok, bir alkohol bahkan open BO. Sedangkan kebutuhan pokok tak dibeli seperti ayam, telur, roti, beras, listrik, internet, air, dll.

Ini menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah Indonesia.

Tentunya tanggung jawab di pegang oleh masing masing individu untuk apa uang bansos digunakan.

Pastinya pemerintah telah menjalankan kewajibannya dengan adil dan baik. Selebihnya menjadi tanggung jawab masing masing orang terhadap pengambilan keputusan keuangan.

Jika mereka menggunakan uang hingga habis untuk Open BO. 

Tetapi belum sempat membeli ayam, telur, roti, beras, listrik, air, membayar langganan BPJS, dll.

Maka tanggung jawab di tanggung sendiri oleh individu tersebut.

Pada intinya, pemerintah telah melakukan tugasnya dengan baik dengan mengalokasikan dana bansos secara adil dan merata untuk golongan 60% rakyat Indonesia.

Orang orang yang bertanggung jawab menggunakan uang bansos dipastikan digunakan dengan sebaik mungkin, seperti membeli 9 bahan pokok makanan, membeli pulsa internet untuk belajar pengembangan diri di Youtube university, membayar tagihan BPJS dengan rutin, membeli listrik, air, BBM, tabung gas, minyak goreng, ikan, pakan ternak, investasi saham, dll. 

Uang bansos bukan digunakan untuk judi arisan berantai.

Mengapa bansos bantuan sosial berbasis bank digital itu penting

Dunia teknologi telah berkembang pesat.

Sudah saatnya program bansos digalangkan untuk ditingkatkan dengan cara menyentuh 60% populasi rakyat Indonesia.

Sedangkan sisa 40% populasi Indonesia tak perlu diberikan bansos melainkan dikenakan pajak pogressif.

Kelemahan bansos saat ini yang dijalankan oleh presiden Jokowi adalah memiliki terlalu banyak program kartu sehingga sering tak tepat sasaran, pada umumnya mengincar perkeluarga bukan individu perorangan sehingga data tak efesien.

Bantuan sosial penting karena terbukti mengurangi dari dampak kemiskinan dan kelaparan. Walaupun tak dapat menghapus kemiskinan secara total, sekiranya mampu meminimalkan dampak negative.

Dari segi positif. Bantuan sosial terbukti mampu meningkatkan konsumsi masyrakat, meningkatkan perkembangan pelaku UKM lokal terutama toko sembako dan tentu saja menambah pundi pundi pajak negara ke level selanjutnya yang belum pernah terpikirkan sebelumnya.

Bansos mampu meningkatkan pajak negara yang kemudian arus kas didistribusikan atau dialirkan kembali oleh pemerintah secara adil ke 60% rakyat Indonesia yang membutuhkan setiap bulannya.

Akibatnya terjadi perputaran roda ekonomi yang menjadi lebih baik.

Uang bansos dilarang diberikan kepada pejabat, polisi, tentara, pegawai, karyawan, pengusaha entrepreneur, dosen, dokter, perawat, ahli teknisi, insinyur, menteri, ASN (aparatur sipil negara), orang orang kaya, dll. 

Uang bansos diperuntukkan untuk rakyat miskin dari umur 18 tahun - 70 tahun keatas secara perindividu bagi yang membutuhkan secara tepat sasaran menggunakan sistem bank digital dapat memudahkan pengambilan keputusan berdasarkan data komputer perbankan yang canggih dan statistik terpadu berbasis digital modern.

Jika seorang penerima bansos telah diketahui mengembangkan kekayaan dari tadinya sebagai orang miskin menjadi kaya. Maka selayaknya pemerintah harus menghapus status orang ini dari program bansos untuk diganti dengan orang lain yang kurang beruntung dan lebih membutuhkan uang bansos. Sehingga diharapkan terjadi keadilan berkelanjutan untuk rakyat Indonesia. 

Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. GBU