Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mengapa bantuan sosial bansos UKM, prakerja, sembako, BLT dana desa, subsidi listrik, subsidi BBM dan BPJS ketenagakerjaan tak tepat sasaran dan harus dihapus kinerja diganti dengan Bank BUMN untuk secara langsung penyaluran bansos berada dibawah perintah kendali presiden Jokowi ( 2022 )

Artikel ini merupakan sambungan dari : 

Bantuan sosial adalah hak untuk orang orang berdasarkan amanat undang undang dasar pasal 34 ayat 1 tahun 1945 dalam bentuk keadilan sosial bagi masyarakat. Karena orang miskin juga bayar pajak jadi sudah selayaknya menjadi tugas dan kewajiban negara dalam melakukan pendistribusian keuangan APBN secara berkeadilan dan tepat sasaran kepada rakyat yang membutuhkan gaji setiap bulannya kepada masing masing individu perorangan.

Negara dilarang keras mempersulit, melarang, dan memperumit aturan pengembalian penyaluran distribusi bansos dari APBN kepada rakyat atau membingungkan pengumpulan database dengan menerapkan berbagai macam program yang tak tepat sasaran. 

Bantuan sembako

Bantuan sembako adalah program bantuan sosial non tunai dari pemerintah Indonesia setiap bulannya dalam bentuk beras, minyak goreng, mie instan, sarden, tepung, kecap, telur, dll.

Bantuan sosial berupa sembako terbukti secara data menjadi ajang permainan pejabat kleptokrasi dan mematikan toko warung UKM lokal setempat. Karena para pejabat ASN hanya memilih perusahaan tertentu sebagai pasokan utama sembako tanpa melibatkan UKM lokal.

Bantuan berupa bentuk sembako hanya menguntungkan segelintir pihak dan tentu saja pejabat itu meraup miliaran rupiah dari pendapatan proyek bantuan sembako.

Disisi lain, tak semua penerima bansos menyukai sembako seperti mie instan. Ada beberapa peserta juga mengeluh tak menyukai jenis beras yang disuguhkan oleh pemerintah. Beberapa orang lain alergi terhadap telur. Beberapa orang tak menyukai jenis merk minyak goreng di dalam bantuan sembako tersebut.

Ini merupakan hal kompleks yang tak terselesaikan karena kebutuhan masing masing orang berbeda beda. Jika mereka tak menyukai sembako dari bansos itu. Maka bantuan menjadi sia sia. 

Oleh sebab itu, mengapa bantuan sosial dalam bentuk sembako dihapus saja diintegrasikan dengan bansos satu data (bansos) yang terkoneksi ke jaringan Bank BUMN. Seperti Bank BRI, Bank Syariah (BSI), Bank BNI, Bank Mandiri dan BTN. Untuk secara langsung penyaluran bansos berada dibawah perintah kendali presiden Jokowi. 

Kartu prakerja 

Kartu prakerja adalah sebuah program yang digalangkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan keterampilan kepada masyarakat di Indonesia sekaligus mendapatkan insetif gaji sebesar Rp 600.000 ribu per bulan yang dikirim ke rekening Bank masing masing orang. 

Pada pelaksaannya program prakerja ini dikenal begitu memaksa, menyulitkan dan mengekang banyak para peserta yang mewajibkan harus mengikuti aturan ketat. 

Sebagai contoh. Saya pernah menanyakan pada korban peserta yang dibanned dari prakerja dengan alasan karena dirinya tak mengikuti siaran langsung pelatihan di ZOOM. Penyebabnya karena ia tak sanggup membeli akses internet. Sontak saja kepersertaannya dari prakerja dicabut atau dibanned secara permanen.

Disisi lain. Pelatihan yang disajikan dari program prakerja sesungguhnya dapat ditemukan secara gratis bertaburan ada banyak di pencariaan Youtube dan Google.   

Oleh sebab itu, mengapa pelatihan prakerja dihapus saja diintegrasikan dengan bantuan sosial satu data (bansos) yang terkoneksi ke jaringan Bank BUMN. Seperti Bank BRI, Bank Syariah (BSI), Bank BNI, Bank Mandiri dan BTN. Untuk secara langsung penyaluran bansos berada dibawah perintah kendali presiden Jokowi. 

BLT Dana desa :

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN Indonesia diperuntukkan bagi ribuan pedesaan yang ditransfer untuk membiayai penyelanggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat. 

Pembiayaan program ini membutuhkan sistem informasi database yang rumit, mahal dan kompleks.

Jika apabila BLT dana desa terus dilanjutkan maka menimbulkan kerusakan serius pada APBN Indonesia sehingga menyebabkan pembengkakan krisis keuangan negara dalam jumlah besar. 

Dana desa membutuhkan banyak mengaji pejabat ASN tenaga kerja dalam pengelolaannya. Oleh sebab itu, mengapa program BLT dana desa dihapus saja diintegrasikan dengan bantuan sosial satu data (bansos) yang terkoneksi ke jaringan Bank BUMN. Seperti Bank BRI, Bank Syariah (BSI), Bank BNI, Bank Mandiri dan BTN. Untuk secara langsung penyaluran bansos berada dibawah perintah kendali presiden Jokowi. 

Disisi lain, kepentingan BLT dana desa menjadi permainan para pejabat kleptokrasi desa yang makin memperkaya diri dengan menghadirkan berbagai macam proyek pekerjaan desa yang sesungguhnya tak penting hanya untuk menghambur hamburkan uang negara.

Dampak ini menghasilkan pemborosan APBN dalam jumlah besar dan tak tepat sasaran. Selayaknya BLT dana desa memang harus dihapuskan sejak lama.

BPJS Ketenagakerjaan

BPJS ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial. Salah satu tugasnya yaitu memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat dengan berdasarkan funded social security dan termasuk menyelenggarakan pelaksanaan gaji pensiun. 

BPJS ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek. Didirikan pada tahun 1977. 

Maraknya perkembangan situs website di abad modern ini seperti ajaib, indodax, bibit, gotrade, dll. 

Menjadikan peranan BPJS ketenagakerjaan sudah tak lagi relevan sebagai perlindungan sosial bagi masyarakat atau melalui pemberiaan gaji pensiun tiap bulan kini dapat digantikan dengan bansos satu data agar menjadi efektif dalam menghadapi inflasi.

BPJS ketenagakerjaan menjadi skema timpang tindih dengan program bansos yang hampir mirip atau serupa sehingga banyak memboroskan uang APBN pemerintah Indonesia untuk penyelenggaraannya. 

Program BPJS ketenagakerjaan menimbulkan masalah pemborosan uang APBN dan membebani banyak anggaran pemerintah dari segi perawatan sebanyak 320 gedung yang tersebar di seluruh Indonesia dan mengaji tenaga kerja administrasi yang seharusnya dapat dialihkan ke pekerjaan lain (reskill).

Oleh sebab itu, mengapa BPJS ketenagakerjaan dihapus saja diintegrasikan dengan bantuan sosial satu data (bansos) yang terkoneksi ke jaringan Bank BUMN. Seperti Bank BRI, Bank Syariah (BSI), Bank BNI, Bank Mandiri dan BTN. Untuk secara langsung penyaluran bansos berada dibawah perintah kendali presiden Jokowi. 

Bantuan UKM

Bantuan UMKM adalah sebuah bentuk saluran distribusi keuangan dari anggaran APBN dengan dana uang sebesar Rp 2.400.000 juta rupiah yang ditransfer kepada sasaran pelaku usaha di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. 

Program diselenggarakan oleh pemerintah bekerjasama dengan kementerian koperasi, sosial dan UKM

Bantuan untuk UKM selama ini dinilai tak tepat sasaran. 

Karena mayoritas kebanyakan pelaku UKM merupakan orang orang dari kalangan menengah dan atas yang sesungguhnya tak membutuhkan uang bansos. 

Disisi lain memang benar ada UKM yang berada di bawah piramida. Namun selayaknya UKM tak membutuhkan bantuan uang sama sekali dari pemerintah. (Kecuali kategori perusahaan dalam negeri yang berorientasi ekspor selayaknya harus didanai oleh pemerintah RI).  

Sistem kerja UKM yang tangguh dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan ekonomi sekitarnya melalu cara pendanaan lain seperti kredit bank, P2P lending dan funding investment. 

UKM yang tangguh dapat bertahan di segala kondisi ekonomi. 

Sedangkan pelaku usaha UKM yang berada di bawah piramida. Pada umumnya memiliki kinerja yang buruk, memicu perang harga dan kurang efektif. Selayaknya ditutup secara permanen agar layanan jasa dan produk dapat dialihkan kepada UKM tangguh yang mampu menghandle kebutuhan bagi banyak orang secara lebih efesien. 

Oleh sebab itu, mengapa bantuan UKM dihapus saja diintegrasikan dengan bantuan sosial satu data (bansos) yang terkoneksi ke jaringan Bank BUMN. Seperti Bank BRI, Bank Syariah (BSI), Bank BNI, Bank Mandiri dan BTN. Untuk secara langsung penyaluran bansos berada dibawah perintah kendali presiden Jokowi.

Ngomong ngomong. 

Jika pemerintah fokus memberikan bantuan untuk UKM. 

Jika konsumen atau rakyat pembeli tak memiliki uang. 

Lalu siapakah yang dapat membeli jasa dan produk UKM itu...? 

Pada akhirnya yang rugi tetaplah pemerintah itu sendiri. Roda perputaran ekonomi dimana pemerintah berkuasa yang menjadi aktor utama sistem pendistribusian bansos dari anggaran APBN membuat kebijakan keliru. Hasilnya perekonomian malah tambah menjadi makin lesu, kacau dan amburadul disebabkan salah satunya karena perputaran pajak yang buruk atau hasil pajak terus menerus menjadi minim.

Subsidi bahan bakar minyak

Subsidi BBM adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada BUMN Pertamina sebagai pemegang satu satunya terbesar di RI dalam hal pendistribusian BBM. Sebagai contoh, Pertalite untuk setiap liternya disubsidi mencapai Rp 4.000 atau Rp 4.500 liter dari setengah harga jual yang dibanderol Rp 7.650 ribu rupiah. 

Pada kenyataan dilapangan. Pengguna paling banyak menegok subsidi BBM adalah orang orang yang menggunakan motor dan mobil mewah. Dimana mereka dikategorikan sebagai kalangan menengah dan atas.

Oleh sebab itu, mengapa subsidi BBM dihapus saja diintegrasikan dengan bantuan sosial satu data (bansos) yang terkoneksi ke jaringan Bank BUMN. Seperti Bank BRI, Bank Syariah (BSI), Bank BNI, Bank Mandiri dan BTN. Untuk secara langsung penyaluran bansos berada dibawah perintah kendali presiden Jokowi. 

Subsidi listrik untuk UKM

Subsidi listrik untuk UKM adalah program diskon listrik PLN kepada pelanggan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Tarif diskon ini diberikan atau disubsidi oleh pemerintah Indonesia hingga 50 persen. 

Subsidi listrik untuk UKM dapat memicu kecemburuan sosial dan ketimpangan yang krusial akibat salah database. 

Sebagai contoh : Ada 2 pabrik tahu A dan B di daerah yang saling berdekatan. 

Pabrik tahu A listriknya mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah. Sedangkan pabrik tahu B tak diberikan bantuan subsidi listrik dengan alasan mereka belum terdata atau sedang menunggu proses persetujuaan. 

Pabrik tahu A yang disubsidi listrik terus menerus menikmati hasil penjualan tahu dengan harga murah karena mampu menekan harga. 

Makin kaya raya lah pabrik tahu A. 

Sedangkan pabrik tahu B mengalami kemerosotan finansial, banyak produk tahu miliknya tak terjual ke masyarakat karena permasalahan harga mahal untuk menutupi biaya listrik yang tak disubsidi. Tak selang beberapa tahun. Pabrik tahu B kemudian mati mengenaskan. 

Ini merupakan contoh bagaimana kesalahan database dapat mempengaruhi banyak hal. 

Bahkan menimbulkan konflik kematian terstruktur.  

Siapakah yang berhak mendapatkan bantuan perlindungan sosial atau subsidi. 

Kebanyakan data atau program selain membingungkan banyak masyarakat juga membuat segalanya menjadi serba sulit, menghabiskan banyak anggaran APBN untuk proses pendataan administrasinya dan menghasilkan database input berantakan.

Oleh sebab itu. 

Penggunaan 1 database bansos sudah menjadi hal kepentingan mutlak bagi pemerintah. 

Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. GBU