Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

3 alasan subsidi bensin BBM dan gas LPG tak tepat sasaran [ sudah cukup sampai disini, mengapa anggaran memsubsidi energi harus dihapuskan agar diganti alihdaya ke perlindungan sosial ( bansos ) ] ( 2022 )

Artikel ini merupakan kelanjutan dari : 

Mengapa bantuan sosial bansos UKM, prakerja, sembako, BLT dana desa, subsidi listrik, subsidi BBM dan BPJS ketenagakerjaan tak tepat sasaran dan harus dihapus kinerja diganti dengan Bank BUMN untuk secara langsung penyaluran bansos berada dibawah perintah kendali presiden Jokowi ( 2022 ).

Subsidi energi BBM dan gas LPG dari portal data APBN kementerian keuangan pada tahun 2021 yang lalu.

Total realisasi berjumlah sekitar Rp 53 triliun rupiah (setara Rp 53.000 miliar rupiah).

Jumlah itu merupakan gabungan dari subsidi BBM seperti pertalite dan tabung gas ukuran 3 kg. 

Kebijkan negara Indonesia untuk memberikan subsidi energi kepada rakyat telah berlangsung lama hampir mendekati 2 dekade sejak masa kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari partai Demokrat. 

Subsidi BBM adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada BUMN Pertamina sebagai pemegang perusahaan satu satunya terbesar di RI dalam hal pendistribusian BBM. 

Sebagai contoh, pertalite untuk setiap liternya disubsidi mencapai Rp 4.000 atau Rp 4.500 liter dari setengah harga jual yang dibanderol Rp 7.650 ribu rupiah. 

3 alasan subsidi bensin BBM dan gas LPG tak tepat sasaran 

1]. Subsidi energi sebagai kegiatan membakar uang di jalanan ( pemborosan ).  

Kebijakan yang dianut oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan atau mensubsidi bensin BBM merupakan aktivitas yang tak berdampak kepada perekonomian nasional. 

Ini menjadikan sebuah kebijakan dilema yang salah sasaran selama hampir mendekati dua dekade.

Dimana triliun uang pajak rakyat terbakar sia sia di jalanan. 

Sedangkan subsidi gas ukuran 3 kg. 

Hasil dari pantauan data di lapangan malah banyak juga dinikmati oleh kalangan orang kaya dan orang dari kelas menengah yang membeli tabung ukuran ini untuk keperluaan rumah tangga mereka. 

2]. Subsidi energi untuk menguntungkan dompet pejabat kleptokrasi

Kira kira melibatkan antara 100.000 -  200.000 ribu pejabat yang tersebar dari kota hingga pelosok desa dalam proses penyaluran, pendistribusian, administrasi dan lain lain sebagainya yang dipotong dari biaya APBN di bidang subsidi energi.

Padahal aktivitas ini merupakan uang rakyat dari hasil pajak yang dimana anggaran sisa lain lainnya terus terpotong potong hanya untuk mendanai, membiayai dan menambah kekayaan para pejabat kleptokrasi. 

Sudah selayaknya, subsidi energi dihapus sejak lama untuk dialihkan ke sistem perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran kepada rakyat. 

3]. Salah sasaran karena tak berdampak kepada penerima manfaat untuk kalangan rakyat bawah.  

Siapakah pengguna paling banyak menegok subsidi BBM....?

Apakah mahasiswa yang suka kebut kebutan di jalanan. 

Ataukah orang orang dari kalangan menengah dan atas. 

Teman teman tentu dapat menjawab bukan. 

***** ############ ******

Orang miskin atau disebut juga kalangan rakyat jelata. Jangankan untuk beli motor. 

Membeli jari jari roda ban saja, mereka harus berpikir 1.000x. 

Oleh sebab itu, subsidi bensin BBM dan gas LPG memang tak tepat sasaran.

Penikmat subsidi BBM hanya dinikmati oleh orang orang yang menggunakan motor dan mobil mewah. Padahal mereka ini merupakan golongan orang orang mampu secara ekonomi. 

Ini merupakan kekeliruan sistem akibat penerapan kebijakan pemerintah yang tak berpihak kepada rakyat di bawah piramida. Akibatnya terjadi kesenjangan sosial makin cenderung melebar, mulai terciptanya fenomena kelaparan dan merebaknya penyakit malnutrisi di Indonesia. 

Solusi : 


Kemiskinan memang tak dapat dihapus dari muka bumi. 

Namun setidaknya dengan pemerintah mau menghapus kebijakan subsidi energi BBM dan GAS untuk dialihkan ke perlindungan bantuan sosial. Maka ini kira kira dapat mengurangi efek dari benturan kesenjangan sosial. 

Pro dan kontra jika subsidi BBM dihapus tentu ada banyak dengan ribuan alasan. 

Salah satunya yaitu jika subsidi energi dihapus maka harga transportasi makin mahal yang berimbas kepada naiknya harga pangan makanan dan komoditas lainnya di Indonesia. 

Alasan ini tentu saja memang benar adanya. 

Harga barang barang, (pangan, sandang dan papan) dapat dipastikan malah meningkat berkali kali lipat apabila penerapan subsidi energi dicabut. 

Akan tetapi jika subsidi energi telah dihapus untuk dialihkan kepada perluasan perlindungan sosial (bansos). Maka warga miskin (rakyat jelata) dapat memiliki sedikit bantalan agar meredam efek dari tekanan krisis ekonomi tersebut.  

Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. GBU.