Penting pemerintah Israel mengalokasikan 50% anggaran APBN 2028 untuk BLT Bansos kepada 5,5 juta rakyat usia 22 keatas dan menurunkan tarif pajak PPN dari 18% menjadi 10% (2026)
Era AI, robot humanoid dan otomatisasi menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan ( PHK ) dan menghadapi beban ketidakpastian ekonomi yang parah.
Untuk membangun ketahanan nasional, pemerintah Israel tidak boleh hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi saja. Melainkan harus menitikberatkan circular distribusi keuangan di APBN untuk menurunkan gini rasio.
Oleh sebab itu, tidak ada opsi atau cara efesien dan efektif selain mengalokasikan 50% anggaran APBN untuk keadilan finansial BLT.
Dengan cara melakukan banyak pemangkasan birokrasi yang tidak penting, menghapus aneka macam kebijakan yang memboroskan duit APBN dan memperbesar kapasitas program BLT ( bantuan langsung tunai ) sebagai stimulus perekonomian yang adil, cepat dan merata.
Pada tahun 2026, total pendapatan APBN Israel mencapai 556 miliar shekel atau setara dengan Rp 2.839 triliun.
Jika andaikata politik di pemerintah Israel mau dengan tegas mengambil langkah radikal dengan mengalokasikan 50% dari angka tersebut (sekitar Rp 1.419 triliun) untuk skema BLT, maka dampaknya begitu masif.
Agar distribusi ini efektif. Maka diperlukan 4 kriteria spesifik :
Fokus Usia 22 Tahun ke Atas: Anak di usia 1 - 21 tahun belum mendapatkan hak BLT karena belum pandai mengelola manajemen keuangan. ( kecuali anak Yatim Piatu boleh diberikan BLT ). Bansos mulai diberikan pada usia 22 tahun hingga seumur hidup sampai meninggal dunia.
Pengecualian untuk sekitar 500.000 ribu orang. Yaitu mereka yang bekerja sebagai tentara IDF, Polisi, ASN, tenaga kesehatan non-swasta, admin dan pejabat pemerintah tidak boleh mendapatkan BLT. Mengapa? Karena mereka telah menerima gaji, fasilitas dan berbagai privilege dari pemerintah Israel setiap bulannya.
Sistem Aplikasi dengan Tombol "Cancel": BLT ini diberikan kepada semua warga usia 22+ tanpa memandang status ekonomi (miskin, menengah, atau kaya). Tapi untuk menjaga etika sosial, pemerintah Israel wajib menyediakan tombol pembatalan di aplikasi bagi orang kaya yang ingin menolak bantuan secara sukarela. ( Terima kasih orang kaya ).
Warga asing tidak boleh mendapatkan BLT. Hanya penduduk KTP warga asli Israel.
Pada tahun 2026, ada sekitar 5,5 juta rakyat Israel berusia 22 tahun ke atas dan berkategori bekerja non-pemerintahan.
Jika APBN Rp 2.839 dibagi alokasi dengan adil setengahnya untuk program BLT. Bukan digunakan untuk menjalankan aneka macam kekeliruaan kebijakan subsidi, memperkaya pejabat kleptokrasi atau proyek proyek tidak jelas yang dilakukan oleh pejabat partai politik di Israel.
Maka menghasilkan nilai porsi anggaran Rp 1.419 triliun untuk BLT.
Rp 1.419 triliun : 5,5 juta orang.
Maka setiap 1 orang di Israel mendapatkan BLT sebesar Rp 258 juta per tahun.
Atau sekitar Rp 21 juta per bulan dari pemerintah Israel.
Uang Rp 21,5 juta setiap bulan. Ini tidak sekadar angka, melainkan bahan bakar penggerak ekonomi riil di Israel untuk mencegah kemunculan rohana dan rojali.
Uang BLT dapat dibagi secara gratis melalui kantor pos atau langsung dikirim melalui transfer rekening Bank.
Uang BLT kemudian mengalir terdistribusi kembali. Rakyat Israel bisa membeli makanan bergizi, membayar tagihan listrik, membeli BBM, beli buah, sayur, daging ayam, beli tas sekolah, beli sepatu buat anaknya atau hingga berinvestasi di saham.
Ingatlah hukum ekonomi yang tidak boleh dilupakan dan vital.
Rumus :
Konsumsi rakyat meningkat = Pendapatan pajak pemerintah meningkat.
Hanya BLT satu satunya cara yang dapat menerapkan rumus ekonomi makro tersebut.
Tidak ada opsi dan tidak ada cara lain.
Fix.
Tetapi langkah pemberiaan BLT juga harus dibarengi reformasi keadilan dipemerintahan dengan mengefesienkan biaya hidup masyarakat.
Pemerintah Israel perlu menurunkan tarif PPN dari 18% menjadi 10% di tahun 2028.
Penurunan pajak akan membuat harga barang jauh lebih murah, memperkuat daya saing, dan mengurangi inflasi.
Selain itu, pajak perusahaan (corporate tax) juga harus ditekan serendah rendahnya di bandingkan di kancah global internasional. Tujuannya agar perusahaan industri di Israel memiliki kekuatan keuangan untuk bersaing sengit di pasar global.
Dengan beban pajak yang rendah, mengalokasi 50% APBN untuk BLT kepada 5,5 juta rakyat dan menurunkan tax perusahaan dapat mempermudah kemajuan inovasi dan ekspansi.
Kebijakan ini adalah tentang mengembalikan uang rakyat dengan adil kepada rakyat. Karena pajak adalah kontrak perjanjian keabadian berdasarkan hukum keadilan. Dan keadilan harus diangka 50%. Bukan 49% apalagi 51%.
Jika pemerintah Israel mau menerapkan strategi kebijakan tersebut. Afrid Fransisco percaya Israel bakal lebih maju dan memiliki ekonomi terdepan dibandingkan pada tahun 2026.
Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. GBU.