Solusi jitu mengatasi pembengkakan pengeluaran database bansos, ketidaktepatsasaran penyaluran distribusi dan mengurangi angka korupsi menggunakan 1 aplikasi NKRI tanpa penyusunan bigdata yang kompleks ( 2022 )

Ada banyak problematikan atau permasalahan yang hingga kini menyertai penyaluran bantuan sosial kepada rakyat. 

Bantuan sosial atau bansos adalah hak untuk orang orang berdasarkan amanat undang undang dasar pasal 34 ayat 1 tahun 1945 dalam bentuk keadilan sosial bagi masyarakat.

Karena orang miskin juga bayar pajak jadi sudah selayaknya menjadi tugas, tanggung jawab dan kewajiban sebuah pemerintah negara dalam melakukan pendistribusian keuangan APBN secara berkeadilan dan tepat sasaran. 

Pemerintah dilarang keras mempersulit, melarang, dan memperumit aturan pengembalian penyaluran distribusi bansos dari APBN kepada rakyat atau membingungkan pengumpulan database dengan menerapkan berbagai macam program yang tak tepat sasaran. 

Di negara Indonesia. Pemerintah menyelenggarakan distribusi bansos menggunakan banyak skema membingungkan dan berbagai istilah asing. 

Seperti prakerja, BLT dana desa, bantuan UKM, bantuan sembako dan PKH ( program keluarga harapan ). 

Solusi jitu mengatasi pembengkakan pengeluaran database bansos, ketidaktepatsasaran penyaluran dan mengurangi angka korupsi menggunakan 1 aplikasi NKRI ( 2022 )

Sejauh ini, ada 4 temuan masalah yang ada pada bansos. Yaitu : 

1]. Pembengkakan pengeluaran keuangan negara untuk menghimpun database.

2]. Ketidaktepatsasaran penyaluran distribusi bansos bukan kepada orang yang berhak menerima.

3]. Menjadi tempat ajang bagi para pejabat kleptokrasi melakukan tindakan korupsi bansos.

4]. Memiliki penggunaan banyak skema dan istilah membingungkan publik.

Jadi apakah ada solusi untuk mengatasi ke 4 masalah di atas secara bersamaan. 

Pembengkakakan pengeluaran bansos terjadi karena ada banyak pejabat dan orang orang pendamping ikut serta dalam penangganannya dalam hal melakukan pengumpulan database.

Dimana mereka juga menuntut.gaji setiap bulan dari pemerintah atas pekerjaan itu. 

Padahal database yang dikumpulkan untuk penyaluran bansos seharusnya bersifat realtime.

Sesuatu yang sesungguhnya sulit untuk diterapkan. Jadi percuma saja sebenarnya data yang dikumpulkan oleh mereka hanya berakhir sia sia. 

Tiap 1 bulan, data dapat berubah menjadi basi. Padahal database dituntut realtime dan terus menerus. 

Apabila semakin banyak pejabat dan pendamping ikut serta dalam penghimpunan data. Maka terjadi pembengkakan luar biasa dan pemborosan anggaran hanya untuk mengaji orang orang itu. 

Karena data harus bersifat realtime. Ada kondisi dimana penyaluran bansos sering terjadi tidak tepat sasaran, dimana orang kaya malah menerima bansos, sebaliknya beberapa orang miskin extrem malah luput dari perhatian pemerintahan dalam penyaluran bansos. 

Bansos dengan banyak program, skema dan istilah. Selain membuat publik menjadi bingung juga menjadi ajang bagi para pejabat mencari celah korupsi. 

Jadi bagaimanakah solusi untuk mengatasi ke 4 masalah ini. 

Gunakan 1 aplikasi NKRI

Pemerintah dapat menyediakan 1 aplikasi NKRI. 

Artinya setiap orang Indonesia dengan usia 20 tahun ke atas dapat mengakses website atau aplikasi NKRI yang terhubung ke rekening ATM dan nomor induk KTP. 

1 aplikasi NKRI ini bukan untuk semua orang. 

Hanya bagi orang orang berusia diatas 20 tahun saja. Sedangkan anak anak tak dapat mengaksesnya.  

Jadi apa itu 1 aplikasi NKRI. 

1 aplikasi NKRI adalah siasat atau solusi jitu untuk menghapus semua program bansos yang membingungkan rakyat dan seringkali menjadi ajang para pejabat kleptokrasi. Seperti prakerja, BLT dana desa, PKH, bantuan sembako, bantuan UKM, Termasuk menghapus semua program subsidi listrik, subsidi rumah, subsidi pupuk, subsidi BBM pertalite dan subsidi gas LPG untuk dana keuangannya dialihkan ke bansos 1 aplikasi NKRI. 

Dengan cara begini, maka para pejabat bakal kerepotan untuk melakukan tindakan korupsi. 

Teknologi yang ada pada 1 aplikasi NKRI dapat meminimalkan jumlah tingkatan korupsi dari kalangan pejabat. 

Karena 1 aplikasi NKRI bukan lagi menggunakan cara kerja padat pejabat. 

Tetapi langsung dikontrol melalui kendali penuh oleh presiden dan menteri. 

Untuk mengatasi ketidaktepatan sasaran penyaluran bansos. 

1 aplikasi NKRI dapat membantu dengan cara menggunakan teknik klaim pembayaran bansos perhari. 

Sesungguhnya, siapa saja warga Indonesia usia 20 tahun ketas dapat menerima bansos dari 1 aplikasi NKRI. 

Berikan ilustrasi 1 aplikasi NKRI.

Pemerintah membuat 1 aplikasi NKRI untuk penyaluran bansos.

Bansos dibayar setiap hasil pengumpulan klaim sudah menyentuh angka Rp 100.000 ribu rupiah. Uang gaji, secara otomatis di transfer ke rekening ATM Bank. 

Cara kerjanya cukup mudah dan simpel. 

Misalkan si Budi adalah warga miskin usia 20 tahun ke atas. 100% asli Indonesia.  

Ia tak dapat membeli kebutuhan hidup sehari hari bahkan untuk makan saja ia mengalami kesulitan. Tiap hari Budi hanya makan nasi dengan lauk pauk setiap harinya hanya 3 model saja, yaitu nasi + tahu goreng, nasi + telur goreng dan nasi + mie instan goreng. Hidangan makanannya tak pernah berubah selama bertahun tahun. Selalu itu saja, sehingga dirinya telah mengalami malnutrisi akibat kekurangan gizi.

Dengan modal smartphone murahan, nomor ATM rekening Bank dan nomor KTP. 

Budi mengunjungi 1 aplikasi NKRI.

Lalu Budi mengisi formulir nomor ATM, nomor smartphone dan nomor KTP pada aplikasi dan website tersebut. 

Selesai.

Budi telah terdaftar sebagai pihak yang berhak menerima bansos. 

Tak ada kerumitan sama sekali.

Tak ada permasalahan. 

Tak ada kesulitan sama sekali. 

Tak ada penolakan dari pemerintah.

Cara kerja 100% digital. 

Cepat, tanpa ribet. 

Akses situs dapat dilakukan bahkan oleh smartphone murahan buatan China yang terkoneksi ke Internet sudah bisa melakukan klaim. Jadi tak ada paksaan harus menggunakan smartphone iPhone untuk mengaksesnya.  

Budi kemudian mengunjungi halaman klaim bansos. 

Klaim bansos berlaku setiap hari. Dengan pembiayaan sebesar Rp 30.000 ribu per hari.

Ketika Budi telah memencet tombol klaim bansos di 1 aplikasi NKRI. 

Budi mendapatkan uang Rp 30.000 ribu. 

Sehingga untuk mendapatkan tambahan uang berikutnya. Budi harus menunggu 24 jam berikutnya agar dapat meningkatkan saldo di akun 1 aplikasi NKRI. 

Artinya jika budi tak aktif mengklaim bansos, maka Budi tak mendapatkan uang. Caranya mudah, budi cukup mengunjungi 1 aplikasi NKRI setiap hari. Meluangkan waktu 1 menit untuk mengklaim pembayaran. 

Jika pengumpulan pembayaran sudah mencapai Rp 100.000 ribu. 

Maka secara otomatis 1 aplikasi NKRI mentransfer uang ke nomor rekening ATM Bank milik Budi. Tetapi ATM BANK diwajibkan harus milik BUMN pemerintah Indonesia bukan Bank swasta yang dikenal terlalu agresif mencari keuntungan profit semata mata.

Apabila Budi mengalami masalah pada akun 1 aplikasi NKRI. Contohnya seperti lupa password. 

Maka, Budi cukup datang ke kantor cabang Bank BUMN terdekat saja untuk pemulihan password.

Jadi tak butuh lagi banyak pejabat untuk menghandle pendistribusian bansos. Gunakan aset negara apa yang sudah ada seperti Bank BUMN sebagai penyaluran resmi.   

Yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN dan Bank BSI Syariah Indonesia. 

Jika ada dari antara Bank BUMN ini menolak dengan alasan tugas menjadi tambah berat dan manajemen makin berat. Maka presiden dapat memecat CEO atau pejabat tinggi di Bank itu untuk digantikan dengan orang yang lebih kompeten. 

Pertanyaan selanjutnya adalah....? 

Jika semua orang usia 20 tahun keatas dapat mengakses situs 1 aplikasi NKRI. Berarti orang kaya juga dapat mengklaim pembayaran untuk menerima bansos, padahal mereka tak berhak menerimanya. 

Gini gini, tunggu dulu...., 

Memang benar orang kaya dapat mengakses situs itu. 

Dari beberapa antara mereka (orang kaya), ada penghalang pada benak pikiran. Oleh sebab itu, mengapa pembayaran 1 aplikasi NKRI harus berlaku dengan penetapan cara meluangkan waktu 1 menit setiap hari untuk mengklaim pembayaran. 

Bagi orang kaya, mengklaim uang Rp 30.000 ribu perhari hanya di tertawakan oleh mereka saja. 

Bisnis orang kaya mampu menghasilkan Rp 1.000.000 juta rupiah per hari. Jadi Rp 30.000 ribu rupiah seperti tak ada apa apanya. 

Akibatnya orang kaya bakal menjadi malas membuka 1 aplikasi NKRI. 

Jadi, inilah teknik atau siasat sederhana bagaimana cara mengatasi ketidaktepatsasaran penyaluran bansos dan tak butuh lagi banyak pejabat untuk mendata data kesana kemari. Artinya terjadi penghematan luar biasa. Selain itu mengatasi probelmatika yang selama ini mengganggu yaitu 'ketidaktepatsasaran'.

Orang kaya dipastikan akan datang mengunjungi ke 1 aplikasi NKRI untuk mencoba atau melihat lihat. Termasuk melakukan klaimnya. Tapi itu takkan bertahan lama, Karena uang sebesar Rp 30.000 ribu per hari dianggap terlalu kecil bagi orang kaya, pada akhirnya orang orang kaya takkan lagi menyentuh 1 aplikasi NKRI.

Sebaliknya, orang orang miskin dipastikan aktif di 1 aplikasi NKRI untuk mengklaim pembayaran setiap harinya. Karena bagi orang miskin, uang sebesar Rp 30.000 ribu perhari cukup besar bagi mereka.  

Jadi, masalah ketidaktepatsasaran penyaluran bansos. 

Telah terpecahkan. 

Namun, perlu diketahui. Bansos 1 aplikasi NKRI hanya untuk meringankan kemiskinan, bukan untuk meniadakan kemiskinan. Karena kemiskinan itu selalu ada di bumi ini. 

Darimana anggaran 1 aplikasi NKRI.

1 aplikasi NKRI tergantung dari ketahanan dan kekuatan keuangan sebuah negara.

Jika keuangan negara lemah, maka 1 aplikasi NKRI juga menjadi lemah yang berujung pada rakyatnya juga jadi lemah dan dipenuhi oleh banyak orang miskin.

Seperti yang diutarakan diatas. 

1 aplikasi NKRI bukan untuk semua orang Indonesia. Ini berlaku untuk orang orang di usia 20 tahun keatas saja. Untuk warga asing bukan asli Indonesia juga dilarang untuk menerima bantuan perlindungan sosial dari situs atau aplikasi tersebut.  

Pada saat artikel ini ditulis kepada anda. Solusi cepat untuk membooster keuangan 1 aplikasi NKRI yaitu dengan menghapus seluruh subsidi yang dilaksanakan oleh pemerintah seperti  subsidi listrik, subsidi rumah, subsidi pupuk, subsidi BBM pertalite dan subsidi gas LPG  Agar dialikan ke 1 aplikasi NKRI. 

Tentu saja nanti ada alasan dari beberapa orang...?

Jika subsidi BBM pertalite di hapus. Berarti harga BBM tambah mahal. 

Jawabannya. Tentu saja benar harga energi BBM menjadi mahal. Tetapi orang miskin memiliki bantalan keuangan melalui 1 aplikasi NKRI. 

Cara lain untuk membooster keuangan 1 aplikasi NKRI yaitu pemerintah dapat mengalokasikan sebanyak 50% dari anggaran APBN.

Ya, anda tak salah baca. 

50% anggaran APBN dapat dialokasikan ke 1 aplikasi NKRI. 

Namun, tentu saja ada banyak penghalang.

Salah satunya yaitu politik.

Indonesia sesungguhnya dapat menerapkan 1 aplikasi NKRI dengan alokasi 50% kebutuhan anggaran dari APBN pertahun. 

Misalkan realisasi pendapatan keuangan Indonesia dari APBN, pungutan ekspor impor non-pajak, pajak, non-pajak, investasi SWF Indonesia investment authority dan profit BUMN pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 2.000 triliun. 

Maka sebesar Rp 1.000 triliun dapat dialokasikan untuk penyaluran bansos melalui 1 aplikasi NKRI. 

Namun, mengapa hingga detik ini, program tak terlaksana. 

Politik dan partai penyerta menjadi penghalang utama. 

Karena pejabat tak ingin uang pajak diserahkan kepada lebih banyak orang miskin. Karena jika hal itu terjadi, maka gaji, Termasuk gaji ke 13, insentif, bonus dan tunjangan para pejabat juga menjadi kecil. Sesuatu hal yang tak diinginkan oleh para pejabat kleptokrasi.

Terima kasih. Semoga bermafaat. GBU.