Bangunlah dan perhatikan baik baik ke mana uang keringat dan darah Anda pergi.
Indonesia katanya adalah bangsa luar biasa kaya raya dan berlimpah.
Tapi kenapa hampir 50% rakyatnya hidup dalam kemiskinan.
Tanah subur Indonesia mengandung emas, nikel, batu bara, tembaga dan laut banyak ikan. Seharusnya menjadi kemakmuran bersama.
Ya, kekayaan anda telah dirampas dan dicuri selama bertahun tahun secara sistematis.
Dilakukan oleh pejabat anda sendiri.
Kekayaan anda dirampas, dicuri, dirampok dan dimanipulasi oleh pejabat anda sendiri berkedok satu istilah yang sering anda dengar di berita. Yaitu PMN ( Penyertaan Modal Negara ).
Sekarang mari saya ajak anda untuk membedah kebohongan dan penipuan ini agar supaya teman teman paham, tahu & mengerti bagaimana negara ini dirampok oleh pejabat anda sendiri.
Apa itu PMN dan Logika Bisnis yang Dikhianati
Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah kebijakan anggaran di mana uang APBN ( uang yang juga berasal dari pajak anda ) dialihkan untuk disuntikkan sebagai uang bantuan modal kepada perusahaan plat merah BUMN.
Mari gunakan akal sehat dengan membandingkannya di dunia perusahaan industri swasta.
Pada saat startup baru berdiri, wajar jika ada investor awal yang menyuntikkan modal ( seed funding ).
Lalu lanjut ke tahapan pendanaan Series A, B, C, D, dan mayoritas berakhir di Series E atau F.
Mengapa harus berakhir ? Karena setelah mencapai tahap itu, perusahaan swasta dituntut untuk mandiri.
BUMN Indonesia : Si Bayi tua dan raksasa yang Terus Menguras Darah APBN
Sekarang, lihatlah realita di Indonesia!
BUMN di Indonesia bukanlah perusahaan kemarin sore. Banyak dari mereka sudah berdiri puluhan tahun, memonopoli proyek negara, dan menguasai hajat hidup orang banyak.
Tapi apa yang terjadi ? Mengapa hingga detik ini di tahun 2026, BUMN terus disuntikkan PMN.
Ini adalah sebuah anomali terstruktur yang menjijikkan.
Kementerian Keuangan dari tahun ke tahun terus menerus menyuntikkan triliunan rupiah, mencabut dana yang seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat malah dialihkan ke PMN.
Pejabat terus beralasan PMN untuk asta cita dan kemakmuran pertumbuhan strategis.
Itu bohong.
Padahal banyak dari proyek tersebut berakhir mangkrak dan gagal. Ujung ujungnya minta PMN lagi, PMN lagi, PMN lagi, PMN lagi, lagi dan lagi.
Siapa yang untung ? Pejabat kleptokrasi & partai politik yang duduk di DPR/DPRD sebagai pembuat kebijakan itu sendiri yang semakin kaya raya.
Krisis Kejujuran di Negeri Indonesia.
Indonesia tidak butuh orang asing untuk menjalankan BUMN.
Dan jangan pernah salah, Indonesia sama sekali tidak kekurangan orang orang pintar untuk menjalankan BUMN.
Indonesia hanya kekurangan pejabat yang jujur, adil dan mau mengabdi sungguh sungguh kepada rakyat, bukan malah pejabat cuma sibuk mementingkan kemakmuran & kesejahteraan golongan partai politiknya saja.
Pemimpin pejabat dengan kecerdasan tanpa integritas, kepintaran tanpa keadilan, kecerdikan tanpa kejujuran adalah senjata pemusnah massal yang menyebabkan mengapa negara kaya raya jadi negara miskin & termehek mehek.
Indonesia tidak butuh lebih banyak orang orang pintar. Indonesia sedang krisis pejabat yang jujur dan adil. Pejabat yang rela bekerja untuk rakyatnya, bukan pejabat yang memutar otak untuk menyedot APBN demi menutupi bobroknya manajemen BUMN yang diisi oleh demi memperkaya kroni kroninya sendiri.
Praktik curang ini telah menyangkut “penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan”. Artinya pejabat memanfaatkan proyek BUMN sebagai ladang kekayaan sendiri atau patronase politik.
Selama bertahun tahun, setiap kali PMN dialokasikan ke proyek BUMN, uang itu sering menguap dan mangkrak. Pejabat tidak dianggap melakukan korupsi, pejabat aman, lolos dan terus hobi menerapkan kebijakan PMN lagi, lagi dan lagi.
Aktivitas kleptokrasi semacam ini terus menerus menggerogoti APBN dalam jumlah uang triliunan yang begitu banyak dan masif. Rakyat menanggung beban bayar tax, sementara proyek pemerintahan seringkali jadi sampah, terbengkalai dan berakhir gagal. Tapi para pejabat kleptokrasi makin kaya dan aman karena tidak dianggap melakukan korupsi.
Korban akhirnya rakyat dan generasi anak anak mendatang menanggung beban utang negara.
Fenomena ini kerap disebut sebagai modus kleptokrasi, yaitu memanfaatkan kekuasaan pemerintah agar pejabat dapat mengalihkan uang APBN untuk proyek ugal ugalan supaya masuk ke kantong pribadi mereka sendiri untuk membeli mobil mewah, jam rolex, tas mewah, perawatan kesehatan mewah, membangun rumah mewah senilai $ 1.000.000 juta dolar untuk dirinya sendiri, dll. Melalui aneka macam proyek pemerintahan culas yang sudah dijalankan mirip seperti iblis.
Pajak adalah uang kontrak perjanjian keadilan. Tapi pejabat kleptokrasi malah menyalahgunakannya.
Reformasi struktur dan perbaikan tata kelola yang dibutuhkan secara benar.
BUMN sebenarnya boleh mendapat suntikan modal negara PMN. Tapi cuma untuk BUMN berusia baru sekitar 10 - 12 tahun. Setelah itu, BUMN harus mandiri lewat pinjaman komersial atau skema pasar saham modal.
Bukan malah minta bantuan PMN lagi, lagi dan lagi.
Itu namanya KLEPTOKRASI.
Pemerintah Indonesia seharusnya mengubah tata kelola BUMN.
Jika BUMN mengalami kerugian terus menerus. Berarti ada yang salah dengan pemimpinnya, produknya atau manajemennya yang perlu diperbaiki secara benar.
BUMN tidak boleh mengambil keuntungan sebesar besarnya. Karena harus berfokus pada rakyat bukan berarti harus merugi.
BUMN tidak boleh menjadi alat politisi kleptokrasi demi memeras uang APBN milik kemakmuran rakyat.
Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. GBU.