Cara kerja pejabat kleptokrasi mencuri uang pajak APBN rakyat dari sebuah proyek pembangunan infrastruktur jembatan ( 2022 )

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar ke 5 di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 279.000.000 juta orang yang dipimpin oleh kurang lebih 4.000.000 juta pejabat. 

Politik Indonesia yang menganut paham demokrasi sejak kemerdekaan 1945 sudah lama dari awal terbentuk mengarah kepada sistem kleptokrasi dimana ini menjadi sebuah candu samar samar akibat ekosistem mendukung terbentuknya budaya pencurian uang pajak rakyat secara terstruktur. 

Oleh sebab itu, mengapa di Indonesia. Kasus pejabat kleptokrasi bukan dianggap sebagai korupsi tetapi hal budaya yang wajar bagaimana mereka membagi bagikan uang pajak rakyat atau anggaran alokasi APBN agar dapat masuk ke kantong dompet para pejabat, mengisi pundi pundi harta kekayaan mereka menjadi banyak.  

Pejabat memiliki kekuatan powerful untuk terus menerus setiap bulan mengisi kekayaan pribadi dari hasil mencuri uang pajak rakyat sambil memegang jabatan. Antara politisi di DPR (legislatif), pejabat pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah saling terkoordinasi untuk sama sama menerapkan budaya pencurian kleptokrasi tapi tak dianggap korupsi melainkan hal hal biasa saja yang wajar. 

Pembangunan proyek infrastruktur jembatan dapat menjadi salah satu ilustrasi bagaimana cara kerja pejabat kleptokrasi mencuri pajak rakyat. 

Berikut pembahasannya : 

Cara kerja pejabat kleptokrasi mencuri uang pajak APBN rakyat dari sebuah proyek pembangunan infrastruktur jembatan ( 2022 ).

Beberapa pejabat daerah, melakukan rapat bersama duduk di sebuah hotel dan tersedia aneka makanan snack yang sudah disediakan. 

Selama kurang lebih 5 jam melakukan rapat. 

Laporan proposal yang mereka ajukan adalah membangun proyek infrastruktur jembatan. 

Jembatan ini penting untuk dibangun sebagai pemercepat ekonomi, memudahkan proses keluar masuk barang dan meningkatkan ekonomi rakyat disekitar desa agar dapat memasarkan hasil alam berupa kayu sengon untuk dipasok ke pelabuhan. 

Informasi data proposal kemudian dikirim ke tingkat daerah dan pemerintahan pusat menggunakan jaringan internet. 

Pada akhirnya, proposal laporan di setujui, sah ditanda tangani dan proyek segera dilaksanakan. 

Keesokan harinya, kumpulan pejabat datang ke lokasi untuk melihat pelaksanaannya. Berbagai pekerja, penyewaan alat berat, truck, pasir, semen, bahan material bangunan, dan lain lain sebagainya telah bekerja memulai pembangunan jembatan.

Jika tak ada aral melintang. 

Pembangunan infrastruktur jalan ini selesai dalam waktu 1 bulan. 

Rakyat di sekitar kemudian dapat menikmati keberadaan jembatan ini untuk memudahkan transportasi arus barang, jasa dan meningkatkan perekonomian orang orang desa.

1 bulan kemudian. Pekerjaan jembatan selesai. 

Para upah pekerja dibayar semana mestinya, alat penyewaan berat milik swasta dibayar semana mestinya, bahan bahan bangunan juga telah dibeli semana mestinya. 

Jadi, nampak semua baik baik saja. 

Tak ada tanda tanda korupsi terlihat dari proses awal pembangunan proyek jembatan hingga berakhir. 

Lalu bagaimana cara kerja pejabat kleptokrasi mencuri uang pajak APBN rakyat. 

Jawaban yaitu dari awal sidang rapat : 

Ketika para pejabat kleptokrasi berkumpul di sidang rapat. 

Mereka telah mencuri uang APBN rakyat dengan cara menetapkan pertimbangan harga yang timpang sebelah. 

Memang tak ada kesalahan untuk pembayaran pekerja, alat berat, bahan bangunan, dll. Karena itu telah sesuai hitungan prosedur.

Contoh : 

Seperti pada foto gambar diatas. 

Jembatan itu sesungguhnya dapat diselesaikan hanya dengan modal Rp 5.000.000.000 miliar rupiah. Termasuk biaya hitungan upah pekerja, material dan sewa alat.  

Tetapi ketika pelaksanaannya, pejabat kleptokrasi menetapkan harga Rp 10.000.000.000 miliar rupiah.

Artinya kemana 50% uang pajak rakyat.

Artinya kemana sisa Rp 5.000.000.000 miliar uang pajak rakyat. 

Jawabannya sejak dari penandatangan proposal di rapat tersebut, uang sebanyak Rp 5.000.000.000 miliar telah dibagi bagi ke sesama pejabat untuk mengisi pundi pundi dompet kekayaan mereka secara pribadi. 

Lalu kenapa hingga saat ini kegiatan merugikan yang dilakukan oleh pejabat kleptokrasi tak dianggap korupsi, nampak dibiarkan saja berlarut larut sampai detik ini, dengan cara meraup keuntungan hingga 40% - 50% per tiap proyek.

Padahal para pejabat sudah memiliki gaji tetap yang sudah lumayan besar tiap bulannya yang ditransfer ke rekening Bank masing masing. Namun mengapa juga masih mencari keuntungan dari setiap tender proyek. 

Jadi....? 

Apakah ada solusi untuk pemecah masalah ini. 

Mengingat kegiatan atau aktivitas pejabat kleptokrasi sungguh menguras APBN Indonesia. Padahal juga berasal dari uang rakyat. Termasuk dari pengumpulan kalangan pajak orang orang miskin.

Kleptokrasi sudah mengakar kuat ke budaya jiwa, pikiran dan ekosistem pejabat di Indonesia. 

Apabila hal ini terus dibiarkan berlarut larut. Maka pembangunan infrastruktur di Indonesia lambat majunya, jalan raya yang seharusnya dapat tersambung hingga berjuta juta kilometer malah menjadi molor atau tertunda. Begitu pula dengan infrastruktur lainnya banyak yang terhambat karena para pejabat kleptokrasi ada disetiap sendi sendi pembangunan.

Solusi : 

Foto : ilustarasi sosok kepribadian presiden tunggal yang kuat

Hanya ada 1 solusi untuk mengatasi hal ini. 

Yaitu :

Dibutuhkan sosok tunggal 1 presiden yang kuat, tegas, berwibawa, pemberani, bermental baja dan cekatan untuk melawan, memberantas & mengalahkan semua budaya ekosistem pejabat kleptokrasi yang sudah mengakar lama dari tingkat pusat, daerah hingga desa.

Jika sebuah negara memiliki presiden lemah. 

Maka pejabat kleptokrasi hampir tak dapat di berantas. Itu berdampak buruk terhadap pelemahan sebuah bangsa & negara. 

Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. GBU