Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Mengapa sistem uang pensiun dan gaji THR 13 harus di hapus total digantikan ke skema perlindungan sosial bansos ( 2022 )

Di kalangan perusahaan swasta, jarang mengenal tentang adanya skema pensiun. Jikapun ada, itu berasal dari potongan gaji tiap bulan sebesar antara kurang lebih 3% - 5% yang dikelola oleh berbagai perusahaan. Termasuk BPJS ketenagakerjaan dan PT Taspen.

Gaji pensiun swasta berbeda dengan skema pensiun dari kalangan pemerintahan. 

Perusahaan swasta, pada umumnya menggunakan skema kerja kontrak selama beberapa tahun. Apabila masa kerja mereka habis, maka karyawan lama diganti dengan orang baru, sehingga ia tak mendapatkan gaji tetap dan tentu saja tak ada uang pensiun atau pesangon di hari tua bagi dirinya. 

Sedangkan, para pejabat, presiden, menteri, ASN (aparatur sipil negara), polisi, tentara, dosen, guru, dan pihak lainnya yang berada di dalam internal pemerintahan memiliki skema pensiun yang selalu rutin dibayar setiap bulan hingga mereka meninggal dunia, lalu dilanjutkan kepada pasangan yang masih hidup (istri/suami).

Pembayaran pensiun dikalangan pemerintahan dibayar menggunakan uang yang berasal dari APBN. 

Tak hanya uang pensiun. Kemewahan extravaganza lainnya apabila anda bekerja di pemerintahan maka mendapatkan banyak kemudahan seperti bonus, insentif, uang proyek, gaji THR ke 13, belum lagi ditambah dari hasil korupsi oleh pejabat kleptokrasi. 

Oleh sebab itu, mengapa berbondong bondong banyak orang di NKRI melamarkan dirinya menjadi pejabat, ASN, TNI dan Polri. 

Mengapa uang pensiun dan gaji THR 13 harus di hapus total 

Dana pensiun dikalangan pemerintahan dibayar menggunakan skema seperti pembahasan diatas tadi, yaitu pay as you go

Itu membebani keuangan negara dalam jumlah besar sehingga menimbulkan kerugian pada APBN. 

Efek apabila hal ini terus menerus dilanjutkan dapat menciptakan ketimpangan skala besar di Indonesia, meningkatkan jumlah utang negara dan rusaknya anggaran keuangan. 

Tak ada cara lain sebagai solusi jitu. 

Pemerintah melalui kebijakan presiden harus berani untuk menghapus total sistem uang pensiun yang selama berdekade dekade telah berjalan ke arah yang rusak akibat memuaskan keinginan sistem birokrasi pemerintahan itu sendiri yang sejak lama telah salah kelola. 

Termasuk menutup seluruh operasional kantor BPJS ketenagakerjaan dan PT Taspen karena dinilai tak efektif dan boros biaya. 

Pada intinya, sistem uang pensiun yang telah dilakukan selama berdekade dekade, entah itu menggunakan skema pay as you go atau fully funded dapat dihapus total untuk menciptakan anggaran APBN yang lebih baik. 

Sehingga tak ada lagi pengenalan kata untuk 'uang pensiun'. 

Tapi kenapa selama berdekade dekade, skema uang pensiun masih dipertahankan oleh para pejabat. 

Kepentingan politik menjadi penghalang utama untuk menerapkan penghapusan skema pensiun. 

Para pejabat berdalih, aturan sistem uang pensiun harus diberikan setiap bulan karena mereka telah mengabdi kepada negara selama bertahun tahun lamanya. 

Alasan ini sesungguhnya sama sekali tak berdasar dan tak beralasan. 

Karena orang miskin di Indonesia juga mengabdi kepada negara dengan rutin membayar pajak. 

Gaji pensiunan pejabat ada yang cukup besar antara Rp 4.000.000 juta rupiah - Rp 20.000.000 juta rupiah perbulan. 

Padahal setiap hari tugas mereka cuma santai di rumah sambil nonton Youtube, TikTok, swipe up Instagram dan rebahan di ranjang sambil browsing drama sinetron vulgar (pornografi). 

Rekening Bank para pensiunan selalu terisi setiap bulan tanpa mereka melakukan apa apa dan selalu beralasan hasil uang ini dari pengabdian padahal aktivitas mereka 100% sama persis seperti pengangguran.

Gaji uang pensiun, bahkan mengalahkan pekerja karyawan yang kerja keras membanting tulang setiap hari dari pagi jam 07.00 - 11.000 malam.

Sistem pengganti uang pensiun ke perlindungan sosial (bansos). 

Apabila penerapan penghapusan skema uang pensiun telah dilaksanakan. 

Artinya tak ada lagi gaji pensiun tiap bulan diberikan atau Rp 0 perbulan.

Artinya tak ada lagi uang pensiun untuk presiden

Artinya tak ada lagi uang pensiun untuk menteri

Artinya tak ada lagi uang pensiun untuk jenderal

Artinya tak ada lagi uang pensiun untuk pejabat

Artinya tak ada lagi uang pensiun untuk TNI, Polri, ASN dan lain lain. 

Ini tentu saja dapat memicu banyak orang dari kalangan pejabat atau orang orang pemerintahan jatuh miskin.

Ya, memang benar. 

Kira kira antara 95%-97% para pejabat atau pengabdi negara yang telah memasuki batas usia pensiun apabila tak lagi diberikan pesangon oleh pemerintah. Maka dipastikan hidup dalam jurang kemiskinan, bernasib buruk dan hidup melarat.

Solusi untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan mengalihkan status mereka ke sistem pengganti yaitu perlindungan sosial atau bansos. 

Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. GBU