Kenapa presiden AS Donald Trump harus menghapus program bantuan sosial kupon elektronik makanan nutrisi bergizi SNAP yang tidak efesien, terjadinya pemborosan dana APBN dan rawan penipuan yang dilakukan oleh pejabat kleptokrasi di administrasi ( 2025 )

Presiden Amerika Serikat Donald Trump di tahun 2025 telah menganggarkan uang dari alokasi keuangan APBN dalam laporan tahunan hingga total menghabiskan sebanyak 9% dari belanja APBN pemerintah pusat AS dengan nilai sebesar $ 218 miliar dolar atau Rp 3.553 triliun rupiah untuk melanjutkan program SNAP FOOD. 

Bantuan sosial SNAP FOOD menjadi program terbesar peringkat 6 di belanja pemerintahan AS.

SNAP atau Supplemental Nutrition Assistance Program atau akrab dikenal juga sebagai kartu elektronik EBT ( kupon elektronik makanan ). Telah menjadi bagian penting dari sistem pemerintahan Amerika Serikat. 

Ini telah ada sejak deklarasi yang diserukan oleh presiden Johnson pada tanggal 31 Januari 1964 sebagai kebijakan untuk 'perang melawan kemiskinan'. Dimana ketika era tahun 60 di AS pernah terjadi kesenjangan sosial yang tinggi antara orang kaya dan miskin. Sehingga orang orang miskin tidak dapat membeli makanan. Tapi disisi lain, orang orang kaya dan industri terus menerus memproduksi makanan dalam jumlah berlimpah ruah. Tapi seringkali berakhir busuk atau ( expired date ). Diakibatkan jumlah mayoritas pembeli tidak dapat membelinya akibat mereka mengalami kemiskinan atau ketidakpunyaan uang. Pada akhirnya, ratusan juta orang orang miskin di AS menderita malnutrisi atau kekurangan gizi. 

Sebaliknya, orang orang kaya seringkali membuang makanan yang berlebihan. Dan orang orang miskin seringkali tidak dapat menyentuhnya. Alasan mengapa banyak makanan bergizi terbuang sia sia dan membusuk begitu saja. 

Disinilah presiden Johnson bertindak di tahun 1964. Menjadikan pemerintah AS sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mencegah kemiskinan, kelaparan dan malnutrisi parah.   

Pada tahun 2025. Jutaan orang orang Amerika Serikat per individu telah menerima kartu kupon elektronik SNAP. Ini 100% didanai oleh pemerintah federal AS secara gratis kepada target utama berupa orang kurang beruntung ( orang miskin ). Penerima juga termasuk orang cacat yang tidak dapat bekerja ( penyandang disabilitas ). 

Melalui SNAP, orang orang AS dapat membeli semua jenis makanan di toko makanan, toko sayuran, UKM, supermarket, dll yang menerima tanda pembayaran elektronik EBT. Mereka dapat membeli makanan bergizi tanpa perlu membayar, karena kali ini yang membayar adalah pemerintah AS. 

Pada intinya, SNAP FOOD itu baik. 

Tapi Afrid Fransisco melihat masih banyak celah kelemahannya. 

Manfaat SNAP terbukti mampu memberikan bantuan kepada individu miskin untuk agar mereka memenuhi nutrisi dan mencegah kerawanan pangan, selain itu juga terbukti mengurangi pembusukan makanan di market pasar, akibat makin banyak orang orang AS telah mampu membeli makanan yang akhirnya mengkomsumsi makanan. Seperti buah buahan, roti, sayur sayuran, daging sapi, ikan, telur ayam, gandum, kue, aneka minuman, snack, dll.

Efek berantai multiefek menciptakan ekonomi berkelanjutan terus menerus pada rantai pasokan penunjang dan peningkatan circular ekonomi pada pajak lalu kembali lagi berputar ke kas negara akibat daya beli konsumsi masyarakat yang naik. Mampu meningkatkan GDP dan mengurangi gini rasio. 

Itu pula menggeliatkan UKM lokal, pasar lokal, restoran rumah makan, toko lokal terpengaruh dengan meningkatnya daya beli yang terjadi di setiap pusat perbelanjaan yang menerima bentuk pembayaran EBT. Turut pula, membawa peningkatan lapangan kerja yang bekerja di bidang perdagangan, transportasi, pertanian, perikanan, perindustrian, dll sebagainya. 

Ya, sekali lagi.

SNAP FOOD itu baik. 

Namun, saya menemukan bahwa ini telah menjadi celah yang mengasikkan bagi pejabat kleptokrasi dalam permainan proyek SNAP FOOD. Program ini selama berdekade dekade telah rentan mengalami pemborosan dan ketidakefesienan pengelolaan dana yang dilakukan oleh badan terkait. 

Pemerintah Donald Trump menghabiskan $ 218 miliar dolar atau Rp 3.553 triliun rupiah per tahun. 

Berdasarkan catatan sejarah kasus yang ada. Setiap 10% di program SNAP FOOD selalu habis sia sia digunakan oleh pejabat. Sehingga 10%-nya tidak sampai ke tangan rakyat, tapi singgah dulu ke dompet pejabat kleptorasi. 

Pejabat menggunakannya untuk membayar gaji mereka, rapat di ZOOM, uang tunjangan, administrasi, pendataan data dan proyek proyekan yang tidak penting. Seperti pengawasan, biaya penyaluran dan biaya aneh lainnya. 

Selain itu ada pula skema penipuan.

Menurut laporan CNBC ( 2025 ). Penipuan SNAP yang dilakukan oleh pejabat terus mengkhawatirkan, dimana tahun lalu ketika era presiden Joe Biden, uang sekitar $ 4 miliar dana untuk program ini hilang entah kemana karena penyalahgunaan. Tapi pejabat berdalih, itu bukan korupsi tapi untuk urusan uang lelah biaya administrasi. 

Akibat ulah oknum pejabat kleptokrasi ini, sekitar 1.000.000 juta orang AS yang seharusnya berhak menerima SNAP FOOD. Tidak mendapatkan haknya. Karena uang telah terpotong biaya pejabat.   

Solusi dan alternatif yang efektif :

Dalam rangka memperbaiki sistem. 

Presiden Donald Trump perlu untuk dengan gagah berani menghapus SNAP FOOD. 

Menurut aku : 

Tidak perlu pakai kartu kartuan atau pakai kupon kuponan. Itu tidak efektif. 

Akuntabilitas dan transparasi dalam pengelolaan dana bantuan SNAP tanpa melibatkan banyak pejabat. 

Hapus program SNAP. 

Bukan berarti bantuan sosial SNAP hilang. 

Hanya saja, bertransformasi ke bentuk lain yang lebih efektif dan efesien. Saya sarankan dalam bentuk teknologi blockchain dan AI yang terhubung langsung ke rekening Bank masing masing penerima, bukan lagi dalam bentuk kartu kartuan. 

Selain itu saya sarankan ke Donald Trump untuk perlu lebih banyak meningkatkan, menebar atau menabur bantuan sosial tersebut ke penerima dari saat ini berjumlah kurang lebih sebanyak 70.000.000 juta orang perlu ditingkatkan hingga diatas 209.000.000 juta orang per individu.

Jika Trump tidak meningkatkan jumlah penerima. Maka dipastikan daya beli ekonomi konsumsi publik masyarakat menjadi melemah yang berujung pada hal buruk yaitu pendapatan pajak ikut melemah, gini rasio melebar, kemiskinan meningkat dan beban utang negara jadi naik.

Baca juga :

~ Donald Trump wajib membuat kebijakan half basic income dengan cara transfer uang APBN setiap bulan ke rekening Bank masing masing individu warga AS usia 20 sampai 80 tahun ke atas untuk orang non-pemerintahan ( 2025 )

Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. GBU.