Ada berapa jumlah anggota pejabat MPR, DPR, DPRD dan DPD di seluruh Indonesia. Jawab : 20.376 ribu orang gemoy ( 2025 )
 |
| Foto : Pejabat kleptokrasi di Indonesia |
Jumlah pejabat kleptokrasi di Indonesia pada tahun 2025 mencapai angka gemoy.
Yaitu tahta kursi diduduki oleh sebanyak 20.376 ribu orang.
Jumlah keanggotaan pejabat ini terdiri dari 580 anggota DPR, 152 anggota DPD ( keduanya juga menjadi anggota MPR ), 2.372 anggota DPRD Provinsi, dan 17.424 anggota DPRD Kabupaten/Kota.
Jumlah belum termasuk hitungan keanggotaan partai politik di struktur jabatan gubernur, bupati, camat, walikota, pejabat tinggi BUMN, kementerian, jabatan staff khusus dan lain lain sebagainya dimana mereka dikenal suka doyan bagi bagi kekuasaan.
Sebanyak 20.376 ribu orang merupakan hanya pada angka di MPR, DPR, DPRD dan DPD.
Angka 20.376 itu mencerminkan betapa besarnya struktur politik yang harus dibiayai oleh rakyat Indonesia melalui pajak.
Semakin banyak kursi yang ditempati oleh pejabat yang doyan bagi bagi jabatan. Maka semakin besar pula anggaran APBN yang dialokasikan untuk membiayai gaji, insentif, bonus, hingga tunjangan pejabat kleptokrasi tersebut.
Padahal di negara lain, jumlah pejabat MPR, DPR, DPD dan DPRD tidak lebih dari 120 orang.
Bandingkan struktur politik gendut di Indonesia mencapai 20.376 ribu orang. Sungguh fantastis cara kerja bagi bagi kekuasaannya ya.
Jika menilik sejarah di masa lalu Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah berniat untuk membubarkan DPR. Namun upaya itu tidak berhasil dan gagal. Karena tentu saja pejabat kleptokrasi melawan akibat tidak ingin kesenangannya diganggu.
Ironisnya, kenaikan gaji, bonus, insentif dan tunjangan para pejabat kleptokrasi ini seringkali tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kinerja APBN setiap tahunnya selalu mengalami defisit akibat menutupi beban belanja modal kerakusan dari pejabat tersebut.
Sebaliknya, rakyat malah terpaksa dan dipaksa harus menanggung beban pajak yang semakin tinggi mencapai 12% dari pajak PPN dan antara 10% - 15% dari pajak penghasilan. Dimana anda kerja cape cape, lelah dan letih menguras tenaga & keringat, namun setiap bulannya belum anda menikmati gaji utuh, sudah dipotong otomatis oleh negara langsung di transfer ke kementerian keuangan.
Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan kepada hampir seluruh transaksi penjualan produk dan jasa. Secara tidak langsung, ketika anda berbelanja di Indomaret, Alfamart, supermarket dan aneka macam toko lainnya. 12% dari harga jual barang atau produk dikirim transfer otomatis setiap bulannya ke rekening Bank milik kementerian keuangan. Belum termasuk pajak cukai dan pajak bea masuk dengan tambahan sekitar 5%.
Seluruh rakyat Indonesia harus menanggung beban pajak tersebut yang semakin tinggi. Tapi disisi lain jumlah keanggotaan pejabat kleptokrasi semakin membanyak, menjamur dan pajak anda digunakan demi memperkaya diri para pejabat hidup mewah, meningkatkan gaji pejabat dan meningkatkan fasilitas kenyaman hidup mereka.
Secara resmi, gaji pokok 1 orang anggota DPR memang terlihat kecil, hanya sekitar Rp 4 juta – Rp 5 juta per bulan.
Namun jangan salah, eit itu hanya angka di permukaan dan pemanis data saja.
Realitas faktanya, ada sederet uang bonus & insentif tunjangan tersembunyi yang jumlahnya jauh lebih besar dari gaji pokok tersebut.
Misalnya, tunjangan rumah senilai Rp 50 juta perbulan, tunjangan beras Rp 12 juta perbulan, ( entah terbuat dari perut apa pejabat dalam 1 bulan bisa makan beras seharga Rp 12 juta, padahal biaya makan beras saya saja dalam 1 bulan cuma Rp 83.000 ribu rupiah perbulan, pejabat seenaknya makan beras Rp 12 juta perbulan untuk 1 orang pejabat rakus ). Lalu ada tunjangan kehormatan, tunjangan assisten, tunjangan telekomunikasi, tunjangan listrik, tunjangan transportasi ( BBM ), tunjangan paket rapat, bahkan tunjangan untuk istri/anak dan tunjangan ini itu. Total keseluruhan bisa mencapai lebih dari Rp 100 juta - Rp 500 juta per bulan bagi 1 orang pejabat.
Belum lagi fasilitas lain yang sifatnya jangka panjang, seperti uang pensiun melalui Taspen yang dananya berasal dari PMN ( penyertaan modal negara ). Jadi cukup dengan menjabat selama 5 tahun, seorang pejabat sudah berhak menerima dana pensiun seumur hidup.
Hal ini membuat jabatan pejabat semakin menggiurkan untuk memperkaya diri dan memperkaya golongan partai politiknya dengan koleksi mobil mewah dan rumah mewah.
Uang gaji, insentif dan bonus pejabat, darimanakah berasal....? Bukankah itu dari rakyat yang dipaksa diperas setiap hari untuk membayar pajak PPN, pajak penghasilan, dan pajak lainnya. Jika tidak bayar pajak bisa kena penjara.
Jumlah pejabat MPR, DPR, DPRD dan DPD sebanyak 20.376 orang ini menimbulkan pertanyaan besar:
Apakah keberadaan pejabat kleptokrasi ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat atau justru menjadi beban ekonomi yang semakin memperlemah daya beli masyarakat dengan cara menguras APBN yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, tapi diselewengkan untuk membuat kesejahteraan kehidupan mewah para pejabat itu.
Presiden Gusdur pernah hendak membubarkannya tapi tidak berdaya dan berakhir kalah.
Oleh sebab itu, memang dibutuhkan presiden tangguh untuk melawan pejabat kleptokrasi tersebut.
Tapi jika pimpinan presiden itu berasal dari golongan bagi bagi kekuasaan kleptokrasi. Maka sampai kapanpun kerakusan pejabat tetap bertahan awet menghisap perjuangan rakyatnya sendiri. Karena pemimpin tertingginya juga adalah bagian dari kleptokrasi yang doyan bagi bagi jabatan untuk memperkaya dirinya dengan harta kekayaan berlimpah sampai triliunan rupiah, padahal uang itu milik rakyat tapi malah masuk kantong pribadi serakahnomics.
Banyak pejabat ngaku ngaku kekayaan berasal dari hasil usaha perintis bisnis sendiri, padahal kenyataan aslinya uang itu adalah uang pajak rakyat yang dialihkan dari APBN masuk dialihkan ke rekening pribadi masing masing pejabat kleptokrasi serakahnomics.
Aslinya harta karun pejabat kleptokrasi itu dicuri, diambil dan dirampok dari penyelewengan anggaran uang APBN atas alokasi belanja modal yang sesungguhnya milik rakyat.
Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. GBU.