Penting menutup & membubarkan kebijakan uang pensiun TASPEN dan ASABRI [ penipuan berkedok investasi keuangan selama berdekade dekade yang dilakukan oleh pejabat kleptokrasi, aslinya cuma mencuri uang pajak rakyat dari APBN ] ( 2025 )

Selama puluhan tahun, bangsa Indonesia dibebani oleh satu kebijakan sistemik yang bernama TASPEN dan ASABRI. 

Sadar atau tidak, ini merupakan sebuah perampokan legal atas nama pemerintah Indonesia berskala ratusan triliun. Namanya cantik, terpandang mulia dan keren yaitu : TASPEN dan ASABRI

Keduanya diklaim sebagai pengelola dana asuransi pensiun bagi ASN, TNI, Polri dan pejabat. Namun pada kenyataannya, sistem ini tidak lebih dari sebuah jebakan keuangan busuk yang sesungguhnya merugikan rakyat banyak.

Bukan rahasia lagi, TASPEN dan ASABRI mengemis subsidi dari pemerintah agar anggaran APBN dapat dialihkan guna pembayaran pensiun maupun dari skema bantuan PMN ( penyertaan modal negara ).

TASPEN dan ASABRI tidak layak disebut “investasi”. 

Karena tidak transparant dan tidak terbuka terhadap keuntungan dan kerugian. 

Bagaimana mungkin lembaga ini selalu profit setiap bulannya secara konsisten selama puluhan tahun. Padahal yang namanya investasi pasti kadang kala ada 'loss'. Jadi jika anda pengen selalu cuan investasi saham, reksadana, obligasi, deposito, dll. Selayaknya belajar dengan admin manajer pengelola TASPEN dan ASABRI yang pandai menyusun racikan investasi tersebut agar selalu profit.

Padahal fakta kenyataannya. TASPEN dan ASABRI mampu membayar dana uang pensiun bukan dari keuntungan investasi dan iuran pemotongan peserta. Melainkan menggunakan dari cara mencuri uang pajak rakyat dari APBN untuk dialihkan sebagai pembayaran uang pensiunan ASN, TNI, Polri dan pejabat.

Intinya, siapa yang membayar TASPEN dan ASABRI. Tentu saja rakyat pembayar pajak yang diperas dari pajak penjualan PPN, pajak penghasilan PPh, pajak bumi bangunan, pajak kendaraan bermotor dan pajak bea masuk dan pajak lain.

APBN republik Indonesia setiap tahun disedot ratusan triliun rupiah hanya untuk menutup defisit pembayaran pensiun. 

Pembayaran itu tak ubahnya skema ponzi. Gali lubang tutup lubang menggunakan setoran dana baru dari APBN untuk menutupi dana pensiun.

Pada tahun 2010, APBN disedot Rp 50 triliun untuk bayar uang pensiunan pejabat. 

Pada tahun 2020, APBN diperas Rp 125 triliun untuk bayar uang pensiunan pejabat. 

Pejabat yang pensiun enak enak goyang goyang kaki sambil duduk di kursi kemalasan, rebahan tidur dikasur sambil santai manja scroll tiktok & youtube setiap hari menunggu gaji pensiun setiap bulannya dari pemerintah untuk ditransfer ke rekening Bank mereka masing masing. Disisi lain, rakyat disuruh kerja keras untuk bekerja demi bayar pajak. 

Uang pajak anda secara otomatis masuk ke rekening Bank milik kementerian keuangan. 

Lalu kementerian keuangan setiap bulannya mentransfer uang gaji pensiun rutin setiap bulannya sampai seumur hidup pejabat tua tersebut meninggal dunia.  

Semua rahasia ini sengaja ditutup rapat rapat oleh pejabat kleptokrasi dengan dibungkus jargon: “KAMI SUDAH MENGABDI BAGI NEGARA.” 

Padahal aslinya pencurian uang pajak rakyat dari APBN.

Sistem uang pensiun ala kleptokrasi ini terus dipelihara oleh berbagai negara. Tidak hanya di Indonesia saja, tapi berbagai macam negara melakukan kecurangan yang sama. Fokus untuk mensejahterakan kalangan pejabat berserta golongannya dan menjadikan rakyatnya sendiri sebagai sapi perah. 

Langkah membubarkan TASPEN dan ASABRI bukan sekadar efisiensi anggaran APBN. 

Tapi juga pembebasan dari jebakan kleptokrasi, membongkar dan memutus rantai kebohongan dan penipuan yang telah berlangsung berdekade dekade yang justru dilakukan oleh pemerintahan IBLIS.

Seharusnya negara tidak perlu lagi membuat lembaga asuransi & investasi semacam ini karena cara kerjanya memang seperti otak IBLIS yang kerjaannya doyan mencuri, berbohong, menipu dan mementingkan diri. 

Biarkan ASN, TNI, Polri, presiden, menteri, walikota, dosen, bupati, dll mengelola tabungan pensiunnya sendiri secara mandiri dan sehat. Negara cukup memberi gaji setiap bulan yang layak semasa mereka bekerja pada saat masih muda. Dengan catatan : Gaji yang diberikan oleh pemerintah tidak boleh memberikan gaji lebih besar 10x dari gaji standar upah minumum rata rata rakyat. 

Pejabat yang mau digaji 100x lipat atau 200x lipat dari gaji rata rata rakyat. Afrid Fransisco katakan dengan jujur. Itu namanya 'PEJABAT SERAKAHNOMICS atau PEJABAT RAKUS'.

Presiden tidak perlu diberikan uang pensiun. Cukup fasilitas keamanan di hari tua. Begitu pula dengan pejabat tinggi lainnya maupun jajaran birokrasi lainnya. Tidak perlu diberi uang pensiun. 

Urusan hari tua, jangan lagi membebani APBN yang seharusnya dipakai membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, teknologi, jalan raya, jembatan, energi listrik, telekomunikasi, bantuan sosial rakyat, pembangunan rumah tapak rakyat berharga murah, dll. 

Di tahun 2025 ini, sudah tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan TASPEN dan ASABRI dalam formatnya yang sekarang. Melanjutkan kebijakan ini intinya sama saja dengan sengaja membiarkan perampokan uang pajak terus berlangsung. Solusinya tegas. TUTUP, HAPUS dan BUBARKAN.

Mempertahankan TASPEN dan ASABRI adalah sebuah kejahatan IBLIS.

Afrid Fransisco percaya suatu saat TASPEN DAN ASABRI bakal di HANCURKAN di masa depan. 

Tinggal tunggu tanggal mainnya saja. 

Pejabat serakah dan pejabat rakus bakal menangis tidak mendapatkan lagi jatah uang pensiun. 

Karena uang pensiun bulanannya hilang di telan api keadilan. 

Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. GBU.