Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Uang pensiun pejabat dan ASN Indonesia harus dihapuskan dari sistem politik, kemudian menutup seluruh kantor BPJS ketenagakerjaan dan BUMN taspen ( 2022 )

Entah apa yang ada dipikiran para pejabat kleptokrasi dalam ranah politik ini. Mereka terus memperjuangkan dengan suara lantang untuk mempertahankan uang pensiun dengan atas dasar dalih sebuah pengabdian selama bertahun tahun kepada negara. 

Padahal apa yang para pejabat lakukan selama 77 tahun Indonesia berdiri dalam skema pengajian pensiun adalah bentuk dari korupsi pengelolaan uang APBN demi memuaskan nafsu keinginan pejabat. 

Artikel ini merupakan sambungan dari : 

Mengapa sistem uang pensiun dan gaji THR 13 harus di hapus total digantikan ke skema perlindungan sosial ( 2022 ).

Uang pensiun pejabat dan ASN Indonesia harus dihapuskan dari sistem politik, kemudian menutup seluruh kantor BPJS ketenagakerjaan dan BUMN taspen  ( 2022 )

Artikel kali ini, hendak memberikan tambahan alasan konkret dan tepat guna, mengapa uang pensiun seluruh pejabat termasuk ASN harus dihapus mulai saat artikel ini ditulis. 

Artinya bahwa uang pensiun yang selama ini diberikan kepada para pejabat politik dan ASN hingga meninggal dunia mesti dihapus. Entah itu skema pay as you go, pesangon, maupun fully funded haruslah mesti dihapus karena menyalahi aturan sistem politik yang sesuai untuk kepentingan rakyat Indonesia berdasarkan hukum keadilan. 

BPJS ketenagakerjaan dan Taspen juga harus turut dihapus seiring dengan penghapusan sistem uang gaji pensiun. Karena perusahaan ini tak penting, hanya memboroskan anggaran APBN saja, selayaknya tak perlu didirikan melainkan ditutup secara permanen.

Mayoritas para pejabat politik tentu saja menolak dengan suara keras, pasti dan lantang apabila penghapusan gaji pensiun, penutupan BPJS ketenagakerjaan dan menghapus perusahaan Taspen mulai diberlakukan. 

Oleh sebab itu, mengapa dibutuhkan presiden kuat yang berani melawan keinginan semua para pejabat kleptokrasi yang terus menerus berdalih uang pensiun adalah bentuk dari pengabdian. 

Oh ya, artikel sebelumnya sudah membahas bagaimana solusi untuk mengganti skema pensiun ke bentuk perlindungan sosial. 

Ya, tentu saja apabila uang pensiun para pejabat dihapus atau ditiadakan, maka terjadi penambahan kemiskinan dari kalangan pejabat yang terlalu mengandalkan atau tergantung sepenuhnya kepada kiriman transfer uang pensiun di hari tuanya sebagai kebutuhan hidup sehari hari. 

Maka untuk mencegah meningkatnya tingkat kecemasan, kwatir dan stress akibat kondisi finansial yang memburuk, oleh sebab itu dialihkan ke bansos sebagai bantalan biaya hidup perbulannya. 

Jadi uang pensiun pejabat dari golongan mana yang dihapus. 

Jawabnya yaitu semuanya, mulai dari presiden, menteri, hakim, polisi, tentara, bahkan hingga pegawai ASN. Termasuk PPPK, karyawan BUMN dan pihak lain lainnya yang bekerja mendapatkan penghasilan atau gaji yang bersumber dari negara.

Lalu bagaimana cara kerja pemerintah mampu membayar gaji uang pensiun kepada para pejabat hingga meninggal dunia sesungguhnya adalah bentuk akal akalan dari pejabat kleptokrasi yang mengatasnamakan pengabdian. Padahal, secara standar ilmu matematika dan ekonominya saja sudah runtuh, karena itu 100% tak memungkinkan. 

Pada akhirnya, sumber utama gaji pensiun ditanggung dengan cara mengambil uang milik pajak rakyat yang bersumber dari APBN. 

BPJS ketenagakerjaan dan Taspen dapat saja berdalih atau mengelak bahwa sumber pendanaan keuangan berasal dari roda investasi properti, real estate, tanah, saham, asuransi atau sejenisnya yang dikelola oleh manajemen investasi handal.

Selama satu dekade saja, pergerakan harga properti dan saham itu bersifat fluktuasi. Dari peristiwa sebut saja pada tahun 2008 saat runtuhnya pasar industri real estate, terjadinya bubble dot com, inflasi yang meningkat tajam. Jadi, bagaimana mungkin ada manajemen investasi yang dapat menghasilkan profit profit profit secara terus menerus konsisten tanpa loss sampai meninggal dunia. 

Reksadana yang dikelola oleh orang orang hebat di dunia internasional saja, kadang kadang performanya dapat menghasilkan grafik down atau melambat.

Penurunan naik turun pasar saham tentu saja dapat mempengaruhi uang pensiun, jika logikanya mengambil data dari nilai ini. 

Menunjjukkan bahwa memang ada yang salah dalam logika skema pensiun yang sudah terstruktur rapi sejak lama oleh pembuatan kebijakan politik kleptokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, selayaknya uang pensiun, BPJS ketenagakerjaan dan BUMN Taspen mulai saat ini mesti di hapus ya. 

Jika skema uang pensiun, BPJS ketenagakerjaan dan Taspen tak ditutup atau tak dihapus mulai saat artikel ini ditulis

Maka dapat menghasilkan efek rantai kerusakan beban keuangan pada APBN di Indonesia. Seperti gelindir badai yang kelak berujung pada perlambatan pertumbuhan laju ekonomi NKRI ke dalam arah bahaya, penumpukan utang makin membesar dan kehabisan dana ( uang ) untuk membiayai gaji pensiun berikutnya secara berkelanjutan karena kecacatan keinginan para pejabat kleptokrasi melawan pelanggaran hukum alam berdasarkan standar ekonomi dan matematika yang berusaha mengambil sumber daya dari kas milik APBN.. 

Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. GBU.