Gara gara Kebijakan Menteri Bahlil Lahadalia. Antri Pertalite SPBU di Palangkaraya Jadi Panjang, Lama, Ribet dan Bikin Orang Mau Pingsan (2025)

Foto : MBG makan bergizi gratis versi pejabat. 

Antrean barisan kendaraan motor, mobil dan truck di pengisian SPBU di Palangkaraya, Kalimantan Tengah telah menjadi kenyataan pahit sehari hari di mana pada jam sibuk, selalu terjadi pemandangan orang orang cemas harus menunggu lama untuk mengisi BBM bersubsidi ( pertalite ).

Memicu emosi rakyat Palangkaraya, menghabiskan waktu bermenit menit yang berharga untuk keperluaan menunggu karyawan SPBU memencet tombol pada alat Bahlil tersebut.

Permasalahan antrean mengular ini terjadi dimulai akibat kebijakan yang diinisiasikan oleh ide dari pejabat bernama Bahlil Lahadalia sebagai menteri investasi dan menteri ESDM.

Entahlah, orang ini kok jago banget ya di bidang investasi dan ESDM sehingga terpilih menjadi menteri oleh presiden Prabowo Subianto.

Menteri Bahlil Lahadalia mengatakan : 

Penggunaan QR code untuk pembelian BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar bertujuan agar distribusi tepat sasaran. Kenapa ? karena kalau tidak, subsidi ini disalahgunakan. Sahutnya. 

Wah terlihat keren pakai teknologi digital ya.

Sekilas terlihat modern pakai QR code.

Afrid Fransisco menjadi wartawan dadakan, menginspeksi cek lokasi di SPBU. Fakta realitasnya jauh dari harapan dan kebijakan ini sama sekali ngawur, ngaco dan tidak efektif. 

Karyawan SPBU harus menghabiskan waktu yang terkuras untuk memproses QR Code. Biasanya perlu 1 - 2 menit untuk memproses inputnya ke internet. Belum lagi kasihan karyawan Pertamina akibat jari mereka pegal mencet mencet tombol satu per satu sebanyak ribuan kali setiap harinya. 

Kalangan orang orang pengguna roda empat harus dipaksa menunjjukan identitas dan smartphone mereka.  Menambah kerumitan, bikin ribet dan waktu tunggu. 

Bagi orang orang Palangkaraya yang mementingkan waktu diatas segala galanya. Antrean berlarut larut hanya bikin tekanan darah hipertensi meningkat apalagi dalam keadaan cuaca terik panas matahari yang begitu menyengat di garis Khatulistiwa di Kalimantan cuma bikin orang mau pingsan.  

Apesnya kalau alat bahlil sedang rusak. Maka seluruh antrian yang sudah lama menunggu bermenit menit dipaksa untuk pulang supaya kembali besok. 

Keribetan antri yang menguji kesabaran rakyat di kota Palangkaraya hanyalah satu sisi koin. 

Sisi lainnya adalah pemborosan APBN pada proyek pengadaan alat barcode ini tentu menguras belanja negara untuk implementasi ke seluruh SPBU di penjuru Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Belum lagi ongkos biaya maintenance operasional aplikasi web yang mahal menyimpan bigdata butuh duit dan bayar biaya hosting data center yang dikuras dari APBN. Itu biayanya tidak sedikit, banyak uang APBN Indonesia ludes sia sia gara gara urusan operasional energi dari ide Bahlil tersebut.

Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa penggunaan barcode QR ini untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran dan lebih mudah diawasi. 

Tapi seperti pembahasan diatas. Menurut Afrid Fransisco cara ini sama sekali tidak efektif dan justru memboroskan APBN. Proyek digitalisasi ini tidak memberi manfaat nyata bagi rakyat di kota Palangkaraya justru menjadi ajang uji kesabaran disaat pada masa lalu mengisi BBM begitu cepat sat set sat sekarang malah bikin lambat & ribet.

Lebih Baik Dialihkan ke Bansos Bantuan Sosial dalam bentuk 100% Uang Tunai ( BLT ).

Afrid Fransisco menyarankan ide agar tata kelola subsidi BBM, yang dialokasikan dalam APBN 2025 dengan anggaran sebesar lebih dari Rp 100 triliun, lebih baik subsidi BBM tersebut dihapus sepenuhnya menjadi Rp 0 lalu dialihkan saja ke Bantuan Sosial (Bansos) dalam bentuk uang tunai.

Dengan skema pengalihan penerima atau rakyat langsung mendapatkan manfaat dari distribusi circular economy di APBN. Agar bisa ditransfer langsung ke rekening bank masing-masing orang perindividu setiap bulan atau disalurkan melalui kantor pos bagi mereka yang tidak memiliki rekening Bank ( unbanked ). 

Cara ini lebih efisien dan memotong birokrasi yang berbelit belit.

Bukan hanya BBM, bahkan subsidi listrik dan LPG 3 Kg yang totalnya mencapai Rp 177 triliun seharusnya menurut saya lebih baik dialihkan ke bentuk bansos uang tunai. Ini jauh lebih efisien, transparan dan adil. 

Termasuk menghapus subsidi pembelian insentif kendaraan listrik sebesar Rp 13,2 triliun per tahun 2025 menjadi Rp 0 triliun untuk seluruhnya dipindahkan dari APBN sebesar nilai angka Rp 13 triliun agar dialihkan ke bansos. 

Masyarakat bisa mengatur sendiri kebutuhan mereka untuk meningkatkan daya beli konsumsi rakyat yang sekaligus pada intinya meningkatkan penerimaan pajak dan tax rasio.

Disisi lain pemerintah tidak perlu repot bikin banyak proyek pengadaan alat Bahlil dan tidak perlu membayar sepeserpun biaya data center yang mahal tersebut akibat aktivitas kebijakan menteri yang cuma bikin antrian SPBU mengular saja.  

Nah, daripada membuat rakyat antri ribet, panjang, dan frustrasi di SPBU.

Pemerintah sebaiknya fokus memikirkan skema bantuan sosial yang lebih bermartabat, langsung ke sasaran dan efisien, yaitu Bansos tunai yang harus wajib dibayar setiap 1 bulan bukan 3 bulan. ( Dan bukan dalam bentuk bansos sembako ya, karena bentuk sembako bisa jadi ajang permainan pejabat kleptokrasi ).

Memang sulit untuk mengimplementasikan penyaluran bansos ke rakyat. Karena penghalang utama adalah POLITIK. Nanti pejabat berusaha menghalangi halangi langkah ini karena mereka tahu bansos yang disalurkan langsung ke rakyat melalui rekening Bank. Maka dapat membuat banyak pejabat politik kehilangan proyek atau jikapun disalurkan pejabat bakal mati matian bagaimana mengurangi nilai bansos menjadi kecil dan menghambat waktu pengiriman hingga telat 3 bulan.

Di Indonesia pada tahun 2025, anggaran bantuan sosial dalam bentuk uang tunai adalah Rp 18,3 triliun per tahun.

Bandingkan dengan anggaran alokasi APBN yang lebih tinggi adalah aneka macam bentuk subsidi A B C D E yang menjadi tempat target empuk tempat bermainnya proyek para pejabat. Termasuk proyek koperasi merah putih dan MBG yang tidak efektif. 

Permainan politik yang curang memang keren. 

Bisa saja mereka menggunakan lembaga survei bohong bohongan yang menganggap bahwa tingkat kepuasaan rakyat puas terhadap kinerja ESDM. Padahal fakta realitas dilapangan menunjjukkan sebaliknya. 

Atau bisa saja nanti ada acara pesta penghargaan tanda piagam kehormatan yang diberikan oleh presiden Prabowo Subianto untuk menteri menteri yang sebenarnya kinerjanya buruk malah dianggap memiliki kinerja baik. Supaya dengan meraih kemenangan penghargaan maka dapat memanipulasi pikiran rakyat agar dapat dibodohi.   

Pada intinya, ini cuma permainan murahan politik agar para pejabat partai tetap berkuasa. 

Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. GBU.