Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bagaimana solusi sistem cara kerja bansos agar tepat sasaran, hemat biaya dan efektif menggunakan 1 data website tunggal atau aplikasi NKRI yang berkoordinasi dengan NIK eKTP, Bank BUMN, Nomor kartu identitas keluarga dan Kepolisian ( 2022 )

Artikel ini merupakan kelanjutan dari :

Solusi jitu mengatasi pembengkakakan pengeluaran database bansos, ketidaktepatsasaran penyaluran distribusi dan mengurangi angka korupsi menggunakan 1 aplikasi NKRI tanpa penyusunan bigdata yang kompleks ( 2022 ).

Pembahasan lebih lanjut dapat teman teman baca pada link di atas. 

Artikel ini fokus membahas tentang bagaimana solusi cara kerja atau desain sistem menggunakan bantuan teknologi app atau web yang terkoordinasi dengan data dari eKTP, Bank BUMN dan data kepolisian. 

Sebelum menindaklanjuti, perlu diketahui bahwa menyusun, membentuk atau membangun database bansos bukan perkara mudah karena sifatnya yang dinamis. ( Bigdata grafik dapat bertindak berubah rubah atau bergelombang gelombang dalam waktu 1 hari, selain itu membutuhkan banyak tenaga kerja dan para pejebat dalam pelaporannya. Itu tak efektif, biayanya mahal menguras APBN dan mengharuskan kira kira 400.000 ratus ribu orang dalam pendataan ). 

Padahal, data dari bigdata terus berubah rubah dalam hitungan permenit bahkan perdetik. Dalam 1 hari saja selalu ada ribuan orang kaya jatuh ke dalam jurang kemiskinan, disisi lain ada orang orang miskin naik tingkat menjadi kalangan menengah atau OKB ( orang kaya baru ). 

Jadi, pendataan kemiskinan untuk penyaluran distribusi bansos sudah tak relevan lagi karena sifatnya berubah rubah. Akibatnya sering terjadi polemik ketidaktepatsasaran. 

Solusi untuk mengatasi hal ini seperti pada link rujukan diatas yaitu menggunakan 1 data website tunggal. 

Langkah pertama yaitu menghapus terlebih dahulu semua program BLT dana desa, menghapus prakerja, PKH, bantuan UKM, bantuan modal kerja, subsidi listrik, subsidi pupuk, subsidi gas LPG, bantuan kartu kartuan, dan semua bentuk bansos yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia saat ini harus dihapus atau ditiadakan, entah itu, BLT tunai maupun nontunai. Lalu dialihkan menjadi bansos 1 aplikasi web tunggal. 

Berikut adalah bagaimana cara kerja bansos ( next level ). 

1]. Pemerintah Indonesia membangun sebuah website atau aplikasi bansos yang dapat diakses oleh orang orang Indonesia. Pada halaman awal terdiri dari login dan password. 

2]. Peserta yang boleh masuk ke aplikasi atau website ini hanya untuk orang orang WNI usia 20 tahun ke atas. ( anak kecil yatim piatu diperbolehkan untuk login ).

3]. Di dalam website. Semua warga negara WNI ( warga negara Indonesia usia 20 tahun ) dapat mengisi data formulir seperti nomor NIK eKTP yang sudah dilakukan pengesahan oleh kepolisian pada masing masing kota anda, pencatatan nomor rekening Bank (Di wajibkan peserta menggunakan Bank BUMN seperti Bank BRI, Bank Syariah Islam (BSI), Bank BNI, Bank Mandiri dan BTN) selain dari bank yang disebutkan ini maka ditolak. Fungsi pengisian data bank dan website bansos diwajibkan nama sesuai dengan nama yang tertera di nomor induk eKTP dan sesuai pula dengan kartu keluarga. Selain itu penggunaan nama berbeda di rekening Bank dan identitas berbeda di pendataan lainnya maka ditolak oleh sistem website tersebut. Sehingga tak berhak menerima bantuan uang bansos dari pemerintah. 

4]. Jika WNI telah mengisi formulir dengan benar. Maka individu masing masing orang dapat login ke website kemudian mulai mengambil uang bansos secara harian hari demi hari. Cara kerjanya yaitu seperti ini. Peserta masuk melalui website atau aplikasi, lalu login menggunakan password, kemudian mengklik ambil uang bansos. Misalkan pemerintah RI menyediakan Rp 30.000 ribu perhari. Tetapi uang bansos ini tak dapat dicairkan saat itu juga, peserta harus menunggu 24 jam berikutnya, untuk mengambil Rp 30.000 ribu berikutnya dengan cara hanya mengklik tombol 'ambil uang bansos'. Uang bansos baru dapat ditransfer apabila peserta telah secara rutin mengklik ambil uang bansos selama 10 hari berturut turut. Artinya transfer ke rekening bank baru dimulai ketika total orang yang bersangkutan telah melakukan pengumpulan mencapai Rp 300.000 ribu rupiah. 

5]. Selesai. 

Sesimple itu. 

Kekurangan sistem ini.

Ada kelebihan, tentu saja ada kelemahan di sistem ini. Terutama bagi mereka yang tinggal di pedesaan tanpa jaringan BTS internet dapat mengalami kesulitan untuk penerapan cara kerja bansos yang serba 100% digital. Orang orang yang tak memiliki smartphone dan tak memiliki akun bank dipastikan kesulitan juga untuk menerapkannya. 

Jadi butuh waktu hingga seluruh orang orang di Indonesia tercakupi oleh sinyal internet. 

Jadi butuh waktu hingga seluruh orang orang di Indonesia memiliki smartphone. 

Perlu diketahui bahwa program sistem bansos ini bukan untuk menghapus kemiskinan. Karena hampir dipastikan tak mungkin seseorang dapat kaya raya dari uang bansos. Itu hanya cukup memenuhi kebutuhan makan dan membantu mencukupi kebutuhan pembayaran lainnya sampai menunggu gaji bansos berikutnya. 

Mengapa bansos wajib dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dengan menganggarkan 50% APBN untuk perlindungan sosial masyarakat atau rakyat Indonesia per tahunnya. 

Silahkan baca link lebih lanjut di bawah ini untuk memahaminya. 

Pemanfaatan model circular flow diagram economy ke sistem pajak pemerintah yang terdistribusi kepada 50% APBN untuk perlindungan sosial bansos Indonesia yang terhubung ke industri revolusi ke 5 ( 2022 )

Solusi yang ditawarkan pada artikel ini dapat memotong semua biaya pengeluaran bigdata yang mahal untuk bansos, mencegah korupsi dari pejabat kleptokrasi, mencegah biaya pendataan statistik yang melibatkan 400.000 ribu orang dan membantu presiden mengeluarkan kebijakan tepat guna. 

Sistem pada bansos dengan solusi ini dapat membedakan secara akurat kepada orang orang yang berhak menggunakannya tanpa harus dipersulit. Uang Rp 30.000 ribu perhari menjadi penting bagi orang orang miskin ( orang kurang mampu ) sehingga mereka mau tak mau harus rutin mengunjungi website tersebut setiap harinya untuk mengambil bansos pada 24 jam berikutnya. Ini bakal berbeda dengan orang kaya yang bergaji Rp 100.000.000 juta perbulan dan dari kalangan menengah yang berpenghasilan Rp 1.000.000 juta perhari atau Rp 30.000.000 juta perbulan, Walaupun mereka tetap dapat mengakses website, mereka dipastikan dapat menjadi malas untuk mengambil Rp 30.000 ribu perhari karena dianggap uang ini terlalu kecil bagi mereka. 

Jadi, dengan cara solusi demikian. Dapat mencegah orang orang kaya dan orang orang kalangan menengah menjadi dengan sendirinya menolak uang bansos karena dianggap terlalu kecil. Alhasil, pemerintah juga tak perlu harus mengeluarkan banyak uang lagi untuk program pendataan statistik kemiskinan bansos, karena sesungguhnya itu tak penting akibat sifatnya yang bergerak dinamis. Lagian hanya menguras APBN saja ke arah pemborosan sehingga berakhir tak efektif. 

Berikut daftar orang orang yang ditolak oleh sistem untuk mengakses website atau app.

1]. Semua orang usia 1 - 20 tahun

2]. Semua orang yang tak boleh memiliki data  sertifikat investasi tanah, real estate dan properti lebih dari 2 unit.

3]. Anggota TNI dilarang mengakses bansos pada website.

4]. Anggota ASN/PPPK dilarang mengakses bansos pada website. 

5]. Anggota pejabat dan partai politik dilarang mengakses bansos pada website.

6]. Anggota DPR/MPR/Hakim dll dilarang mengakses bansos pada website.

7]. Anggota Polri (Semua polisi dari pangkat bawah hingga atas) dilarang mengakses bansos pada website.

8]. Menteri dilarang mengakses bansos pada website.

9]. WNA (warga negara asing) dilarang mengakses bansos pada website.

10]. Presiden dilarang mengakses bansos pada website ini atau semua orang orang karyawan BUMN yang memiliki gaji bersumber perusahaan milik negara.

NB : Terkecuali untuk anak yatim piatu walaupun berusia di bawah 20 tahun, diwajibkan untuk dapat mengakses website bansos. 

Bansos harusnya secara per 1 individu untuk masing masing orang, bukan perkeluarga.

Pada tahun 2030. Gaji perbulan dari transfer rekening bank secara rutin melalui bansos merupakan hal umum dan lazim bagi banyak orang di Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya selama beberapa hari sampai menunggu gaji bansos berikutnya. Terutama diperuntukkan bagi warga kalangan miskin. Diperkirakan antara 60%-70% rakyat Indonesia harus atau diwajibkan tercover bansos di masa mendatang secara individu masing masing orang bukan perkeluarga. 

Tetapi semua ini tak dapat tercapai tanpa keputusan presiden dan adanya halangan dari pihak partai politik yang tak menginginkan bansos disebar lebih luas. 

Padahal selama berdekade dekade uang APBN yang seharusnya 50% dari anggaran pertahun untuk keadilan bansos kepada masyarkat malah telah banyak di makan oleh pejabat kleptokrasi dalam memamerkan kekayaan mereka yang bersumber dari uang pajak rakyat miskin.  

Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. GBU.