Uang pensiun PT Taspen, PT ASABRI, PT BPJS KETENAGAKERJAAN menuju kehancuran total karena simbol dari kecacatan dan kerakusan pejabat pemerintah yang tidak jujur [ Pejabat politik, Presiden, DPR, DPRD, PNS, Gubernur, Walikota, Bupati, Camat, Menteri, Guru, Dosen, Polisi, Tentara, dll segera kehilangan uang pensiunan bulanan ] ( 2024 )

Indah rasanya dunia dan alam semesta ini tanpa kehadiran BUMN PT Taspen, PT ASABRI, PT BPJS KETENAGAKERJAAN atau macam macam birokrasi lainnya yang mengurus & menghandle tentang uang pensiun. 

Secara ilmu matematika. Skema uang pensiunan yang sudah dilaksanakan selama berdekade dekade sebenarnya adalah pembohongan publik. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, mengingat program cacat tersebut juga diselenggarakan di seluruh dunia atas dasar kerakusan dan ketidakjujuran. 

Baca juga : 

~ Mengapa uang pensiun dari PT Taspen, PT Asabri dan PT BPJS Ketenagakerjaan harus di tutup, di hapus dan di bubarkan ( 2023 )

~ Uang pensiun pejabat dan ASN Indonesia harus dihapuskan dari sistem politik, kemudian menutup seluruh kantor BPJS ketenagakerjaan dan BUMN taspen ( 2022 )

Entah apa yang ada dipikiran para pejabat kleptokrasi dalam ranah politik. 

Mereka terus memperjuangkan dengan suara lantang untuk mempertahankan uang pensiun seperti skema pay as you go, pesangon maupun aneka macam taktik mengelak lainnya seperti fully funded dengan atas dasar dalih sebuah pengabdian pekerjaan selama bertahun tahun kepada negara atau perusahaan BUMN.

Padahal, secara standar ekonominya saja sudah cacat. 

Itu 100% uang pensiun untuk kalangan pejabat tak memungkinkan secara hukum ekonomi dapat dikelola oleh Taspen, ASABRI, asuransi BPJS dll untuk menjalankan program tersebut. Walaupun para pejabat berdalih ini itu, bahwa ini kan hasil pembagiaan persentase kerja tiap bulan dari iuran gaji dan berbagai macam alasan lainnya. Seperti investasi ke saham, real estate, reksadana, forex, dll.  

Sejujurnya, uang pensiun gaji bulanan yang harus dibayar kepada kurang lebih 3.000.000 juta orang pelaku pejabat dan aneka macam lainnya. Sesungguhnya itu berasal dari penyedotan kas APBN. Hanya saja, mereka tidak mau jujur mempublikasikannya kepada publik. 

Karena data perolehan asal usul gaji pensiun ditutup secara sengaja oleh pemerintah, maka banyak orang orang menjadi tidak mengetahui tentang darimanakah asal sesungguhnya uang pensiun yang diperoleh oleh pejabat kleptokrasi tersebut. 

Apakah benar dari hasil investasi 10%.

Padahal uang pensiun adalah salah satu aktivitas dari hasil ulah pejabat memeras uang kas APBN demi kepentingan golongan mereka sendiri. 

Ketidakjujuran atau ketidakterbukaan ini justru dapat berefek negatif menyebabkan kerugiaan dalam sektor pemerintahanan yang hanya digunakan demi memuaskan nafsu dari kerakusan kekayaan para pejabat kleptokrasi.

Selama berdekade dekade. Fenomena moral pejabat ini didiamkan saja seolah olah menjadi hal lazim. Itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan hampir semua negara yang ada di dunia ini. Memberlakukan hal serupa. 

Hal tersebut menyebabkan secara terus menerus pemerintahan yang bekerja secara tidak bertanggung jawab, tidak adil dan tidak jujur. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya masalah sosial, kegaduhan dan korupsi ala kleptokrasi yang makin marak. Tak hanya itu saja, ini pula dapat mengakibatkan kerusakan pada sistem finansial di keuangan APBN yang terbebani. 

Gaji bulanan pensiun pejabat bahkan dapat mengalahkan karyawan restoran Rocket Chicken yang bekerja dari pukul 07.00 WIB - 21.00 WIB. Disisi lain, karyawan RC malah dikenai pajak individu untuk membayar gaji pejabat kleptokrasi tersebut setiap bulannya.  

Semakin tinggi pembayaran PT Taspen, PT ASABRI, dll. Maka semakin tertekan generasi Z untuk harus membayar pajak guna memenuhi tuntutan gaji pensiun pejabat kleptokrasi tersebut setiap bulannya. Apalagi BUMN di Indonesia di bidang pengelolaan investasi uang pensiunan terkenal dengan suka minta PMN untuk menutupi kerugian tata kesalahan kelola akibat kecacatan. 

Tak hanya itu saja, beberapa pejabat pemerintahan ada yang mendapatkan tunjangan pensiun Rp 20.000.000 juta per bulan. Hanya bermalas malasan scroll tiktok & nonton Youtube saja tiap hari tanpa perlu kerja sama sekali.  

Nah, satu satunya solusi untuk mengatasi masalah ini sebenarnya mudah saja. 

Yaitu tutup PT Taspen, PT ASABRI dan PT BPJS KETENAGAKERJAAN.

Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah pejabat melalui kebijakan politik mau melaksanakan hal tersebut.

Saya rasa mereka berusaha keras menolak dan berjuang keras mati matian untuk terus menerus mempertahankan dan melanjutkan program bobrok tersebut. Padahal jika terus dilanjutkan maka dapat mengakibatkan turbulensi serius pada APBN akibat ketidakadilan sistem ekonomi yang tidak adil. 

Menutup BUMN PT yang mengurus skema uang pensiun tersebut, sama saja artinya menutup atau mematikan mesin ATM gaji pribadi bulanan mereka. Pejabat kleptokrasi menjadi panik jika kehilangan akses uang pensiun karena takut gimana nanti caranya bayar langganan Netflix, Youtube Premium dan biaya ke salon rambutan.  

Jadi pada intinya, ketika seseorang sudah berhenti bekerja di pemerintahan. Selayaknya tidak boleh ada lagi uang tambahan pensiun bulanan yang bersumber dari APBN. Selayaknya dengan cara yang benar. Pejabat partai politik, Presiden, DPR, DPRD, PNS, Gubernur, Walikota, Bupati, Camat, Menteri, Guru, Dosen, Polisi, Tentara, dll. Tidak perlu lagi meminta uang jatah, karena sudah mendapatkan banyak privilege sewaktu menjabat.  

Masa belum kenyang sih..., 

Kok minta uang pensiun lagi sih..., 

Presiden kok masih minta uang pensiun...? Tanya mengapa ? 

Ya ampun, jadi presiden kok malah bikin drama ketidakadilan dengan ENDING ??? 

Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. GBU. 

Related Post