Ide, strategi, taktik dan cara membubarkan MPR, DPR, DPD & DPRD dengan memecat 20.376 ribu pejabat ganti jadi 100 pejabat saja dan hapus 4 lembaga ganti jadi 1 lembaga. Jika tidak berhasil, maka gulingkan presidennya ganti pemimpin presiden baru yang lebih kuat ( 2025 )

Artikel blog ini merupakan kelanjutan revolusi pada postingan sebelumnya : 

~ Gus dur, satu satunya presiden di Indonesia yang berani mengambil resiko membubarkan parlemen MPR & DPR [ dulu tahun 2001 beliau diketawai dan dilengserkan oleh MPR & DPR ] [ Afrid Fransisco mendukung dihapuskan dan bubarkan DPR, DPD, MPR & DPRD. Begini caranya ? ] ( 2025 )

~ Ada berapa jumlah anggota pejabat MPR, DPR, DPRD dan DPD di seluruh Indonesia. Jawab : 20.376 ribu orang gemoy ( 2025 )

Panggung politik Indonesia disibukkan dan diwarnai oleh hiruk pikuk yang menguras anggaran APBN. 

Ada banyak jutaan spanduk berseliwer di mana mana dari desa hingga ke kota dengan menampilkan sosok wajah pejabat, janji janji kampanye dan persaingan politik juga seringkali cuma sekedar mementingkan perebutan kekuasaan dan memperkaya diri sendiri para pejabatnya berserta partai politik dan golongan demi saling bagi bagi kekuasaan antar politiknya.

Sistem politik semacam ini telah diindentifikasi oleh presiden Gus Dur dua dekade yang lalu pada tahun 2001 sebagai tikus tikus politik. 

Kerjaan pejabat tersebut melakukan aktivitas kleptokrasi dan korupsi. Dengan cara mencuri, merompak dan menjarah uang rakyat di APBN untuk memperkaya diri mereka dengan kehidupan mewah.  

Presiden Gus Dur, secara tegas pernah berniat hendak membakar lumbungnya ( Maksud lumbung adalah : DPR & MPR ). 

Pada zaman dulu, cuma ada DPR & DPRD. Sekarang lembaga itu makin meluas, gemuk dan makin gemoy. Pada tahun 2025 jumlah total pejabat MPR, DPR, DPD & DPRD kini mencapai diangka 20.376 ribu pejabat.

Belum termasuk hitungan pejabat lainnya seperti gubernur, wakilnya, menteri, bupati, camat, lurah, walikota dan staff khusus lainnya.  

Struktur politik yang begitu gemuk ini bukan hanya memboroskan anggaran APBN. Tetapi banyak diisi oleh pejabat yang punya mental otak kleptokrasi sehingga membebankan rakyat sebagai pembayar pajak.

Biaya untuk gaji, tunjangan, bonus, insentif dan fasilitas mewah bagi ribuan pejabat tersebut bisa mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Ironisnya, para pejabat itu sering kali lebih sibuk dengan kepentingan partai politik. 

Sejarah memberi pelajaran ilmu penting. Presiden Gus Dur pada tahun 2001 pernah mengeluarkan kebijakan dekrit untuk membubarkan MPR dan DPR. Sayangnya, beliau gagal malah dilengserkan oleh MPR dan DPR. 

Dari sini sudah dapat dipahami. Bahwa tidak mudah membubarkan kekuasaan MPR, DPR, DPD & DPRD. Karena pasti akan menghadapi perlawanan sengit dari puluhan ribu pejabat tersebut yang terancam kehilangan posisi kena PHK apabila lembaga ini dibubarkan dan elite partai politik yang diuntungkan oleh sistem ini. Mereka dapat menggunakan segala macam cara dan upaya untuk mempertahankan status quo. Entah itu memberikan ultimatum, peringatan, hukuman penjara maupun sangsi. 

Mereka juga dapat memanfaatkan uang APBN sebagai alat dukung demi mempengaruhi opini public di media pers dalam mengalihkan tajuk headline perhatian dari masalah tersebut dan memperbaiki citra diri dengan menyamarkan sesuatu yang busuk seolah olah menjadi wangi. 

Di sinilah letak krusialnya. 

Perubahan revolusi politik sebesar ini tidak dapat berhasil jika berada di bawah kepemimpinan yang lemah dan juga pejabatnya haus kekayaan yang pengen diberi gaji tunjangan besar hingga Rp 100 juta - Rp 1 miliar perbulan dari jabatan tahta kleptokrasi. 

Pejabat serakah tidak pantas memimpin negara. Buang pejabat itu ke laut. 

Seorang pemimpin tertinggi dengan ketegasan seperti yang pernah coba ditunjukkan Gus Dur mengalami kegagalan dan kekalahan dalam upayanya membubarkan DPR & MPR. Malahan yang ada DPR & MPR yang melengserkan dirinya. Tapi seharusnya semangat GUS DUR tetaplah relevan di abad modern ini walaupun beliau sudah almarhum.

Gus Dur adalah sosok presiden pemberani yang mengambil resiko besar demi rakyat, beliau rela melawan DPR & MPR dan melawan oligarki politik besar dan membongkar kebusukan sistem politik tersebut sebagai lumbung tikus. 

Strategi dan Taktik Pelaksanaan

Mewujudkan ide Gus Dur atau melanjutkan perjuangan Gus Dur. 

Afrid Fransisco percaya tentu tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena lawan yang dihadapi begitu berat. Maka dibutuhkan strategi, ide, rencana, siasat dan taktik pemikiran matang yang lebih kuat.

1]. Langkah pertama adalah membangun kesadaran, sebarkan pendidikan ilmu pengetahuan tentang politik kepada segenap rakyat Indonesia melalui media sosial ( internet ) dan dibutuhkan dukungan rakyat secara masif dan besar besaran. Dengan cara menunjukkan bahwa rakyat menginginkan perubahan fundamental pada sistem birokrasi politik kleptokrasi yang boros APBN.

2]. Dibutuhkan tekanan yang lebih kuat dibandingkan kekuasaan pejabat berkuasa tersebut. Jika upaya lemah maka dipastikan gagal. Oleh sebab itu dibutuhkan kekuatan. 

Cara memutus siklus boros perpolitikan dengan membubarkan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 

Caranya:

1]. Gabungkan keempat lembaga ( MPR, DPR, DPD, dan DPRD ) tersebut menjadi 1 lembaga tunggal yang menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan. 

2]. Kurangi jumlah pejabat dari 20.376 menjadi hanya 100 orang pejabat profesional yang dipilih berdasarkan meritokrasi, integritas, dan intelektual. Jadi DPRD dengan anggota jumlah yang banyak tidak dibutuhkan lagi. Tidak dibutuhkan lagi pemilu daerah untuk memilih DPRD daerah. Pemilu nanti hanya untuk pemilihan presiden dan walikota saja. Seluruh kantor DPRD yang luas dan megah yang ada di setiap pelosok daerah di bongkar untuk alihfungsi sebagai rumah susun rakyat atau rumah tapak rakyat.   

Strategi ini membuat negara Indonesia dapat mengefesiensi dan menghemat APBN secara signifikan, memangkas korupsi struktural, dan mempercepat pengambilan keputusan. Daripada APBN digunakan untuk  rapat ribuan pejabat yang tidak berguna dan menghandle biaya operasional ribuan pejabat yang tidak berguna.  

Cukup pakai 100 orang pejabat meritokrasi saja. 

Afrid Fransisco percaya pakai 100 pejabat profesional saja sudah dapat melaksanakan tugas gabungan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang setara 20.376 ribu pejabat itu.  

Bayangkan, betapa uang APBN rakyat yang biasanya ditransfer sebagai gaji, tunjangan, bonus, insentif dan pensiun seumur hidup para pejabat tersebut bisa dialihkan ke anggaran APBN lain seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, teknologi, membangun rumah sakit, sekolah, memperbaiki jalan raya yang rusak, jembatan, melindungi hutan lindung, membangun rumah susun tempat tinggal, dll sebagainya.   

Nah, jika ide Afrid Fransisco ini ditolak mentah mentah oleh presiden dan sistem yang ada. Menolak merampingkan politik. Maka itu adalah sinyal yang jelas betapa bobroknya otak pejabat kleptokrasi yang mirip seperti sampah. 

Mereka hanya ingin membangun politik gemuk sebagai sarana ladang lumbung bagi bagi kekuasaan dan bagi bagi gaji uang demi memperkaya kekayaan mereka saja. Disisi lain, anda lah yang diperas melalui aneka macam pajak. 

Momentum harus digunakan untuk mendorong lahirnya seorang pemimpin presiden revolusioner baru seperti ketegasan dan keberanian yang pernah coba ditunjukkan oleh presiden Gus Dur. 

Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. GBU.