Doyan transaksi bagi bagi kekuasaan jabatan pejabat & lebih mementingkan partai politik. Pemimpin tertinggi presiden Prabowo Subianto dapat menjadi target penggulingan oleh aksi massal demonstrasi rakyat berikutnya ( 2025 )
Di era politik modern, kekuasaan dan kursi jabatan sering kali dipandang sebagai sesuatu yang harus dibagi bagi sesuai kepentingan partai politik.
Fenomena ini bukanlah hal baru, melainkan sudah terjadi sejak lama hingga hari ini. Dalam analisis ilmu politik di sebut sebagai KLEPTOKRASI. Artinya pemerintahan yang awalnya diciptakan untuk tujuan baik malah jatuh menjadi pemerintahan pencuri.
Kleptokrasi pertama kali digaungkan pada akhir abad ke 19. Namun istilah ini kian populer pada tahun 1970. Kleptokrasi merupakan sesuatu yang kompleks dan lebih dari aktivitas korupsi.
Kata kleptokrasi berasal dari bahasa Yunani. Kleptes artinya ( pencuri ) dan kratos artinya ( administrasi publik ).
Pemerintahan kleptokrasi diisi oleh orang orang pejabat pencuri kekayaan rakyat melalui cara mengeksploitasi institusi lembaga, menguasai kedudukan lembaga dan mengatur penguasan manajemen alokasi APBN demi dialokasikan untuk kepentingan memperkaya kekayaan pribadi maupun memperkaya jaringan partai politik yang pernah turut mensukseskan atau mendukung keberhasilan kemenangan.
Kejadian sejarah selalu seringkali berulang ulang. Partai politik dapat berubah sewaktu waktu dari tadinya teman bisa menjadi lawan dan sebaliknya dari lawan menjadi teman. Tujuannya yaitu merebut kursi tahta tertinggi. Jika dirasa tidak mampu menduduki tahta tertinggi, maka rangkul partai politik lawan menjadi kawan supaya mendapat lebih banyak suara, dengan harapan dapat memenangkan pemilu.
Kejadian ini seringkali berulang ulang.
Tujuannya karena : 'HAUS KURSI KEKUASAAN'.
Janji janji politik saat kampanye yang diberikan kepada rakyat. Itu sebenarnya hanyalah pemanis gula agar kekuasaan dapat bertahan kokoh di kursi tertinggi. Namun setelah terpilih kepentingan partai politik menjadi prioritas utama dibandingkan kepentingan rakyat.
Lihatlah bagaimana jabatan strategis kementerian disi bukan atas dasar profesionalime, bukan atas meritokrasi, bukan atas kompetensi dan bukan demi kebutuhan rakyat. Melainkan demi mengisi orang orang di elite partai politik ke dalam jabatan atau kroni pejabat pejabat lainnya yang pernah mendukung kemenangan. Strategi kleptokrasi ini biasanya dikenal sebagai akomodasi politik
Akomodasi politik atau sering juga disebut "politik rangkul balas budi".
Bagi rakyat pembentukan koalisi kementerian yang gemuk dapat dipersepsikan sebagai praktik "bagi bagi jabatan".
Menurut mantan presiden Gus Dur, sarang tikus dan lumbung tikusnya ada di gedung DPR/MPR.
Karena disanalah aktivitas perkumpulan politik berkumpul.
Kekecewaan rakyat sering kali bermula dari kesenjangan antara harapan dan kenyataan.
Masyarakat mendambakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan diisi oleh pejabat profesional yang berintegritas. Namun malah elite partai politik atau kroni kroni tertentu mengisi banyak jabatan penting diparlemen.
Maka aktivitas kleptokrasi dapat menjadi pemicu ketidakpuasan sosial.
Oleh sebab itu.
Tahun 2025 seharusnya menjadi pertanda, peringatan dan periode krusial bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak melakukan kesalahan, memperbaiki kesalahan dan mengevaluasi.
Jika rakyat diabaikan dan partai politik diutamakan.
Maka dinamika kleptokrasi bisa berubah menjadi tantangan serius bagi kekuasaan Prabowo Subianto.
Menurut saya, Beberapa rakyat Indonesia semakin pintar di bidang politik, lebih kritis, lebih berpengetahuan dan mereka bisa dengan mudah mengorganisir diri mereka melalui media sosial seperti Whatsapp, Telegram, Youtube, Tiktok, FB, X.com, dll untuk mempersiapkan mekanisme penggulingan.
Jalan terbaik tentu bukan dengan menunggu munculnya demonstrasi penggulingan besar besaran.
Dampaknya bisa fatal dengan rakyat dapat tega melakukan aksi perusakan & pembakaran gedung pemerintahan. Seperti pembakaran gedung DPR dan pembakaran gedung partai politik.
Pada akhirnya selayaknya pemerintah Indonesia harus menunjukkan bahwa politik yang dijalankan berfokus pada kebijakan yang pro rakyat dengan tata kelola yang baik. Maka potensi demonstrasi sosial masif besar besaran dapat diredam.
Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. GBU.