Pemerintah Indonesia melalui presiden Prabowo Subianto masih terus melanjutkan kebijakan subsidi pupuk yang sudah berlangsung sejak 1969.
Kebijakan pemberian subsidi ke pupuk dengan alasan merupakan usaha atau upaya dari tindakan pejabat berkuasa untuk mendukung ketahanan pangan nasional di Indonesia.
Pada tahun 2026. Jatah subsidi pupuk dengan tata kelola sebesar 9,6 juta ton dianggarkan uang APBN setiap 1 tahun sebesar Rp 46 triliun rupiah.
Kebijakan ini terlihat seperti tindakan mulia yang berbentuk keberpihakan pemerintah mengalokasikan APBN kepada sektor agraria, pertanian dan perkebunan.
Namun, jika anda teliti dan membedah isi sistem di dalamnya.
Terdapat banyak proyek yang dilakukan oleh pejabat kleptokrasi secara internal dalam urusan digitalisasi IT/SI, verifikasi, aturan distribusi, rantai pasok, manajemen tata kelola, elektronik e-RDKK, gaji, tunjangan, kartu ini kartu itu, dll. Semua itu butuh duit yang menguras uang APBN.
Subsidi itu lahir dari pajak rakyat.
Artinya, setiap rupiah yang digelontorkan negara Indonesia semestinya harus kembali terdistribusi kembali kepada rakyat secara circular, bukan malah mengendap di segelintir pejabat untuk urusan yang tidak penting dan kepada orang orang iblis yang tidak bertanggung jawab yang tidak punya etika dan rakus.
Yuk Ciptakan Budaya Petani Malu Beli Pupuk Subsidi.
Subsidi pupuk bukanlah hadiah, bukan juga fasilitas untuk menikmati pupuk murah dari negara dengan wajah tanpa rasa bersalah.
Di Indonesia, mayoritas orang orang diketahui mendukung kebijakan subsidi pupuk.
Tapi bagaimana jika...?
Lebih baik subsidi pupuk dihapuskan saja.
Ganti ke harga pupuk yang mengikuti acuan harga kapitalis global internasional & adil merata untuk semua petani agar mendapatkan hak harga masing masing yang sama secara berkeadilan berdasarkan acuan masing masing wilayah geografis.
Tentu saja, banyak orang orang di Indonesia akan marah kepada Afrid Fransisco.
Seharusnya, kita sepakat subsidi pupuk Rp 46 triliun rupiah bukan uang kecil.
Itu uang banyak banget lho ya.
Di lapangan, semua tahu cerita lama ini ya : distribusi bocor, pupuk subsidi sering habis duluan. Bahkan ada oknum yang mengambil banyak dari kuota yang ditetapkan. Praktik bancakan, praktik rente yang menghambat dan aneka macam permainan pejabat di dalamnya dan mafia di dalam subsidi pupuk.
Tapi ini masih belum seberapa parah dengan perbuatan orang orang iblis yang saya sebut sebagai petani berdasi.
Petani berdasi merupakan sebutan untuk orang orang kaya di bidang pangan tersebut.
~ Mereka punya traktor sendiri.
~ Mereka punya lahan pertanian berhektar hektar.
~ Hasil panen skala industri dengan modal investasi besar dan akses pasar luas.
Tapi mereka tega menyerobot dengan membeli pupuk subsidi.
Padahal isi rekening saldo rekening mereka dari hasil pertanian berjumlah puluhan miliaran rupiah, seharusnya mereka bisa membeli pupuk non-subsidi dengan transfer via QRIS, tapi masih rakus membeli pupuk subsidi.
Mereka juga lupa, barusan saja turun dari mobil EV listrik mewah.
Mobil listriknya disubsidi pula. Lalu dengan santainya seperti orang tidak bersalah. Naik kereta cepat Whoos, naik bus di Jakarta, naik pesawat. Semuanya pilih beli pakai tiket yang disubsidi pemerintah, padahal rekening akun Bank nya puluhan miliar dari hasil pertanian dan perkebunan.
Untuk petani yang lahannya cuma seberapa petak dan hanya berpikir untuk makan menyambung nyawa esok hari dari hasil penjualan panen.
Tidak punya banyak uang.
Anda berhak membeli pupuk subsidi, karena itu hak anda.
_11zon.jpg)
Kebijakan subsidi pupuk adalah kebijakan sampah.
Supaya tidak ada lagi celah pejabat kleptorasi bermain didalamnya dan petani berdasi tidak boleh mendapatkan distribusi pupuk bersubsidi. Maka satu satunya cara yaitu menghapus kebijakan subsidi pupuk.
Lingkaran Setan Mafia, Pejabat dan Oknum Petani Berdasi.
Anggaran APBN sebesar Rp 46 triliun per tahun untuk subsidi pupuk, ibarat seperti gula bagi para pejabat kleptokrasi untuk menyulitkan birokrasi dengan aneka macam aturan dan juga menjadi incaran mafia. Termasuk oknum petani kaya.
Dengan menstop kebijakan subsidi pupuk.
Maka secara tidak langsung, menghancurkan pekerjaan pejabat kleptokrasi, mafia penipu dan orang orang kaya yang gendut & rakus melahap subsidi pupuk.
Namun tentu saja, ada banyak halangan dari pejabat untuk menstop kebijakan subsidi pupuk. Karena pejabat ingin selalu mendapatkan jatah fee dari aneka macam proyek subsidi.
Jadi Afrid Fransisco punya cara yang lebih baik, beretika dan bermartabat.
Yaitu masing masing petani dapat menciptakan gerakan budaya malu membeli pupuk subsidi.
Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. GBU.