 |
| Foto : Bezalel Smotrich, kementerian keuangan Israel. |
Di atas kertas, subsidi KPR terdengar manis.
Rakyat yang kesulitan untuk membeli rumah & apartemen merasa di tolong.
Pejabat politik terlihat begitu peduli dalam setiap pidatonya.
Seolah olah pejabat politik punya wujud nyata kepedulian terhadap rakyat miskin.
Tapi disinilah letak masalahnya.
Selama puluhan tahun, pemerintah Israel telah menerapkan subsidi kredit mortage.
Kalau di Indonesia, mortage disebut KPR ( Kredit Pemilikan Rumah ).
Yaitu sebuah fasilitas pembiayaan utang yang memungkinkan kalangan rakyat tidak mampu ( miskin atau rakyat jelata ) untuk membeli rumah, apartemen atau properti lainnya dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga aslinya.
Mengapa harga bisa murah ?
Karena pemerintah Israel turun tangan mengalihkan uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) demi menalangi sebagian persentase cicilan kredit KPR tersebut.
Intervensi atau insentif subsidi semacam ini sebenarnya bukan hal asing di kancah global internasional.
Sebagai perbandingan, di Indonesia pada tahun 2026, pemerintah RI yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto juga menggelontorkan dana APBN yang cukup besar, yakni sebesar Rp 57 triliun rupiah demi menyokong program 3.000.000 juta rumah yang difokuskan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Di Israel, skema hal yang sama persis juga terjadi.
Di mana pemerintahan Benjamin Netanyahu mengalokasikan dana APBN sebesar NIS 2,1 miliar shekel atau Rp 12 triliun per tahun untuk meringankan beban cicilan KPR yang disebut mortage.
Perdebatan sengit ideologi antara 2 kubu pejabat : Populisme vs Matematika Ekonomi Akuntansi.
Awalnya, mayoritas anggota pejabat Knesset berdiri di belakang Netanyahu karena takut kehilangan popularitas di mata pemilih demokrasi.
Namun, sejak menteri keuangan Bezalel Smotrich berkuasa.
Bezalel menolak keras terhadap kebijakan subsidi KPR karena membebani APBN dan tidak memberi manfaat ekonomi.
Pemerintah Israel melalui Knesset terbagi ke dalam 2 kubu pejabat. Yaitu Populisme dan Ilmu Akuntasi.
Kubu pertama dipimpin langsung oleh Benjamin Netanyahu yang dengan lantang ingin terus melanjutkan subsidi KPR. Dengan argumen bahwa negara Israel wajib hadir membantu rakyat miskin agar bisa memiliki tempat tinggal hunian yang layak.
Kubu kedua dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich.
Bezalel sebagai kasir, admin keuangan dan bendahara negara yang memang setiap hari memantau, menyusun, merencanakan, dan mengelola akuntansi APBN secara riil. Smotrich melihat kebijakan subsidi dari kacamata matematika ekonomi dengan detail dan akurat.
Bahwa subsidi KPR adalah kebijakan buruk yang perlahan namun pasti dapat merongrong dan merusak struktur ekonomi makro Israel, jika kebijakan subsidi KPR ini terus dilanjutkan punya daya merusak APBN.
Smotrich tidak sendirian.
Smotrich juga didukung oleh para ahli ekonom dan pejabat kementerian lainnya yang berargumen sama bahwa subsidi KPR tidak memiliki logika ekonomi yang sehat, justru menyebabkan penyakit ekonomi.
Kebijakan subsidi ini malah merusak kredibilitas pertumbuhan APBN Israel, memicu defisit fiskal APBN yang kian parah jika subsidi terus dilanjutkan, dan memaksa pemerintah menanggung tekanan finansial yang berat untuk menambal lubang APBN yang bocor akibat subsidi dengan terpaksa pemerintah Israel menambah tumpukan utang baru dengan menerbitkan obligasi.
Abramzon, salah satu pejabat senior ekonomi Israel yang mendukung penghentian subsidi ini menyatakan secara tegas:
"Pelanggaran kerangka anggaran dengan mengalihkan sumber daya saat ini untuk tujuan subsidi yang tidak berkontribusi apa pun pada upaya perang dan tidak menjaga stabilitas ekonomi dan pertumbuhannya hanya untuk kelompok tertentu dapat menjadi pukulan bagi kredibilitas ekonomi Israel. Ini terjadi pada saat ekonomi sangat membutuhkan tanggung jawab fiskal yang kredibel dan tegas". Sahutnya.
Setelah dijelaskan selama berbulan bulan di ruang rapat Knesset menggunakan 'ilmu pengetahuan ekonomi' alih alih pakai cara populisme.
Beberapa pejabat yang tadinya mendukung Netanyahu, kini berbalik arah mendukung Smotrich.
Knesset akhirnya setuju menghapus kebijakan menghentikan subsidi KPR untuk tahun 2027.
Tetapi untuk kredit utang KPR yang berjalan selama 10 tahun ke depan.
Pemerintah Israel terpaksa harus membayar biaya uang tersebut dari APBN karena sudah terlanjur.
Mengapa Subsidi KPR itu tidak baik dan Harus Dihapus ?
Menghapus bantuan subsidi KPR untuk orang miskin seperti terdengar kejam.
Di Israel, butuh debat keras berbulan bulan di Knesset untuk menyakini pejabat lainnya untuk menghapus subsidi KPR.
Subsidi KPR dapat menciptakan ketidakadilan sistemik ekonomi dan merugikan perekonomian Israel secara luas dan makro melalui alasan fundamental berikut ini :
1]. Subsidi KPR hanya membuat harga rumah kian tambah mahal, alih alih menjadi murah malah memicu harga jadi semakin mahal. Karena market pasar kapitalis yang pengen cari untung sebesar besarnya menerima sinyal bahwa negara Israel akan ikut menanggung risiko dengan menalangi dalam bentuk uang guna meringankan cicilan. Akibatnya, ketergantungan pada belanja pemerintah terhadap bantuan subisidi KPR tidak dapat terselesaikan akibat akar masalah utamanya tidak diobati atau tidak diatasi. Ini ibarat seperti dokter yang pengen menyembuhkan sakit kaki pada pasien, tapi malah kepala pasien yang diamputasi. Itulah skema yang sama terjadi di subsidi KPR yang justru memicu kerusakan APBN ke tingkat parah kronis jika kebijakan sampah tersebut dilanjutkan.
2]. Subsidi KPR dapat memicu kenaikan inflasi gila gilaan pada harga properti. Karena developer dan oligarki real estate menjadi pihak kelompok yang paling diuntungkan dan senang jika subsidi ini terus dilanjutkan. Karena keuntungan mereka berasal dari belanja pemerintah Israel terhadap biaya properti rumah dan apartemen.
3]. Selain kelompok tertentu yang senang. Pejabat juga senang dengan semakin banyak subsidi artinya semakin banyak ruang pekerjaan untuk proyek pejabat yang menghandle tender subsidi. Padahal secara ilmu ekonomi ini sebenarnya sedang menghancurian APBN akibat tekanan kebocoran keuangan yang tidak efesien melalui banyaknya uang bocor demi membayar fee pejabat dan partai politik.
4]. Ketidakadilan Sosial bagi Rakyat Kelas Menengah dan atas : APBN semestinya digunakan untuk kemakmuran bersama. Melalui subsidi KPR, kelompok masyarakat kelas menengah di Israel yang tidak berhak menerima subsidi justru menjadi korban terbesar. Mereka harus berjuang mati matian seorang diri tanpa bantuan pemerintah untuk membeli properti dengan harga asli yang sudah melambung tinggi tanpa bantuan pemerintah Israel sepeser pun, sementara pajak yang mereka bayarkan dialihkan oleh pemerintah Israel untuk membiayai kredit cicilan rumah bagi rakyat jelata lainnya. Ini namanya bukan keadilan.
5]. Beban Utang Negara Israel dapat Bengkak : Untuk membiayai subsidi butuh anggaran modal yang besar dari APBN. Jika pendanaan keuangan kurang maka terpaksa menerbitkan obligasi dan ruang fiskal untuk kebutuhan lainnya menjadi terganggu.
Seperti pembahasan diatas.
Awalnya, mayoritas anggota Knesset yang berdiri bersama Netanyahu.
Kini mereka tersadar setelah kubu kementerian keuangan gencar memberikan paparan berbasis data ilmiah dan argumen ekonomi rasional berdasarkan ilmu ekonomi bukan sekadar retorika populis.
Para pejabat di Knesset ( DPR-nya Israel ) akhirnya tersadar. Mereka menyadari bahwa masa depan stabilitas fiskal negara Israel jauh lebih krusial dibandingkan ilusi bantuan subsidi yang cuma fatamorgana.
Akhirnya keputusan penghapusan subsidi KPR ini sah disetujui untuk tahun 2027.
Penghapusan subsidi KPR adalah langkah awal Israel menuju ekonomi tangguh dan kuat.
Langkah berikutnya adalah menghapus aneka macam subsidi sampah lainnya. Seperti hapus subsidi jalan tol, hapus subsidi tiket kereta, hapus subsidi BPJS kesehatan, hapus subsidi pendidikan uang kuliah, hapus subsidi kursi roda listrik, hapus subsidi voucher makanan, hapus subsidi uang pensiun pejabat, hapus subsidi KUR, hapus subsidi tarif energi listrik untuk rakyat miskin, hapus subsidi perawatan daycare anak, hapus subsidi tiket bus dan menghapus subsidi lainnya yang memang tidak berguna secara ekonomi makro.
Pekerjaan untuk menghapus kebijakan subsidi di Israel memang tidak mudah karena mendapatkan pertentangan dan perlawanan. Tetapi menjadi langkah awal di mulai dari menghapus subsidi KPR.
Selamat untuk Israel yang telah menghapus kebijakan subsidi KPR.
Ini merupakan kemenangan kecil menuju kemenangan besar berikutnya dengan menghapus aneka macam subsidi lainnya.
Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. GBU.