Kesalahan menggelontorkan uang Rp 200 triliun untuk kredit Bank Himbara dan kebijakan boros seperti makan bergizi MBG, subsidi besar besaran, cek kesehatan gratis, subsidi asuransi BPJS, pembelian alustista, koperasi merah putih, PMN, operasional mahal DPR/MPR, partai politik, penambahan utang senilai lebih dari Rp 689 triliun dapat menyebabkan bencana inflasi tinggi dan nilai tukar rupiah berpotensi naik dari Rp 16.600 menuju Rp 20.000 ( 2025 )

Pemerintah Indonesia secara resmi telah mengganti menteri Keuangan, dari Ibu Sri Mulyani ke bapak Purbaya Yudhi Sadewa. Pergantian ini tentu membawa arah kebijakan baru yang cukup berbeda dengan periode sebelumnya.

Di awal masa jabatannya pada tahun 2025, Purbaya langsung mengumumkan kebijakan besar berupa penggelontoran dana Rp 200 triliun ke Bank Himbara. Tujuannya adalah untuk menyalurkan kredit usaha kepada perusahaan, masyarakat, hingga UKM demi menggerakkan roda perekonomian. 

Menurut saya, kebijakan Purbaya jika ditelaah lebih dalam justru bisa menjadi bumerang berbahaya. 

Bahkan kebijakan Purbaya lebih buruk dibandingkan kebijakan Ibu Sri Mulyani yang lebih berhati hati mengatur ekonomi Indonesia walaupun teknik pengaturan uang ala ibu Sri terkesan lambat tapi beliau begitu hati hati. 

Kenapa demikian. Karena pihak Bank sendiri sudah berulang kali mengatakan dirinya pusing kepala jika ditombok uang sebesar itu dan Bank sudah berkali kali mengingatkan bahwa daya serap perbankan dalam menyalurkan kredit ke rakyat sudah mendekati batas maksimal. Memaksakan tambahan penyaluran kredit hanya akan membuat risiko kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) melonjak. 

Entah apa yang ada dipikiran otak orang orang pendukung penyaluran kredit ke Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BSI dan Bank BTN.

Dalam dunia bisnis company, prinsip dasar sebenarnya sederhana.

Gunakan kas ekuitas untuk mengembangkan usaha ke level berikutnya. Berutang seharusnya menjadi pilihan terakhir ketika terpaksa tidak ada cara lain. Sayangnya, pemerintah Indonesia malah mendorong rakyat, company dan UKM untuk mengambil lebih banyak kredit. Ini sama saja dengan menjerumuskan ke dalam jebakan utang kredit.

Ingat, darah harus dibayar dengan darah. 

Begitu pula dengan utang pasti harus dibayar dengan uang. 

Menggelontorkan Rp 200 triliun ke Bank Himbara hanyalah solusi jangka pendek. Awalnya memang terlihat seperti obat mujarab yang membuat pasien cepat sembuh dengan cepat, padahal sebenarnya hanya menunda penyakit yang lebih parah di masa depan akibat akumulasi kesalahan. Pada akhirnya bisa menjadi bom waktu yang siap meledak di masa kemudian nanti. 

Afrid Fransisco ingin mengingatkan ke pemerintah Indonesia. Bahwa kebijakan semacam ini berisiko tinggi dan sama sekali tidak berkelanjutan. 

Selain itu, tidak hanya masalah kredit. Pemerintah Indonesia saat ini juga terjebak dalam budaya boros subsidi. 

Hampir semua sektor disuntik subsidi besar-besaran : Mulai dari subsidi tiket kereta, subsidi listrik, gas melon 3 kg, BPJS kesehatan, pupuk, Tapera, kendaraan listrik, hingga subsidi BBM. Semua terlihat populis di permukaan, namun di baliknya justru ancaman membebani APBN ke dalam utang pemborosan. 

Belum lagi masalah PMN (Penyertaan Modal Negara) yang terus digelontorkan ke BUMN bermasalah dan pejabat bermasalah di BUMN yang tidak bekerja meritokrasi, doyannya cuma minta PMN. Alhasil perbuatan ini malah condong seringkali merugikan perusahaan swasta lainnya yang bekerja efektif. Tapi swasta dipaksa harus tutup deindustrialisasi dan bangkrut karena kalah saing dengan BUMN.  

Kebijakan PMN seperti menuangkan air ke ember bocor. Tidak pernah penuh hanya buang buang anggaran uang APBN kedalam bentuk keniscayaan sia sia. Padahal mayoritas pendapatan uang APBN Indonesia didanai oleh pajak melalui keringat rakyat, tangisan rakyat dan darah rakyat. 

Kondisi diperparah dengan biaya partai politik Indonesia yang mahal dan boros uang. 

Biaya operasional hanya untuk 20.376 anggota DPR, MPR, DPRD, hingga DPD yang setiap tahunnya menyedot anggaran sekitar Rp 10 triliun untuk membiayai sesuatu belanja & modal yang tidak penting seperti fasilitas mewah, rapat mewah, gaji, tunjangan fantastis dan biaya operasional lainnya mencekik APBN.

APBN juga dipaksa untuk membayar biaya operasional puluhan unit partai politik yang boros. Padahal tidak perlu pakai partai politik sama sekali ( alias 0 partai politik ), sesungguhnya Indonesia bisa beroperasi dengan baik tanpa partai politik.  

Profesor bapak Rhenald kasali mengatakan bahwa biaya partai politik di Indonesia sungguh besar dan keterlaluan sekali. 

Tidak cukup sampai disitu. Kepemimpinan kepresidenan memunculkan aneka macam program populis lain yang sebenarnya tidak layak secara ekonomi. Seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), cek kesehatan gratis, pembelian alustista TNI/Polri dalam jumlah besar besaran, hingga program koperasi merah putih. 

Semua ini terdengar indah dan enak di telinga rakyat.

Makan makan gratis

Cek kesehatan gratis dan hal hal gratis lainnya.

Tapi yang tidak diketahui kemudian hari yaitu program ini menguras APBN habis habisan hingga mendekati alokasi gabungan mencapai Rp 500 triliun per tahun.

Ironisnya, disisi lain pemerintah tidak punya niat untuk berusaha mengurangi beban utang, pemerintah malah berencana menambah utang baru di tahun 2026 hingga Rp 689 triliun. Ini jelas kebijakan ugal ugalan yang bisa menyeret ekonomi nasional ke jurang krisis.

Jika pola kebijakan ini terus berlanjut, saya percaya nilai tukar rupiah bisa terdepresiasi lebih parah dari Rp 16.600 menjadi Rp 20.000 dalam beberapa tahun ke depan. 

Konsekuensinya jelas: harga barang, produk, dan jasa akan naik drastis, sementara daya beli masyarakat semakin merosot tajam, sulit untuk pulih.

Kesimpulannya, kebijakan pemaksaan kredit usaha ke Bank Himbara, ditambah program boros subsidi dan penambahan utang jumbo adalah resep bencana bagi ekonomi Indonesia. 

Harapan saya, para pejabat pengambil kebijakan di negeri Indonesia tercinta dapat bertindak lebih bijak dalam mengambil solusi yang baik, berani melakukan efisiensi dalam hal perbuatan yang boros uang dan tidak terjebak dalam populisme semu demi melanggengkan kekuasaan politik yang hanya terlihat enak di awal tapi mematikan di masa depan.

Terima kasih. Semoga bermanfaat. GBU.