Afrika Selatan Gelontorkan 11% APBN untuk Bansos Uang Tunai Murni, Indonesia Cuma 0,7% [ 11% VS 0,7% ] [ Afsel Pintar atau Bodoh sih ] (2026)
Melalui pernyataan presiden Prabowo Subianto di tahun 2026.
Beliau mengaku Indonesia sebagai negara welfare state terkuat di dunia.
Benarkah omon omon Prabowo itu.
Menurut saya, jawabannya : TIDAK.
Kebijakan fiskal global harus dilihat dari data dan angka yang kredibel dan terpercaya secara menyeluruh. Pernyataan Prabowo Subianto itu adalah 'NGAWUR'.
Dibelahan dunia lain, di negara Africa Selatan telah secara berani menganggarkan 11% dari anggaran pendapatan dan belanja negara ( APBN ) murni untuk bantuan sosial yang ditransfer langsung ke rekening Bank masing masing rakyatnya.
Di sisi lain, Indonesia. Sebuah negara dengan populasi besar hanya mengunci alokasi bantuan sosial murni (seperti Program Keluarga Harapan/PKH) di angka 0,7% dari APBN.
Kontras angka ini terlihat begitu jomplang. Afsel 11% VS Indonesia 0,7%
Dua filosofi negara yang saling bertolak belakang dalam memandang kesejahteraan rakyat, prioritas anggaran, dan pertaruhan makroekonomi yang berbeda.
Ketika perbandingan kebijakan ini dihadapkan pada realitas tata kelola struktur keuangan negara tahun 2026,
Jadi, Apakah langkah Afrika Selatan yang menguras 11% anggaran APBN untuk keperluaan bansos uang murni merupakan sebuah keputusan yang jenius, pintar atau justru tindakan bodoh.
Anatomi Kebijakan Ekstrem Afrika Selatan : Kenapa Afsel Berani Mematok 11%.
Untuk memahami mengapa Afrika Selatan rela menguras 11% porsi anggaran dari APBN demi bantuan sosial murni, maka harus menelisik akar sejarah historis dan struktural negara tersebut di masa lalu.
Warisan kelam era apartheid meninggalkan jurang pemisah ekonomi yang begitu meyakitkan, dalam dan melukai mayoritas rakyat jelata Afsel di masa lalu.
Oleh sebab itu, tidak heran mengapa di masa kini di abad modern pemerintah Africa Selatan telah meletakkan fondasi mutlak yang kuat untuk meredam instabilitas sosialnya dan sistem makroekonomi ketatanegaraannya dengan mengunci bansos hingga 11% dari APBN.
1. Transfer Langsung Uang Bansos Tanpa Perantara Pejabat Birokrasi yang Berbelit belit.
Bantuan sosial murni di Afrika Selatan disalurkan dalam bentuk direct cash transfer ( DCT ) yang langsung masuk langsung ke rekening bank atau dompet digital rakyatnya.
Menggunakan sistem digitalisasi, langkah pemerintah Africa Selatan dengan sukses memotong banyak rantai birokrasi pejabat yang berlapis lapis yang hendak mencoba mengambil uang fee, meminimalisir penyaluran, dan memastikan uang bantuan sosial tunai tersebut langsung sampai ke tangan lebih dari 26 juta rakyatnya secara utuh tanpa dapat diotak atik oleh pejabat.
2. Menjaga Daya Beli Domestik secara Instan
Dengan menganggarkan 11% APBN langsung ke tangan rakyatnya. Maka muncul efek perputaran uang di pasar domestik lokal yang secara langsung terakselerasi dengan masif memicu multiplier effect. Sehingga rakyat Afsel memiliki daya beli dan daya belanja riil untuk membelanjakan kebutuhan pokok sehari hari, Seperti beli sabun, beli daging ayam, telur, ikan, kayu, rumah, semen, sapi, pakaian, buku sekolah, dll yang pada gilirannya akhirnya menggerakkan roda ekonomi sektor UMKM lokal dan industri di Afsel secara simultan.
Bagaimana dengan Indonesia : Ketika Bansos Murni Ternyata Cuma Hanya 0,7%.
Mari bedah secara mendalam dan alihkan pandangan anda ke Indonesia.
Berdasarkan postur APBN 2026, total alokasi anggaran khusus untuk program bantuan sosial murni melalui Program Keluarga Harapan (PKH) tercatat berada di angka Rp 28 triliun.
Jika saya kalkulasikan dengan total volume APBN Indonesia di tahun 2026 yang menembus kisaran Rp3.842 triliun lebih, porsi bansos murni tunai di Indonesia secara mengejutkan hanya berada di kisaran 0,7%.
Angka ini harusnya memicu kritik tajam untuk kalangan pengamat sosial dan ekonomi.
Mengapa negara sebesar Indonesia begitu "pelit" dalam mengalokasikan direct cash transfer DCT murni kepada rakyat jelatanya. Sementara negara seperti Afrika Selatan jor joran dan bangga mengklaim dirinya mengalokasikan APBN untuk bansos DCT hingga 11%.
Jawabannya terletak pada bagaimana struktur anggaran negara Indonesia VS Africa Selatan didesain oleh partai politiknya dan ke mana saja aliran uang pajak rakyat Indonesia atau APBN tersebut mengalir...?
Paradoks Fiskal Indonesia : Ratusan Triliun Habis di Mana ?
Jika anggaran bansos murni atau DCT di Indonesia hanya berada di angka 0,7%.
Jadi uang pajak rakyat Indonesia yang terkumpul di APBN itu sesungguhnya pergi ke mana saja sih.
Berikut adalah rincian ke mana perginya ruang fiskal APBN Indonesia tersebut :
1. Lebih dari Rp 400 triliun APBN mengalir untuk Subsidi Barang & Jasa.
Jika seluruh instrumen subsidi digabungkan menjadi 1 kesatuan, angka totalnya bahkan bisa melampaui Rp 400 triliun per tahun.
Secara keseluruhan, total alokasi untuk aneka macam subsidi. Seperti subsidi BBM pertalite, LPG 3 kg, listrik, subsidi tiket, pupuk, subsidi bunga KUR, subsidi minyak tanah, solar, subsidi BPJS kesehatan, subsidi KPR, subsidi BPJS ketenagakerjaan, dan subsidi lainnya jika ditotal menyentuh angka lebih dari Rp 400 triliun per tahun.
Pejabat Indonesia begitu cepat bertindak dan jago urusan jika menyangkut masalah subsidi aneka barang, sembako, pupuk dan produk lainnya. Tetapi seringkali menolak dan perhitungan ketika harus memberikan uang tunai langsung ( DCT ).
2. Suntikan PMN untuk BUMN yang terus menerus merugi.
APBN kerap kali menguras ruang fiskal adalah alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) yang digelontorkan untuk menyelamatkan perusahaan BUMN pelat merah yang mengalami kerugian operasional akibat tidak dipimpin oleh pejabat meritokrasi.
Ketika perusahaan dan jabatan strategis di pemerintahan banyak diisi oleh orang orang dari kalangan partai politik yang tidak kompeten di bidang ahlinya. Maka negara akan menghadapi tekanan finansial karena harus merogoh kocek triliunan rupiah demi alasan klasik yaitu APBN digunakan untuk penyelamatan strategis BUMN yang merugi, tapi anehnya pejabatnya kaya raya. Akibatnya suntikan uang dari APBN terus disuntikkan kepada BUMN yang merugi dan BUMN yang merugi itu dengan gampangnya mendapatkan dana segar terus menerus dari pajak rakyat. Sementara distribusi uang pajak demi keadilan dengan sengaja dibatasi oleh pejabat seminim mungkin cuma 0,7% untuk porsi bansos.
3. Program Mercusuar raksasa, Belanja Birokrasi Yang Boros dan Gemoy, dan Membiayai aktivitas Parpol.
Postur APBN juga digunakan untuk sebagai pembiayaan bagi program prioritas baru presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kopdes ( koperasi merah putih ) yang masing masing menyedot alokasi anggaran APBN yang tidak sedikit untuk intervensi struktural tahunannya yang mencapai jika digabungkan mencapai Rp 400 triliun rupiah per tahun.
Di sisi lain, ada belanja rutin negara. Meliputi pembiayaan operasional partai politik, kenaikan tunjangan serta gaji DPR/DPRD, anggota TNI dan Polri, hingga jajaran legislatif pejabat lainnya yang bersifat wajib. Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ini juga begitu besar dan menggerogoti APBN menjadi defisit.
Dilema Kebijakan Ekonomi : Africa Selatan VS Indonesia.
Membandingkan pendekatan Afrika Selatan (11%) dan Indonesia (0,7%) yang kontras jauh berbeda.
Menurut saya, langkah kebijakan Africa Selatan bisa disebut sebagai langkah yang pintar karena berani mendobrak secara radikal tanpa perantara birokrasi yang rumit. Walaupun Afsel masih memiliki banyak kekurangan.
Sebaliknya, strategi Indonesia yang membatasi bansos murni di angka 0,7% dilandasi oleh prinsip yang menyatakan yang diakui oleh pejabat Indonesia jika bansos diberikan kepada rakyat maka digunakan oleh rakyat Indonesia untuk judol atau judi online. Jadi lebih baik digunakan untuk perlindungan sosial dalam bentuk subsidi, bukan DCT.
Afrika Selatan kini memilih bertaruh besar melalui gelontoran 11% APBN demi bansos DCT.
Jika Afrika Selatan tidak menerapkan kebijakan 11% tersebut, maka dipastikan memicu ledakan kemiskinan ekstrem, ketimpangan sosial dan daya beli rakyat Afsel semakin melemah.
Dan instabilitas politik keamanan yang sewaktu waktu bisa meruntuhkan negara Afsel dari dalam. Itulah dilema terbesar mengapa kebijakan tersebut terus dipertahankan di tengah segala risiko fiskal yang mengikutinya.
Namun satu hal yang pasti : apakah langkah Afsel itu pintar ataukah bodoh, waktu dan masa depan yang akan membuktikannya.
Dimana sebelumnya,
Melalui pernyataan presiden Prabowo Subianto. Beliau mengaku Indonesia sebagai negara welfare state terkuat di dunia. Tapi jika Prabowo berkaca dan melihat fakta dan realitas di Afsel, seharusnya beliau malu.
Africa Selatan memiliki banyak kekurangan, seharusnya bansos DCT bisa ditingkatkan dari 11% ke 50%.
Pejabat di Africa Selatan mirip seperti pejabat di Indonesia. Sama rakusnya dan mayoritas banyak yang bertindak kleptokrasi.
Padahal, jika politik Afsel ingin bertindak lebih maju dan melakukan perubahan reformasi yang lebih radikal.
Seharusnya DCT di Afsel dapat ditingkatkan hingga 50%. Tapi apa daya terhalang oleh pejabat politik rakus yang menghentikan langkah ke titik 11%. Padahal sebenarnya masih bisa ke level berikutnya yaitu mengalokasikan porsi APBN hingga 50% untuk anggaran bansos DCT tersebut.
Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. GBU.