Anggaran RAPBN 2027 terlalu rumit dipahami rakyat jelata dan sengaja ada yang disembunyikan oleh pemerintah Indonesia. Yuk intip kemana anatomi uang pajak anda mengalir ( 2026 )
Pemerintah Indonesia terlalu cepat dan terburu buru untuk membahas belanja, alokasi dan anggaran RAPBN.
Padahal saat artikel ini ditulis kepada anda, masih bulan Agustus 2026.
Idealnya, pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di mulai akhir tahun seperti November dan Desember.
Tapi Indonesia, udah ngebut duluan di Agustus 2026.
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden Indonesia memang diharuskan dan justru wajib menyampaikan Nota Keuangan RAPBN setiap tanggal 16 Agustus setiap tahunnya.
Kendati demikian, sekali lagi menurut saya terlalu cepat sih.
Laporan dan dokumen RAPBN.
Untuk mengetahui arah kemana pemerintah Indonesia bergerak di tahun 2027. Itu dapat dilihat dari bagaimana Presiden, kementerian dan pejabat terkait menyusun laporan keuangan RAPBN yang bisa menjadi indikator.
Tetapi dokumen resmi RAPBN yang dibagikan terbuka secara digital ke publik, itu agak sulit dipahami oleh rakyat jelata, karena memiliki istilah birokrasi teknis rumit, laporan finansial yang berbelit belit, bertele tele dan ada sesuatu yang sengaja disembunyikan oleh pejabat dari balik bahasa teknis yang bikin pusing kepala tersebut.
Artikel Afrid Fransisco mencoba menyusun, mengurutkannya dan membedakan agar mudah dipahami oleh anda.
Siapkan kopi dan teh.
Karena informasi ini dengan jujur membedah RAPBN 2027 dan anda mulai sadar kemana peta asli aliran uang pajak anda dialirkan.
POSTUR ANGGARAN RAPBN 2027.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( RAPBN Indonesia ) 2027 dirancang dengan total belanja sebesar Rp 4.097 triliun dan Pendapatan Negara sebesar Rp 3.426 triliun ( dengan defisit Rp 671 triliun ).
Total keseluruhan utang pemerintah Indonesia di tahun 2026 mencapai Rp 10.293 triliun.
Setara 41% dari GDP.
Sesuai undang undang, batas utang maksimal sebesar 60%. Artinya dianggap masih relatif aman.
Indonesia masih punya nyawa 19% lagi.
Sedia payung sebelum utang.
Nah, karena besar pasak daripada tiang.
Untuk menambal defisit di tahun 2027. Maka pemerintah gencar mencari utang baru untuk menutupi utang lama.
Aktivitas ini sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia hampir 81 tahun tanpa pernah melakukan perubahan.
Biasanya, respon pemerintah untuk menutupi utang adalah cari utang baru dari negara lain ( seperti ngutang ke China, AS, Jepang, Singapura, Inggris ( united Kingdom ), investor lainnya, dll ) atau naikkan pajak, suruh rakyat bayar pajak yang terus menerus TAX ditinggikan untuk bayar kredit utang yang sudah estafet sejak 1945.
Postur Anggaran 2027
~ Total Belanja Negara : Rp 4.097 triliun
~ Total Penerimaan atau pendapatan Negara : Rp 3.426 triliun
Terdiri dari :
Penerimaan Pajak : Rp 2.591 triliun
Penerimaan Negara Non Bukan Pajak ( PNBP ) : Rp 517 triliun
Kepabeanan dan Tax Bea Cukai : Rp 316 triliun
Bantuan Hibah dari Penyumbang Sukarela Yang Baik Hati, Dermawan dan Tidak Sombong : Rp 700 miliar
~ Kekurangan Defisit : Rp 671 triliun
Yuk intip ke mana anatomi uang pajak anda mengalir 2027.
Berikut adalah urutan riil 20 pos pengeluaran dari total Belanja Negara Rp 4.097 triliun, diurutkan secara transparan dari yang nominalnya paling jumbo hingga paling kecil.
Artikel ini bukan klasifikasi resmi dari APBN pemerintah Indonesia, melainkan pengelompokan yang saya buat agar rakyat jelata mudah membaca, melihat dan memahami ke mana uang pajak anda dipakai oleh Presiden Prabowo dan kroni kroninya.
NB : Salah baca laporan informasi RAPBN yang disadurkan oleh pemerintah. Maka salah memahami, salah mengambil keputusan, salah langkah, salah bertindak dan salah berpikir. Oleh sebab itu, artikel ini ada untuk anda.
1]. Belanja pemerintah lainnya
( Terdiri dari pembangunan koperasi kopdes merah putih, subsidi PMN, kompensasi subsidi energi jika harga minyak BBM global naik supaya pertalite tetap di angka Rp 10.000 per liter, dana darurat, bencana alam, proyek ini itu A-Z, sekolah rakyat, subsidi ketahanan pangan jika terjadi gagal panen, operasional Kemenhub, Kemenkumham, kehakiman, hubungan internasional, administrasi birokrasi, biaya perjalanan pejabat, biaya belanja bayar media news informasi & iklan program pemerintah, biaya acara bagi-bagi medali kehormatan, bayar biaya operasional DPR, DPRD, KPU, BPS, OJK, MPR, MK, bantuan operasional BUMN, LKPP, dan masih banyak lagi )
Alokasi anggaran : 24% dari RAPBN.
Jumlah : Rp 985 triliun
2]. TKD Transfer ke daerah
Alokasi anggaran : 17,9% dari RAPBN.
Jumlah : Rp 735 triliun
3]. Bayar bunga utang yang hendak jatuh tempo
Alokasi anggaran : 15,8% dari RAPBN.
Jumlah : Rp 650 triliun
4]. Subsidi
( Terdiri dari subsidi pupuk, subsidi pertalite, tiket kereta, subsidi tiket bus, subsidi bunga utang KUR, subsidi KPR, subsidi BPJS kesehatan, listrik, tabung gas melon 3 kg, subsidi minyak tanah, subsidi solar, subsidi DMO batu bara, subsidi magang kerja dan subsidi lainnya )
Alokasi anggaran : 9,4% dari RAPBN.
Jumlah : Rp 387 triliun
5]. MBG Mas Bahlil Ganteng
Alokasi anggaran : 5,8% dari RAPBN.
Jumlah : Rp 240 triliun
6]. Bayar gaji bulanan pensiunan pejabat, anggota DPR/D, ASN, TNI, Polri dan pos biaya kehormatan pensiun, tunjangan, dll sebagainya.
Alokasi anggaran : 4,9% dari RAPBN.
Jumlah : Rp 202 triliun
7]. Tentara
Alokasi anggaran : 4,6% dari RAPBN.
Jumlah : Rp 189 triliun
8]. Polisi
Alokasi anggaran : 3,4% dari RAPBN.
Jumlah : Rp 139 triliun
9]. Kementerian pekerjaan umum PU
Alokasi anggaran : 2,8% dari RAPBN.
Jumlah : Rp 114 triliun
10]. Kementerian kesehatan
Alokasi anggaran : 2,4% dari RAPBN.
Jumlah : Rp 102 triliun
11]. Kementerian agama ( Kemenag )
Alokasi anggaran : 2,1% dari RAPBN.
Jumlah : Rp 87 triliun
12]. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia
Alokasi anggaran : 1% dari RAPBN.
Jumlah : Rp 51 triliun
13]. Kementerian keuangan Kemenkeu
Alokasi anggaran : 1,2% dari RAPBN.
Jumlah : Rp 49 triliun
14]. Kementerian pendidikan dasar dan menengah
Alokasi anggaran : 1,1% dari RAPBN.
Jumlah : Rp 46 triliun
15]. Bantuan sosial dalam bentuk sembako untuk rakyat miskin
Alokasi anggaran : 1% dari RAPBN.
Jumlah : Rp 44 triliun
16]. Bantuan sosial dalam bentuk uang tunai untuk rakyat miskin
Alokasi anggaran : 0,7% dari RAPBN.
Jumlah : Rp 29 triliun
17]. Bantuan sosial dalam bentuk Kartu Pendidikan Program Indonesia Pintar untuk rakyat miskin
Alokasi anggaran : 0,3% dari RAPBN.
Jumlah : Rp 14 triliun
18]. Bantuan sosial pemberian bantuan beasiswa untuk anak cerdas dan KIP kuliah
Alokasi anggaran : 0,3% dari RAPBN.
Jumlah : Rp 14 triliun
19]. Operasional untuk kementerian sosial dalam penyusunan data DTKS
Alokasi anggaran : 0,3% dari RAPBN.
Jumlah : Rp 14 triliun
20]. Riset dan penelitian BRIN.
Alokasi anggaran : 0,1% dari RAPBN.
Jumlah : Rp 6 triliun
Kesimpulan
Memahami RAPBN berdasarkan urutan nominal riil tersebut telah memberikan perspektif yang lebih objektif bahwa pemerintah Indonesia telah salah langkah mengelola uang rakyat Indonesia, salah urus dan salah tata kelola dalam menyusun anggaran RAPBN.
Apalagi dihadapkan dengan ruang gerak fiskal yang kian sempit, pemerintah Indonesia masih bersikukuh menggunakan APBN secara ngawur.
Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. GBU.